PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 67. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 661
Sebuah organisasi masyarakat lokal di suatu daerah mengusulkan peraturan adat yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi pendatang, meskipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili sah di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Organisasi tersebut berargumen bahwa peraturan adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menjaga kedaulatan komunitas asli. Jika dilihat dari perspektif Pilar Negara, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi usulan peraturan tersebut?
A
Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.
B
Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
C
Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.
D
Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.
E
Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 662
Dalam upaya meredam konflik antar kelompok etnis dan agama, bagaimana implementasi prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang tepat oleh pemerintah?
A
Menyeragamkan seluruh budaya agar tidak terjadi konflik.
B
Menyelesaikan konflik dengan cara memperkuat kehadiran aparat keamanan.
C
Mempromosikan dialog antar kelompok dan meningkatkan pendidikan toleransi.
D
Mengabaikan konflik selama tidak melibatkan kekerasan fisik.
E
Membatasi hak-hak kelompok minoritas untuk menjaga ketertiban.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 663
Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 664
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kewenangan daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan atau dana di wilayahnya sendiri adalah...
A
Desentralisasi ekonomi
B
Desentralisasi fiskal
C
Otonomi daerah
D
Desentralisasi administrasi
E
Desentralisasi politik

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 665
Jika rumusan dasar negara diperas menjadi satu prinsip tunggal atau disebut 'Ekasila', maka inti dari prinsip tersebut adalah...
A
Musyawarah
B
Keadilan Sosial
C
Religiusitas
D
Kemanusiaan
E
Gotong-Royong

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 666
Proses kelahiran Pancasila sebagai falsafah negara melibatkan beberapa rumusan penting. Manakah dari pilihan berikut yang BUKAN merupakan bagian dari rangkaian rumusan tersebut?
A
Pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945
B
Rumusan Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945
C
Rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI 18 Agustus 1945
D
Konsep yang dipaparkan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI ke-2
E
Pidato spontan Ir. Soekarno yang disebut sebagai lahirnya Pancasila

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 667
Ditinjau dari proses sejarah terjadinya, kedudukan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 bagi bangsa Indonesia dipandang sebagai...
A
Filsafat hidup semata
B
Pedoman perilaku teknis
C
Perjanjian luhur seluruh rakyat
D
Cita-cita politik golongan tertentu
E
Produk hukum yang dapat diganti

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 668
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 669
Revolusi berupa penyerangan Penjara Bastille terjadi pada...
A
Revolusi Inggris
B
Revolusi Amerika
C
Revolusi Rusia
D
Revolusi Perancis
E
Revolusi Belgia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 670
Berdasarkan sistem otonomi daerah, struktur perangkat daerah untuk tingkatan kota terdiri dari sekretariat daerah (sekda), dinas daerah, serta...
A
Asisten administrasi
B
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
C
Wali Kota
D
Lembaga teknis daerah
E
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.