Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 67. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 661
Link Soal
Siapakah pemegang kekuasaan pemerintahan (Eksekutif) menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
A
Presiden dibantu Wakil Presiden
B
Presiden dan DPR
C
Presiden dan MPR
D
Perdana Menteri
E
Menteri Dalam Negeri
NO. 662
Link Soal
Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan komitmen negara terhadap kebudayaan nasional dengan bunyi...
A
Setiap warga negara berhak mendapatkan pengetahuan kebudayaan Indonesia
B
Negara Indonesia dilandasi oleh beragam budaya
C
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya
D
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional
E
Setiap warga negara berhak mengembangkan pengetahuan dengan bahasa Indonesia
NO. 663
Link Soal
Pancasila bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan digali dari bumi Indonesia sendiri. Hal ini berarti nilai-nilai Pancasila bersumber dari...
A
Pengaruh budaya penjajah yang lama berkuasa
B
Adopsi budaya negara-negara maju dan modern
C
Akulturasi budaya asing yang populer
D
Teori-teori filsafat dari paham besar dunia
E
Nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius yang mengakar pada bangsa sendiri
NO. 664
Link Soal
Sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh sekelompok cendekiawan atau orang-orang cerdik pandai demi menegakkan keadilan disebut...
A
Tirani
B
Monarki
C
Oligarki
D
Demokrasi
E
Aristokrasi
NO. 665
Link Soal
Pada Amandemen Pertama UUD 1945 tahun 1999, perubahan difokuskan pada pembatasan kekuasaan Presiden. Pasal-pasal yang mengalami perubahan pada tahap ini adalah...
A
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21
B
Pasal 18, 18A, 19, 20, 22A, dan Bab IXA
C
Pasal 1, 3, 6, 11, 17, dan Bab VIIA
D
Pasal 2, 6A, 8, 11, 23B, 24, 31, dan 32
E
Pasal 25E, 26, 27, 28A, dan Bab XA
NO. 666
Link Soal
Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat pos transaksi yang menampung 'setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali' atau 'pengeluaran yang akan diterima kembali' di masa depan. Pos anggaran ini dikategorikan sebagai...
A
Pendapatan Asli Daerah
B
Belanja Daerah
C
Dana Perimbangan
D
Pembiayaan Daerah
E
Lain-lain Pendapatan yang Sah
NO. 667
Link Soal
Penegasan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercantum secara jelas dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1 ayat (1)
B
Pasal 1 ayat (2)
C
Pasal 1 ayat (3)
D
Pasal 2 ayat (1)
E
Pasal 2 ayat (2)
NO. 668
Link Soal
Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki makna filosofis yang mendalam. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK mencerminkan makna negara kesatuan?
A
Negara di mana warga negaranya erat bersatu
B
Kepentingan otonomi individu diakui seimbang dengan kolektivitas
C
Hak individu diakui selaras dengan kepentingan masyarakat luas
D
Mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam satu wadah
E
Mengabaikan pluralisme dan meniadakan hak otonomi individu
NO. 669
Link Soal
Terdapat wilayah yang merupakan bekas jajahan negara yang kalah dalam Perang Dunia II dan dikelola di bawah pengawasan Dewan Perwalian PBB. Istilah untuk bentuk tersebut adalah...
A
Negara Mandat
B
Negara Protektorat
C
Negara Koloni
D
Negara Trustee
E
Negara Dominion
NO. 670
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengatur secara komprehensif tentang hak asasi manusia (HAM) dan lembaga penegak hukum yang independen, masih sering terjadi kasus di mana penegakan hukum terasa selektif, tebang pilih, atau bahkan diintervensi oleh kekuasaan politik atau kepentingan ekonomi. Adanya fenomena 'impunitas' bagi kelompok tertentu atau lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan keraguan publik yang mendalam terhadap komitmen negara dalam mewujudkan keadilan berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum.
A
Aspek supremasi hukum dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Aspek jaminan hak asasi manusia, yang mensyaratkan negara untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak dasar warganya tanpa diskriminasi dan dengan penegakan yang adil.
C
Aspek kedaulatan rakyat, di mana partisipasi publik dalam pengawasan penegakan hukum menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.
D
Aspek pemisahan kekuasaan, yang menegaskan independensi lembaga yudikatif dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya untuk menjaga keadilan.
E
Aspek akuntabilitas pemerintahan, di mana setiap pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya di hadapan hukum dan rakyat.