Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 67. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 661
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan memberikan kekuasaan...
A
Eksekutif penuh mendampingi Presiden
B
Yudikatif sebagai mahkamah tertinggi
C
Militer untuk membentuk tentara keamanan rakyat
D
Legislatif karena DPR dan MPR belum terbentuk
E
Konstituante untuk menyusun UUD baru
NO. 662
Link Soal
Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu tugas pokok lembaga ini adalah...
A
Membantu Mahkamah Agung menyelesaikan kasasi
B
Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
C
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
D
Memberikan pertimbangan amnesti kepada Presiden
E
Mengadili kasus pelanggaran HAM berat
NO. 663
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat berbagai jabatan publik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Di antara lembaga berikut, manakah yang anggotanya TIDAK dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat?
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
E
Presiden dan Wakil Presiden
NO. 664
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memiliki berbagai wewenang eksekutif. Namun, berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan, manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang langsung Presiden?
A
Memberikan grasi dan rehabilitasi
B
Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
C
Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
D
Memberikan gelar kehormatan
E
Membentuk Undang-Undang (Kekuasaan Legislatif)
NO. 665
Link Soal
Rumusan teks Pancasila yang digunakan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 ternyata memiliki kesamaan redaksi yang identik dengan naskah yang terdapat pada...
A
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950
B
Pembukaan UUD 1945
C
Naskah Proklamasi Kemerdekaan
D
Piagam Jakarta
E
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
NO. 666
Link Soal
Berikut ini adalah pernyataan mengenai hubungan formal antara Pancasila dan UUD 1945. Manakah pernyataan yang TIDAK tepat atau bukan merupakan hubungan formal di antara keduanya?
A
Pembukaan UUD 1945 adalah pokok kaidah negara yang fundamental secara ilmiah
B
Inti dari Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila
C
Pancasila memiliki hakikat dan kedudukan sebagai pokok kaidah negara fundamental
D
Rumusan sah Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
E
Pancasila dan UUD 1945 adalah sumber dasar filsafat dan pandangan hidup masyarakat
NO. 667
Link Soal
Dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, presiden memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga matra TNI. Ketentuan ini diatur dalam...
A
UUD 1945 Pasal 11
B
UUD 1945 Pasal 12
C
UUD 1945 Pasal 10
D
UUD 1945 Pasal 15
E
UUD 1945 Pasal 17
NO. 668
Link Soal
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal...
NO. 669
Link Soal
Dalam menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden wajib memperhatikan pertimbangan dari lembaga...
A
Kejaksaan Agung
B
Komisi Yudisial
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Mahkamah Agung
E
Wakil Presiden
NO. 670
Link Soal
Sebuah organisasi masyarakat lokal di suatu daerah mengusulkan peraturan adat yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi pendatang, meskipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili sah di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Organisasi tersebut berargumen bahwa peraturan adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menjaga kedaulatan komunitas asli. Jika dilihat dari perspektif Pilar Negara, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi usulan peraturan tersebut?
A
Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.
B
Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
C
Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.
D
Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.
E
Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.