Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 67. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 661
Link Soal
Landasan konstitusional yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia termuat dalam UUD 1945 pada...
A
Pasal 19
B
Pasal 17
C
Pasal 18
D
Pasal 21
E
Pasal 22
NO. 662
Link Soal
Sikap yang menunjukkan semangat gotong royong, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta menghargai karya orang lain demi mewujudkan kemajuan yang merata bagi seluruh masyarakat merupakan implementasi dari Pancasila, khususnya sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 663
Link Soal
Dalam kerangka desentralisasi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang mulai diterapkan pasca-reformasi, pemerintah menekankan pentingnya keterlibatan unsur luar sekolah. Prinsip utama yang menggabungkan kemandirian sekolah dengan peran serta masyarakat disebut...
A
School based management and community based organization
B
School based management and community based participation
C
School based management and community based coordination
D
School based management and community based funding
E
School based management and government based control
NO. 664
Link Soal
Jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, lembaga manakah yang berwenang memutus sengketa tersebut?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Presiden
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 665
Link Soal
Setelah melewati empat tahapan amandemen, jumlah total ayat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah...
A
194 ayat
B
190 ayat
C
192 ayat
D
191 ayat
E
193 ayat
NO. 666
Link Soal
Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik Nasional, regional, maupun global merupakan pengertian dari
A
Wawasan Nusantara
B
Wawasan Nasional
C
Ketahanan Nasional
D
Pembangunan Nasional
E
Wawasan Kenegaraan
NO. 667
Link Soal
Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin kompleks dan munculnya berbagai ideologi transnasional, pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Kebangsaan menjadi krusial. Namun, seringkali terjadi perdebatan mengenai hirarki atau hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan fundamental antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks pilar negara?
A
UUD NRI Tahun 1945 adalah manifestasi ideologis dari Pancasila, sehingga perubahan UUD harus selalu merujuk pada nilai-nilai dasar Pancasila.
B
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan yang setara sebagai fondasi hukum negara, memastikan stabilitas hukum tanpa hirarki.
C
Pancasila merupakan Staatsfundamentalnorm yang menjadi sumber nilai dan norma fundamental bagi pembentukan dan keberlakuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis.
D
Perubahan amandemen UUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan secara independen tanpa terikat pada Pancasila, selama sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku.
E
UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi yang lebih tinggi karena mengatur tata negara secara rinci, sedangkan Pancasila lebih bersifat filosofis dan abstrak.
NO. 668
Link Soal
Asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan disebut...
A
Asas Legalitas
B
Asas Non-Retroaktif
C
Lex Specialis Derogat Legi Generali
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Superior Derogat Legi Inferiori
NO. 669
Link Soal
Dalam penyelenggaraan negara, prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan dengan sistem perwakilan disebut prinsip...
A
Keadilan
B
Ketuhanan
C
Kerakyatan
D
Persatuan
E
Kemanusiaan
NO. 670
Link Soal
Pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR) karena DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika dibandingkan dengan ketentuan UUD NRI 1945 setelah amandemen, bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR saat ini?
A
Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.
B
Presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR.
C
Presiden harus bertanggung jawab penuh kepada DPR.
D
DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden.
E
Presiden dan DPR memiliki peran yang sama dalam saling mengawasi.