Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 67. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 661
Link Soal
Kapan tepatnya amandemen kedua UUD 1945 disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat?
A
18 Agustus 2000
B
19 Oktober 1999
C
10 Agustus 2002
D
9 November 2001
E
18 Agustus 1999
NO. 662
Link Soal
Berdasarkan TAP MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, definisi Wawasan Nusantara adalah...
A
Ajaran yang mewajibkan seluruh rakyat untuk membela negara secara militer.
B
Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tujuan nasional.
C
Pandangan hidup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.
D
Sikap bangsa Indonesia untuk menolak segala bentuk campur tangan asing.
E
Ketentuan dasar yang harus dipatuhi untuk menyeragamkan budaya daerah.
NO. 663
Link Soal
Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang ....
A
Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah
B
Dana pembangunan dan dana perimbangan
C
Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
D
Tata cara dan pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat
E
Pedoman pelaksanaan anggaran dan belanja daerah
NO. 664
Link Soal
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 merupakan landasan hukum yang mengatur tentang...
A
Penyelenggaraan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah dalam kerangka NKRI
B
Rekomendasi kebijakan teknis otonomi daerah
C
Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah saja
D
Pengakuan keistimewaan daerah Aceh
E
Status kekhususan DKI Jakarta sebagai ibu kota
NO. 665
Link Soal
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 UUD 1945, pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat duta dan konsul adalah...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat
B
Dewan Perwakilan Rakyat
C
Menteri Luar Negeri
D
Presiden
E
Duta Besar Luar Biasa
NO. 666
Link Soal
Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan dan merumuskan gambar lambang negara, yang dinamakan ...
A
Panitia Delapan
B
Panitia Sembilan
C
Panitia Lencana Negara
D
Panitia Pembangunan
E
Panitia Lambang Negara
NO. 667
Link Soal
Dalam klasifikasi nilai menurut Prof. Notonagoro, 'Nilai Vital' didefinisikan sebagai...
A
Segala hal yang bermanfaat bagi kebutuhan fisik manusia
B
Segala hal yang mendukung manusia untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan
C
Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan spiritual manusia
D
Nilai yang bersumber pada akal dan budi pekerti manusia
E
Segala sesuatu yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup
NO. 668
Link Soal
Salah satu prinsip Demokrasi Pancasila adalah 'Berkedaulatan Rakyat'. Apa konsekuensi logis dari prinsip ini bagi penyelenggara negara?
A
Rakyat bebas berbuat apa saja tanpa aturan.
B
Pemerintah harus selalu menuruti keinginan demonstran.
C
Kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan golongan/pribadi.
D
Negara tidak boleh memiliki pemimpin yang kuat.
E
Setiap keputusan harus melalui referendum nasional.
NO. 669
Link Soal
Identitas nasional berupa Bendera Negara Sang Merah Putih diatur secara tegas dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 31
B
Pasal 32
C
Pasal 33
D
Pasal 34
E
Pasal 35
NO. 670
Link Soal
Pembangunan proyek-proyek infrastruktur berskala nasional yang ambisius seringkali dihadapkan pada dilema antara pencapaian kepentingan ekonomi makro dan keberlanjutan budaya lokal atau hak-hak masyarakat adat. Meskipun proyek-proyek tersebut dianggap penting untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan pembangunan, namun kerap menimbulkan konflik sosial, pergeseran budaya, dan bahkan hilangnya identitas lokal di beberapa komunitas. Timbul pertanyaan, sejauh mana proyek pembangunan negara dapat menjustifikasi dampak negatif terhadap keberagaman lokal demi persatuan dan kemajuan nasional?
A
Tegangan antara pembangunan fisik yang berorientasi sentralistik dengan pelestarian identitas multikultural yang berakar pada otonomi daerah dan kearifan lokal.
B
Tegangan antara kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan hak ulayat masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak fundamental.
C
Tegangan antara konsep persatuan politik-ekonomi bangsa yang didorong oleh negara dengan penghargaan terhadap keragaman budaya sebagai kekayaan nasional yang harus dilindungi.
D
Tegangan antara cita-cita negara kesejahteraan sosial dengan prinsip keberlanjutan lingkungan yang menjadi hak setiap warga negara dan generasi mendatang.
E
Tegangan antara modernisasi yang digerakkan oleh pemerintah pusat dengan resistensi konservatif dari komunitas tradisional di daerah yang enggan berubah.