Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 67. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 661
Link Soal
Sila pertama Pancasila, 'Ketuhanan Yang Maha Esa,' merupakan cerminan nilai religius bangsa Indonesia. Dalam perumusan kebijakan terkait kebebasan beragama, bagaimana seharusnya pemerintah mengimplementasikan prinsip ini?
A
Menetapkan hanya satu agama resmi untuk seluruh rakyat Indonesia.
B
Menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan memeluk agama atau keyakinan sesuai pilihannya secara bebas.
C
Menghapuskan mata pelajaran agama dari kurikulum pendidikan untuk menjaga netralitas negara.
D
Membatasi pembangunan tempat ibadah berdasarkan jumlah penganut agama mayoritas.
E
Mendorong masyarakat agar memeluk agama yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah pusat.
NO. 662
Link Soal
Keberadaan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu merupakan wujud partisipasi rakyat dalam fungsi...
A
Permusyawaratan
B
Perwakilan
C
Eksekutif
D
Yudikatif
E
Keprotokoleran
NO. 663
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki ketentuan khusus yang menegaskan bahwa bentuk negara kesatuan tidak dapat dilakukan perubahan. Ketentuan ini secara tegas tertuang dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 37 Ayat 5
B
Pasal 18 Ayat 1
C
Pasal 1 Ayat 1
D
Pasal 25A
E
Pasal 30 Ayat 1
NO. 664
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui keberagaman budaya dan kearifan lokal, termasuk hukum adat. Namun, di sisi lain, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan supremasi hukum nasional juga menjadi pilar penting. Apabila di suatu daerah terjadi desakan kuat dari masyarakat untuk menerapkan sistem hukum adat secara menyeluruh, termasuk dalam kasus pidana dan perdata, dengan alasan melindungi identitas lokal dan hak asasi masyarakat adat, bagaimana seharusnya pemerintah pusat bertindak untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar negara tersebut?
A
Mendorong dialog multi-pihak untuk mengkaji secara mendalam harmonisasi hukum adat dengan sistem hukum nasional, memastikan bahwa pengakuan hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga keutuhan NKRI.
B
Menolak desakan tersebut secara tegas demi menjaga keseragaman hukum nasional dan menghindari potensi disintegrasi bangsa, tanpa mempertimbangkan kekhususan hukum adat.
C
Memberikan otonomi hukum penuh kepada daerah tersebut untuk menerapkan hukum adatnya, asalkan tidak melanggar hak asasi manusia universal, sebagai bentuk penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika.
D
Memprioritaskan pembentukan peraturan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum nasional secara bertahap, namun tetap berada di bawah payung UUD 1945 dan Pancasila.
E
Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif yang berlaku secara nasional dan mengurangi pengaruh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai modernisasi hukum.
NO. 665
Link Soal
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memiliki nama resmi dalam bahasa Jepang yang dikenal sebagai...
A
Panitia Sembilan
B
PPKI
C
Dokuritsu Junbi Cosakai
D
KNIP
E
Dokuritsu Junbi Inkai
NO. 666
Link Soal
Menurut teori Hans Nawiasky, Pancasila berkedudukan sebagai 'Staatsfundamentalnorm'. Implikasi hukum dari kedudukan tersebut bagi ketatanegaraan Indonesia adalah...
A
Pancasila hanya sebagai simbol negara tanpa kekuatan hukum
B
Pancasila dapat diubah melalui referendum nasional
C
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang kedudukannya tetap dan tidak dapat diubah
D
Pancasila menyesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku
E
Pancasila hanya mengikat bagi penyelenggara negara saja
NO. 667
Link Soal
Konflik sosial sering terjadi akibat ketimpangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Untuk menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila khususnya...
A
Sila Pertama (Ketuhanan)
B
Sila Kedua (Kemanusiaan)
C
Sila Ketiga (Persatuan)
D
Sila Keempat (Kerakyatan)
E
Sila Kelima (Keadilan Sosial)
NO. 668
Link Soal
Penetapan Garuda Pancasila sebagai lambang negara disertai semboyan Bhinneka Tunggal Ika tercantum dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 36A
B
Pasal 36B
C
Pasal 36C
D
Pasal 36D
E
Pasal 36E
NO. 669
Link Soal
Prinsip bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum (rechstaat) secara eksplisit ditegaskan dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1 ayat (1)
B
Pasal 1 ayat (2)
C
Pasal 1 ayat (3)
D
Pasal 2 ayat (1)
E
Pasal 3 ayat (1)
NO. 670
Link Soal
Apabila sebuah negara merdeka menempatkan seluruh kekuasaan pemerintahan pada otoritas pusat dan memiliki kekuasaan asli, maka bentuk negara tersebut adalah...
A
Negara Serikat (Federasi)
B
Negara Dominion
C
Negara Kesatuan
D
Negara Protektorat
E
Uni Negara