Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 67. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 661
Link Soal
Pada masa berlakunya UUD 1945 di periode awal kemerdekaan, sistem pemerintahan yang secara konstitusional dianut oleh Indonesia adalah...
A
Sistem Parlementer
B
Sistem Konstitusional Jepang
C
Sistem Presidensiil
D
Sistem Kedaulatan Terpimpin
E
Sistem Monarki Konstitusional
NO. 662
Link Soal
Sejarah amandemen konstitusi Indonesia mencatat bahwa perubahan keempat terhadap UUD 1945 disahkan pada tanggal...
A
18 Agustus 2002
B
10 Agustus 2002
C
9 November 2001
D
18 Agustus 2000
E
19 Oktober 1999
NO. 663
Link Soal
Tinjauan Pancasila sebagai satu kesatuan nilai yang utuh dan tidak terpisahkan disebut dengan dasar...
A
Aksiologis
B
Ontologis
C
Epistemologis
D
Historis
E
Yuridis
NO. 664
Link Soal
Sebuah organisasi masyarakat lokal di suatu daerah mengusulkan peraturan adat yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi pendatang, meskipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili sah di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Organisasi tersebut berargumen bahwa peraturan adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menjaga kedaulatan komunitas asli. Jika dilihat dari perspektif Pilar Negara, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi usulan peraturan tersebut?
A
Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.
B
Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
C
Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.
D
Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.
E
Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.
NO. 665
Link Soal
Undang-Undang manakah yang dikeluarkan pada masa Orde Baru untuk mengatur tentang referendum sebagai pelaksanaan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983?
A
UU No. 5 Tahun 1985
B
UU No. 5 Tahun 1990
C
UU No. 5 Tahun 1995
D
UU No. 5 Tahun 2000
E
UU No. 5 Tahun 2001
NO. 666
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat beberapa kali perubahan konstitusi. Urutan periodisasi konstitusi yang benar sejak kemerdekaan hingga saat ini adalah...
A
UUD 1945 - Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD 1945 (Pra Orba/Orba) - UUD 1945 Amandemen
B
Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD 1945 Pra Orba - UUD Orba - UUD Amandemen
C
UUD Amandemen - Konstitusi RIS - UUDS 1950 - UUD Orba - UUD 1945 Amandemen
D
UUD 1945 Pra Orba - Konstitusi RIS - UUD Amandemen - UUD Orba - UUD 1945
E
UUD 1945 - UUD Orba - UUD 1945 Pra Orba - UUD Amandemen - UUD 1945
NO. 667
Link Soal
Nilai-nilai dasar dalam sebuah ideologi haruslah berakar dan mencerminkan kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Hal ini disebut sebagai dimensi...
A
Dimensi Realita
B
Dimensi Fleksibilitas
C
Dimensi Idealisme
D
Dimensi Normatif
E
Dimensi Struktural
NO. 668
Link Soal
Secara yuridis konstitusional, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang sah tercantum secara eksplisit dalam...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Pembukaan UUD 1945 Alinea II
C
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
D
Batang Tubuh UUD 1945
E
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978
NO. 669
Link Soal
Bila kebhinnekaan diartikan sebagai kenyataan yang ada, maka unsur 'ke-tunggal-ika-an' dalam semboyan negara kita bermakna...
A
Kondisi sosiologis masyarakat
B
Tujuan dan cita-cita bersama bangsa
C
Langkah awal pembangunan nasional
D
Identitas sebagai negara yang bebas
E
Kekuasaan yang bersifat mandiri
NO. 670
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Kepada siapakah hasil pemeriksaan BPK diserahkan?
A
Presiden dan Wakil Presiden
B
KPK dan Kejaksaan
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
Menteri Keuangan
E
Mahkamah Agung