Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 68. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 671
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi (pengampunan) dan rehabilitasi. Dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
DPR
B
MPR
C
Mahkamah Agung
D
Kejaksaan Agung
E
Mahkamah Konstitusi
NO. 672
Link Soal
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan kewenangan daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan atau dana di wilayahnya sendiri adalah...
A
Desentralisasi ekonomi
B
Desentralisasi fiskal
C
Otonomi daerah
D
Desentralisasi administrasi
E
Desentralisasi politik
NO. 673
Link Soal
Setiap negara wajib memiliki suatu dasar negara yang fundamental. Alasan utama perlunya dasar negara bagi sebuah bangsa adalah...
A
Karena negara merupakan organisasi massa yang sangat besar
B
Sebagai tatanan bagi masyarakat yang heterogen
C
Sebagai landasan untuk mencapai tujuan menyejahterakan rakyat di segala aspek kehidupan
D
Sebagai instrumen pembuat peraturan publik
E
Sebagai bentuk formalitas pengambilan keputusan bersama
NO. 674
Link Soal
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR, namun terbatas pada materi yang berkaitan dengan...
A
Hubungan luar negeri
B
Pertahanan dan keamanan
C
Pengangkatan pejabat daerah
D
Otonomi daerah
E
Peraturan pemerintah pusat
NO. 675
Link Soal
Di tengah arus globalisasi yang kuat, muncul berbagai gerakan yang mengadvokasi pembentukan negara berdasarkan ideologi transnasional yang tidak sejalan dengan Pancasila. Gerakan ini menyebarkan paham melalui media sosial dan mencoba menarik dukungan, terutama dari kalangan muda, dengan argumen tentang kelemahan sistem yang ada. Menghadapi fenomena ini, langkah strategis yang paling tepat untuk mempertahankan keutuhan dan ideologi bangsa berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Memperkuat pendidikan karakter Pancasila sejak dini dan secara masif di semua jenjang pendidikan, serta mengoptimalkan peran tokoh agama dan adat dalam menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa.
B
Melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam gerakan tersebut tanpa kecuali, serta memblokir semua platform media sosial yang menyebarkan paham radikal.
C
Mendorong dialog terbuka dan toleransi antarumat beragama serta suku di berbagai forum untuk menunjukkan keberagaman Indonesia adalah kekuatan, sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
D
Mengintensifkan pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing dan memperketat izin masuk, serta memperkuat batas negara untuk mencegah infiltrasi ideologi asing.
E
Merevitalisasi peran lembaga-lembaga negara dalam menyosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang menjadi landasan hukum bernegara dan bersistem pemerintahan.
NO. 676
Link Soal
Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24 ayat (1) dimaksudkan untuk mempertegas tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan, yaitu untuk...
A
Melaksanakan peradilan yang berlangsung cepat dan tidak berbelit-belit bagi masyarakat pencari keadilan.
B
Menyelenggarakan peradilan yang berpihak kepada masyarakat ekonomi lemah dengan biaya yang terjangkau.
C
Membentuk lembaga pengadilan yang kokoh dan mandiri tanpa campur tangan dari kekuatan atau kekuasaan lain.
D
Menyelenggarakan peradilan yang independen dan bebas dari intervensi pihak manapun demi menegakkan hukum dan keadilan.
E
Menjadikan lembaga yudikatif yang kuat dalam penyelenggaraan peradilan yang mengutamakan kepentingan masyarakat kecil.
NO. 677
Link Soal
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa perubahan signifikan pada ketatanegaraan Indonesia. Di bawah ini yang tidak termasuk konsekuensi dari dikeluarkannya dekrit tersebut adalah...
A
Pembubaran lembaga Konstituante
B
Berakhirnya masa berlaku UUDS 1950
C
Pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi
D
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)
E
Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
NO. 678
Link Soal
Jika terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, lembaga manakah yang berhak memutus sengketa tersebut?
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Majelis Permusyawaratan Rakyat
D
Presiden
E
Pengadilan Tinggi
NO. 679
Link Soal
Pada masa Orde Baru, penegasan kembali mengenai landasan pokok politik luar negeri Republik Indonesia didasarkan pada ketetapan MPR nomor berapa?
A
TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
B
TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968
C
TAP MPRS No. XII/MPRS/1966
D
TAP MPRS No. XLVI/MPRS/1966
E
TAP MPRS No. XXI/MPRS/1966
NO. 680
Link Soal
Segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum, hal ini sesuai dengan pasal ... UUD 1945.
A
2
B
3
C
1
D
5
E
4