PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 68. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 671
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Ketentuan ini diatur dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 20
B
Pasal 21
C
Pasal 22
D
Pasal 23B
E
Pasal 24

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 672
Setelah melewati empat tahapan amandemen, jumlah total ayat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah...
A
194 ayat
B
190 ayat
C
192 ayat
D
191 ayat
E
193 ayat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 673
Jenis desentralisasi yang difokuskan untuk memberikan ruang bagi daerah dalam mengoptimalkan penggalian berbagai potensi sumber pendanaan daerah disebut...
A
Desentralisasi Administrasi
B
Desentralisasi Politik
C
Desentralisasi Fiskal
D
Desentralisasi Ekonomi
E
Desentralisasi Fungsional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 674
Berapakah jumlah bulu pada leher Garuda Pancasila yang melambangkan dua angka terakhir dari tahun kemerdekaan Republik Indonesia?
A
45
B
19
C
8
D
17
E
20

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 675
Keputusan mengenai pembentukan 12 kementerian untuk membantu jalannya pemerintahan merupakan hasil dari sidang...
A
Sidang Pertama PPKI
B
Sidang Kedua PPKI
C
Sidang Ketiga PPKI
D
Sidang Panitia Sembilan
E
Sidang Kedua BPUPKI

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 676
Tokoh yang memegang peranan utama dalam mendesain Lambang Negara Republik Indonesia serta menentukan posisi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sultan Hamid I
D
Sultan Hamid II
E
Muhammad Yamin

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 677
Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Manakah di antara berikut ini yang TIDAK termasuk dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung?
A
Peradilan Umum
B
Peradilan Agama
C
Peradilan Militer
D
Peradilan Tata Usaha Negara
E
Peradilan Konstitusi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 678
Dalam sistem peradilan di Indonesia, jika masyarakat mencari keadilan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, maka fungsi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berturut-turut adalah sebagai...
A
Lembaga peradilan banding dan kasasi
B
Lembaga peradilan istimewa
C
Lembaga pengawas tindak pidana korupsi
D
Lembaga penangan perkara berat
E
Lembaga peradilan konstitusi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 679
Struktur batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukannya amandemen terdiri atas...
A
20 Bab
B
22 Bab
C
21 Bab
D
23 Bab
E
24 Bab

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 680
Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka, yang berarti mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Namun, keterbukaan ini memiliki batasan. Hal yang TIDAK boleh diubah dalam ideologi terbuka Pancasila adalah...
A
Kebijakan praktis operasional pemerintah
B
Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945
C
Pasal-pasal dalam batang tubuh UUD
D
Peraturan perundang-undangan di bawah UUD
E
Program pembangunan jangka panjang

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.