PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 68. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 671
Kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang. Kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (kekuasaan eksaminatif/inspektif) dipegang oleh lembaga...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Kementerian Keuangan
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
E
Mahkamah Agung (MA)

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 672
Jabatan Kepala Daerah tidak bersifat seumur hidup dan bisa berhenti di tengah masa jabatan. Berikut ini adalah alasan sah pemberhentian Kepala Daerah, KECUALI...
A
Meninggal dunia
B
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
C
Diberhentikan karena terjerat kasus hukum inkrah
D
Berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan
E
Sakit dan berhalangan sementara selama 3 bulan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 673
Asas pemerintahan dimana terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah disebut...
A
Dekonsentrasi
B
Devolusi
C
Sentralisasi
D
Desentralisasi
E
Perbantuan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 674
Pada TAP MPR No. IV/MPR/1983 mengatur tentang ....
A
Mosi tidak percaya presiden
B
Referendum
C
Pemilihan umum dan pemilihan daerah
D
Hak menyatakan pendapat di muka umum
E
Interpelasi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 675
BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan dalam merumuskan Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam tinjauan asal-usul Pancasila, peran BPUPKI ini disebut sebagai...
A
Causa Normatif
B
Causa Materialis
C
Causa Formatif
D
Causa Efisien
E
Causa Formalis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 676
Berdasarkan GBHN 1999, pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut ini, KECUALI...
A
Demokrasi
B
Perikemanusiaan dan keseimbangan
C
Adil dan merata
D
Manfaat
E
Persatuan Indonesia

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 677
Negara terbentuk karena individu yang kuat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Pendapat ini sejalan dengan salah satu teori terbentuknya negara, yaitu...
A
Teori Kekuasaan
B
Teori Hukum Murni
C
Teori Perjanjian Masyarakat
D
Teori Kedaulatan
E
Teori Ketuhanan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 678
Dalam ketatanegaraan, istilah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk...
A
Mengganti konstitusi lama dengan yang baru
B
Menghapus seluruh pasal dalam konstitusi
C
Memperbaiki atau mengubah naskah undang-undang dasar
D
Menyusun kembali landasan dasar negara
E
Mengkaji ulang keabsahan konstitusi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 679
Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang bersifat final dan mengikat. Salah satu kewenangan tersebut berkaitan dengan keberadaan partai politik di Indonesia, yaitu...
A
Mengawasi dana kampanye partai politik
B
Membubarkan partai politik
C
Menggabungkan partai politik (fusi)
D
Menunjuk ketua umum partai politik
E
Menyelesaikan sengketa internal pengurus partai

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 680
Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terdapat beberapa prinsip utama terkait hubungan antara pusat dan daerah. Manakah pernyataan berikut yang TIDAK sesuai dengan prinsip NKRI tersebut?
A
Struktur NKRI mewajibkan adanya penyeragaman kekayaan alam dan budaya di seluruh daerah
B
Penyelenggaraan NKRI menjamin adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya
C
Daerah diberikan jaminan otonomi untuk berkembang sesuai potensi masing-masing
D
Pemerintah Pusat memberikan dorongan dan bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah
E
NKRI memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan keragaman antarwilayah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.