PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 68. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 671
Pancasila digali dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam sejarah, peradaban, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Pengertian ini menempatkan asal mula Pancasila secara...
A
Formal
B
Material
C
Yuridis
D
Politis
E
Ideologis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 672
Sikap yang mencerminkan keindahan, etika, kebaikan, dan religiusitas seperti menghormati pemeluk agama lain dan menjaga lingkungan, termasuk dalam kategori nilai...
A
Nilai Kerohanian
B
Nilai Vital
C
Nilai Material
D
Nilai Praksis
E
Nilai Instrumental

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 673
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewenangan hukum. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi?
A
Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara yang diberikan oleh UUD
B
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD
C
Memutuskan pembubaran organisasi partai politik
D
Menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim
E
Memutuskan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 674
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No. 12 Tahun 2011), urutan hukum yang tepat di bawah UUD 1945 adalah...
A
UU/Perppu, TAP MPR, Peraturan Pemerintah
B
TAP MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah
C
UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden
D
Peraturan Pemerintah, TAP MPR, Perda
E
TAP MPR, Peraturan Pemerintah, UU

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 675
Di era digital, penyebaran ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI menjadi tantangan serius. Di sisi lain, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Bagaimana negara seharusnya menyeimbangkan perlindungan Pilar Negara dengan jaminan hak asasi warga negara dalam menyikapi penyebaran konten yang kontradiktif namun tidak langsung menyerukan kekerasan?
A
Melarang secara mutlak semua bentuk penyebaran ideologi yang berpotensi mengancam Pancasila dan NKRI, serta menerapkan sanksi hukum yang berat tanpa kompromi, mengesampingkan aspek kebebasan berekspresi.
B
Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk menyebarkan ideologi apa pun di media sosial, dengan keyakinan bahwa masyarakat akan mampu menyaring informasi secara mandiri dan Pancasila akan tetap lestari.
C
Melakukan edukasi masif dan sistematis mengenai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat literasi digital masyarakat, serta menerapkan regulasi yang proporsional dan akuntabel untuk membatasi penyebaran konten yang mengancam Pilar Negara tanpa mengekang kebebasan yang konstitusional.
D
Mengembangkan sistem sensor digital yang canggih untuk secara otomatis memblokir semua konten yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila, bahkan jika itu berarti mengorbankan privasi dan anonimitas pengguna.
E
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab penanggulangan penyebaran ideologi transnasional kepada institusi keagamaan dan komunitas adat, dengan alasan negara tidak boleh terlalu intervensi dalam urusan keyakinan dan ekspresi masyarakat.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 676
Pancasila berfungsi sebagai norma dasar (fundamental norm) yang bersifat imperatif. Makna dari sifat imperatif tersebut adalah...
A
Dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
B
Mengikat dan memaksa seluruh warga negara untuk mematuhinya
C
Berisi aturan-aturan teknis pemerintahan
D
Hanya berlaku bagi aparatur sipil negara
E
Bersifat kaku dan tidak bisa ditafsirkan

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 677
Siapakah pemegang kekuasaan pemerintahan (Eksekutif) menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
A
Presiden dibantu Wakil Presiden
B
Presiden dan DPR
C
Presiden dan MPR
D
Perdana Menteri
E
Menteri Dalam Negeri

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 678
Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang diluncurkan pemerintah memiliki tujuan utama untuk...
A
Meningkatkan devisa negara melalui ekspor
B
Mengatasi dampak krisis ekonomi bagi masyarakat
C
Membangun infrastruktur jalan tol
D
Mengurangi jumlah pegawai negeri sipil
E
Menambah anggaran pertahanan negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 679
Mengingat Indonesia adalah organisasi kekuasaan yang menaungi keberagaman suku bangsa, maka kewajiban utama negara sesuai amanat konstitusi adalah...
A
Memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi daerah tertentu
B
Memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat
C
Menjamin kelestarian adat istiadat suku mayoritas saja
D
Meningkatkan kesempatan berusaha bagi investor asing
E
Memberikan pelayanan eksklusif bagi birokrat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 680
Jenis desentralisasi yang difokuskan untuk memberikan ruang bagi daerah dalam mengoptimalkan penggalian berbagai potensi sumber pendanaan daerah disebut...
A
Desentralisasi Administrasi
B
Desentralisasi Politik
C
Desentralisasi Fiskal
D
Desentralisasi Ekonomi
E
Desentralisasi Fungsional

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.