Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 68. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 671
Link Soal
Dalam praktik ketatanegaraan, terdapat negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran (semi-presidensiil) dengan menggabungkan keunggulan sistem presidensial dan parlementer. Negara manakah yang menggunakan sistem tersebut?
A
Amerika Serikat
B
Belanda
C
Perancis
D
Jerman
E
Italia
NO. 672
Link Soal
Kalimat lengkap mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara historis tercatat di dalam karya sastra lama, yaitu...
A
Kitab Mahabharata
B
Kitab Ramayana
C
Kitab Pararaton
D
Kitab Negarakretagama
E
Kitab Sutasoma
NO. 673
Link Soal
Hukum dasar tertulis (UUD) dan tidak tertulis di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan cita-cita hukum dasar negara (Staatsfundamentalnorm). Di manakah letak rangkuman cita-cita hukum dasar tersebut?
A
Dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945
B
Dalam Empat Pokok Pikiran pada Pembukaan UUD 1945
C
Dalam pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus
D
Dalam Ketetapan MPR yang mengatur hierarki perundang-undangan
E
Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959
NO. 674
Link Soal
Wewenang Presiden untuk memberikan hak grasi dan rehabilitasi harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga...
A
Mahkamah Konstitusi
B
Komisi Yudisial
C
Dewan Perwakilan Rakyat
D
Mahkamah Agung
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 675
Link Soal
Seorang anak dilahirkan di negara 'A' yang menganut asas Ius Soli (tempat kelahiran), sedangkan orang tuanya adalah warga negara 'B' yang menganut asas Ius Sanguinis (keturunan). Berdasarkan hukum internasional, bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut?
A
Apatride (Tidak memiliki kewarganegaraan)
B
Bipatride (Berkewarganegaraan ganda)
C
Multipatride (Lebih dari dua kewarganegaraan)
D
Warga Negara A saja
E
Warga Negara B saja
NO. 676
Link Soal
Dalam hierarki paradigma sosial bangsa Indonesia, Pancasila menduduki posisi sebagai...
A
Landasan Konstitusional
B
Landasan Visional
C
Landasan Operasional
D
Landasan Konsepsional
E
Landasan Idiil
NO. 677
Link Soal
Pemerintah suatu daerah mengeluarkan kebijakan yang melarang penggunaan bahasa daerah tertentu dalam ruang publik demi mendorong penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dengan alasan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Apabila kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif Pilar Negara, implikasi terburuk yang dapat muncul dari kebijakan tersebut adalah...
A
Mengikis semangat persatuan karena menghilangkan identitas lokal yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa.
B
Melanggar prinsip kedaulatan rakyat karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan.
C
Menghambat pembangunan ekonomi daerah karena potensi pariwisata berbasis budaya lokal menjadi berkurang.
D
Menimbulkan ketegangan sosial dan memecah belah masyarakat akibat diskriminasi terhadap penutur bahasa daerah.
E
Menciptakan generasi muda yang kurang menghargai sejarah dan warisan budaya nenek moyang mereka.
NO. 678
Link Soal
Berbeda dengan pemilihan anggota legislatif lainnya, peserta pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah...
A
Aliansi Partai Politik
B
Utusan golongan tertentu
C
Perseorangan
D
Organisasi kepemudaan
E
Perwakilan adat
NO. 679
Link Soal
Pada masa berlakunya UUDS 1950, dibentuk sebuah lembaga negara melalui Pemilu 1955 yang bertugas khusus untuk menyusun konstitusi tetap pengganti UUDS. Lembaga tersebut adalah...
A
Komite Nasional Indonesia Pusat
B
Dewan Perancang Nasional
C
Konstituante
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 680
Link Soal
Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam objek pengujian peraturan perundang-undangan (Judicial Review). Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan perbedaan tersebut?
A
MK menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sedangkan MA menguji peraturan di bawah UU terhadap UU.
B
MK menguji semua jenis peraturan, sedangkan MA hanya mengadili kasus kasasi.
C
MA berhak menguji Undang-Undang jika dimohonkan oleh Presiden, MK hanya sengketa Pemilu.
D
MK menguji peraturan pemerintah, sedangkan MA menguji Undang-Undang Dasar.
E
Keduanya memiliki wewenang yang sama dalam menguji Undang-Undang.