Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 68. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 671
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen ketiga (tahun 2001), salah satu poin krusial yang diubah adalah mengenai...
A
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
B
Pembatasan masa jabatan Presiden
C
Bentuk negara kepulauan
D
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung
E
Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
NO. 672
Link Soal
Dalam kajian filsafat Pancasila, tindakan BPUPKI yang berhasil merumuskan bentuk, sistematika, dan nama Pancasila dikategorikan sebagai asal mula...
A
Causa Materialis
B
Causa Formalis
C
Causa Efisien
D
Causa Finalis
E
Causa Prima
NO. 673
Link Soal
Pokok pikiran pertama dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa 'Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan'. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari Pancasila sila ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 674
Link Soal
Pada awal kemunculannya di era kerajaan, frasa Bhinneka Tunggal Ika ditujukan untuk tujuan tertentu, yakni...
A
Membangun doktrin ekspansi wilayah ke seluruh pelosok Nusantara
B
Menyusun strategi pertahanan militer Kerajaan Majapahit dalam menghadapi ancaman luar
C
Menciptakan kerukunan dan kedamaian antara penganut agama Buddha dan Hindu
D
Merumuskan konstitusi formal untuk negara kesatuan yang modern
E
Mengganti ajaran agama yang sudah ada dengan kepercayaan baru dari penguasa
NO. 675
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR
NO. 676
Link Soal
Apabila suatu negara mengalami perpecahan hingga lenyap, dan kemudian di wilayah tersebut berdiri negara-negara yang baru, maka fenomena terbentuknya negara ini disebut dengan...
A
Occupatie
B
Inovatie
C
Separatie
D
Cessie
E
Accessie
NO. 677
Link Soal
Peristiwa hukum yang menandai kembalinya Indonesia ke UUD 1945 setelah kegagalan Konstituante adalah pembacaan Dekrit Presiden pada...
A
30 Mei 1949
B
1 Juni 1949
C
5 Juli 1949
D
5 Juni 1959
E
5 Juli 1959
NO. 678
Link Soal
Salah satu perbedaan fundamental antara naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dengan Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 terletak pada...
A
Urutan sila-sila dalam Pancasila
B
Penyebutan nama Tuhan Yang Maha Esa
C
Klausa mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
D
Rumusan sistem kedaulatan rakyat
E
Jumlah pasal dalam batang tubuh
NO. 679
Link Soal
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai pandangan dan ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa kelompok bahkan secara terang-terangan menyebarkan paham yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta persatuan Indonesia. Jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada fenomena tersebut, tindakan yang paling tepat dan selaras dengan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Melakukan penindakan hukum secara represif terhadap penyebar ideologi tersebut sebagai upaya menjaga Pancasila.
B
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng pluralisme untuk melawan ideologi transnasional.
C
Mengajak dialog antar kelompok masyarakat untuk mencari titik temu ideologi, demi menghindari konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
D
Memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seraya menjaga kedaulatan NKRI sesuai amanat UUD 1945.
E
Membatasi akses informasi dan teknologi agar paham-paham asing tidak mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia.
NO. 680
Link Soal
Salah satu lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR serta menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat dan perilaku hakim adalah...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Kejaksaan Agung
E
Kementerian Hukum dan HAM