Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 69. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 681
Link Soal
Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik Nasional, regional, maupun global merupakan pengertian dari
A
Wawasan Nusantara
B
Wawasan Nasional
C
Ketahanan Nasional
D
Pembangunan Nasional
E
Wawasan Kenegaraan
NO. 682
Link Soal
Ideologi yang memandang bahwa keberadaan negara dan pemerintahan merupakan sumber penindasan sehingga lembaga-lembaga tersebut harus ditiadakan disebut dengan...
A
Sosialisme
B
Liberalisme
C
Fasisme
D
Anarkisme
E
Komunisme
NO. 683
Link Soal
Lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata pada tingkat banding adalah...
A
Pengadilan Negeri
B
Pengadilan Tata Usaha Negara
C
Pengadilan Tinggi
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Yudisial
NO. 684
Link Soal
Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 memiliki berbagai kedudukan dan fungsi vital dalam kehidupan berbangsa. Manakah di antara pernyataan berikut yang BUKAN merupakan fungsi normatif dari UUD 1945?
A
Mengikat seluruh lapisan masyarakat dan penyelenggara negara
B
Memuat aturan-aturan dasar bernegara
C
Berfungsi sebagai hukum tertinggi
D
Menyesuaikan dengan realitas kebutuhan masyarakat sesaat
E
Berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum
NO. 685
Link Soal
Di sebuah kota, muncul kontroversi besar terkait kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan mega proyek pariwisata, mengabaikan keluhan masyarakat adat dan petani lokal yang terdampak langsung. Meskipun proses legislasi kebijakan tersebut telah sesuai prosedur formal, namun partisipasi publik dalam perumusannya sangat minim dan dianggap hanya formalitas. Masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan demi kepentingan investasi. Situasi ini memicu demonstrasi dan gugatan hukum. Bagaimana implikasi peristiwa ini terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan peran lembaga negara menurut UUD 1945 sebagai pilar negara?
A
Menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat hanya berlaku dalam pemilihan umum, sedangkan dalam implementasi kebijakan, kekuasaan ada pada pemerintah dan DPR/DPRD sebagai representasi.
B
Membuktikan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip 'checks and balances' serta penegakan hak asasi warga negara, yang berpotensi melemahkan legitimasi pemerintah di mata publik.
C
Mengindikasikan bahwa konstitusi Indonesia belum cukup kuat mengatur partisipasi publik yang substansial, sehingga diperlukan amandemen untuk mempertegas mekanisme aspirasi masyarakat.
D
Menegaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah prioritas utama, dan dampaknya terhadap masyarakat tertentu harus diterima sebagai konsekuensi logis dari upaya peningkatan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.
E
Mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, sehingga kontrol dari pemerintah pusat perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dan keadilan.
NO. 686
Link Soal
Ketentuan mengenai bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara tegas dituangkan dalam konstitusi pada...
A
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
B
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
C
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
D
Pasal 2 ayat (1) UUD 1945
E
Pasal 3 ayat (1) UUD 1945
NO. 687
Link Soal
Jumlah bulu pada masing-masing sayap Burung Garuda Pancasila secara spesifik melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu sebanyak...
A
45 helai
B
19 helai
C
8 helai
D
17 helai
E
10 helai
NO. 688
Link Soal
Terdapat asas kewarganegaraan di mana status kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan orang tuanya, bukan tempat kelahirannya. Asas ini disebut...
A
Ius Soli
B
Ius Sanguinis
C
Bipatride
D
Apatride
E
Naturalisasi
NO. 689
Link Soal
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Aturan pembatasan ini termuat dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 6
B
Pasal 7
C
Pasal 7A
D
Pasal 8
E
Pasal 9
NO. 690
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget