Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 7. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 61
Link Soal
Dibandingkan dengan norma sosial lainnya, kelebihan norma hukum adalah memiliki sifat ...
A
Tertulis dan mengatur
B
Mengatur dan memaksa
C
Memaksa dan bersanksi
D
Tegas dan tertulis
E
Memaksa dan tertulis
NO. 62
Link Soal
Amandemen ketiga UUD 1945 menghasilkan perubahan pada Pasal 23A yang isinya mengatur tentang...
A
Kewenangan Bank Sentral
B
Mata uang negara
C
Pemeriksaan keuangan negara
D
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa
E
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
NO. 63
Link Soal
Dalam sebuah forum diskusi, sebuah usulan muncul untuk mengubah sistem pemilihan umum di Indonesia menjadi sistem perwakilan berjenjang yang hanya menguntungkan partai politik besar, dengan dalih efisiensi dan stabilitas politik. Pengusul berargumen bahwa hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi potensi konflik antarpartai kecil. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang memahami dan mengamalkan Pilar Negara, khususnya Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimana Anda seharusnya menyikapi usulan tersebut?
A
Mendukung usulan tersebut dengan pertimbangan efisiensi pemerintahan akan membawa kemajuan ekonomi yang lebih cepat, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
B
Menolak usulan tersebut karena sistem yang menguntungkan partai besar akan mengancam prinsip kebhinekaan dan inklusivitas politik, berpotensi memecah belah persatuan dalam bingkai NKRI.
C
Mengusulkan pembentukan tim kajian independen untuk meninjau dampak positif dan negatifnya secara komprehensif, tanpa memihak salah satu pandangan awal.
D
Berpendapat bahwa perubahan sistem pemilu adalah ranah legislatif dan tidak menjadi kompetensi ASN untuk memberikan pandangan substansif terhadapnya.
E
Mengajukan revisi terhadap usulan agar tetap menjamin representasi minoritas meskipun dengan proporsi yang lebih kecil, demi mengakomodasi semua pihak.
NO. 64
Link Soal
Suatu kerangka berpikir atau model yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan perubahan terencana dalam kehidupan berbangsa disebut...
A
Rencana pembangunan
B
Paradigma pembangunan
C
Strategi pembangunan
D
Pola pembangunan
E
Upaya pembangunan
NO. 65
Link Soal
Keberadaan suatu negara dinilai sah apabila memenuhi unsur-unsur konstitutif pembentuk negara. Berikut ini yang merupakan unsur pokok (konstitutif) berdirinya negara adalah...
A
Rakyat, Wilayah, dan Pemerintahan yang berdaulat
B
Rakyat, Undang-Undang Dasar, dan Wilayah
C
Wilayah, Pengakuan negara lain, dan Kekayaan alam
D
Pemerintahan, Parlemen, dan Rakyat
E
Rakyat, Tentara, dan Mata Uang
NO. 66
Link Soal
Secara historis yuridis, penegasan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia pernah ditetapkan secara eksplisit dalam produk hukum...
A
TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
B
TAP MPR No. I/MPR/2003
C
Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen
D
Piagam Jakarta 22 Juni 1945
E
Maklumat Wakil Presiden No. X
NO. 67
Link Soal
Istilah bahasa Jepang 'Dokuritsu Junbi Inkai' merupakan sebutan untuk lembaga...
A
BPUPKI
B
Panitia Sembilan
C
PPKI
D
KNIP
E
PETA
NO. 68
Link Soal
Implementasi dari sila kedua Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ditunjukkan melalui perbuatan...
A
Memperkuat sistem pertahanan dengan senjata nuklir
B
Memajukan ilmu pengetahuan demi meningkatkan kesejahteraan umat manusia
C
Aktif melakukan gotong royong membersihkan selokan lingkungan
D
Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rapat warga
E
Mengutamakan produk dalam negeri untuk meningkatkan ekonomi
NO. 69
Link Soal
Dalam konteks sejarah perumusan Pancasila, konsep "Causa Efikien" merujuk pada...
A
Sumber nilai-nilai Pancasila yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia.
B
Proses perumusan Pancasila dalam sidang-sidang BPUPKI.
C
Peristiwa yang mengubah status Pancasila dari rencana menjadi dasar negara yang sah.
D
Pembahasan mengenai butir-butir Pancasila oleh para pendiri bangsa.
E
Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara.
NO. 70
Link Soal
Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945, Presiden dalam mengangkat duta atau menerima duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut dimaksudkan agar...
A
Pengangkatan dan penerimaan duta negara lain sudah mendapat persetujuan mutlak dari DPR.
B
Presiden dapat mempertimbangkan usulan calon yang disampaikan oleh DPR sebagai duta di negara lain.
C
Tidak ada penolakan dari DPR terhadap calon duta yang diangkat oleh Presiden.
D
Dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama antara Presiden dan DPR dalam kegiatan eksekutif.
E
Terciptanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.