Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 7. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 61
Link Soal
Lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana maupun perdata pada tingkat banding adalah...
A
Pengadilan Negeri
B
Pengadilan Tata Usaha Negara
C
Pengadilan Tinggi
D
Mahkamah Konstitusi
E
Komisi Yudisial
NO. 62
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif dalam bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan Grasi. Dalam memberikan Grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Kejaksaan Agung
NO. 63
Link Soal
Pemerintah Daerah memiliki hak-hak otonomi untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Namun, ada batasan wewenang tertentu. Manakah dari opsi berikut yang BUKAN merupakan hak otonomi pemerintah daerah?
A
Mengelola kekayaan daerah
B
Memungut retribusi dan pajak daerah
C
Mengatur urusan pemerintahannya sendiri
D
Menentukan kebijakan mencetak uang (moneter)
E
Mengelola aparatur sipil negara di daerah
NO. 64
Link Soal
Berdasarkan TAP MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, definisi Wawasan Nusantara adalah...
A
Ajaran yang mewajibkan seluruh rakyat untuk membela negara secara militer.
B
Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi tujuan nasional.
C
Pandangan hidup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia.
D
Sikap bangsa Indonesia untuk menolak segala bentuk campur tangan asing.
E
Ketentuan dasar yang harus dipatuhi untuk menyeragamkan budaya daerah.
NO. 65
Link Soal
Jenis referendum di mana persetujuan rakyat mutlak diperlukan sebelum suatu undang-undang tertentu dapat diberlakukan disebut...
A
Referendum Obligatoir
B
Referendum Fakultatif
C
Referendum Konsultatif
D
Referendum Terpusat
E
Referendum Kerakyatan
NO. 66
Link Soal
Bentuk pemerintahan monarki (kerajaan) masih diterapkan oleh beberapa negara di dunia. Di antara negara-negara berikut, manakah yang TIDAK menganut sistem pemerintahan monarki?
A
Qatar
B
Malaysia
C
Jepang
D
Jerman
E
Arab Saudi
NO. 67
Link Soal
Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai-nilai pluralistik dan multikultural. Manakah di antara berikut ini yang BERTENTANGAN dengan asas tersebut?
A
Sektarian
B
Toleransi
C
Kesetaraan
D
Terbuka (inklusif)
E
Koeksistensi damai
NO. 68
Link Soal
Berdasarkan Pasal 23 E ayat 2 UUD 1945, setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelesaikan pemeriksaan keuangan negara, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib diserahkan kepada...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Keuangan
B
MPR, DPR, dan DPD
C
DPR, DPD, dan DPRD
D
DPR, Presiden, dan MK
E
Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri
NO. 69
Link Soal
Pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan kemudian membentuk DPR Gotong Royong (DPR GR) karena DPR tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jika dibandingkan dengan ketentuan UUD NRI 1945 setelah amandemen, bagaimana hubungan antara Presiden dan DPR saat ini?
A
Presiden memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR.
B
Presiden tidak diperkenankan membubarkan DPR.
C
Presiden harus bertanggung jawab penuh kepada DPR.
D
DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden.
E
Presiden dan DPR memiliki peran yang sama dalam saling mengawasi.
NO. 70
Link Soal
Konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, di mana pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Hal ini tercantum dalam...
A
Pasal 31 ayat 1
B
Pasal 31 ayat 2
C
Pasal 32 ayat 1
D
Pasal 33 ayat 2
E
Pasal 34 ayat 1