Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 7. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 61
Link Soal
Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai pandangan dan ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa kelompok bahkan secara terang-terangan menyebarkan paham yang bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta persatuan Indonesia. Jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dihadapkan pada fenomena tersebut, tindakan yang paling tepat dan selaras dengan pemahaman komprehensif terhadap Pilar Negara adalah...
A
Melakukan penindakan hukum secara represif terhadap penyebar ideologi tersebut sebagai upaya menjaga Pancasila.
B
Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika sebagai benteng pluralisme untuk melawan ideologi transnasional.
C
Mengajak dialog antar kelompok masyarakat untuk mencari titik temu ideologi, demi menghindari konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
D
Memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seraya menjaga kedaulatan NKRI sesuai amanat UUD 1945.
E
Membatasi akses informasi dan teknologi agar paham-paham asing tidak mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia.
NO. 62
Link Soal
Ketika sistem ekonomi dikembangkan dengan berlandaskan pada etika dan nilai moral Pancasila, hal ini merupakan wujud dari...
A
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi
B
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik
C
Pancasila sebagai Paradigma Pertahanan Keamanan
D
Pancasila sebagai Paradigma Sosial Budaya
E
Pancasila sebagai Dasar Hukum Internasional
NO. 63
Link Soal
Ditinjau dari asal katanya (etimologi) dalam bahasa Sanskerta, makna harfiah dari kata Pancasila adalah...
A
Lima larangan utama
B
Dasar yang memiliki lima unsur
C
Lima pedoman bernegara
D
Peraturan yang berjumlah lima
E
Lima jalan kebenaran
NO. 64
Link Soal
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertanggung jawab mengelola berbagai jenis pajak pusat. Manakah di antara jenis pajak berikut yang BUKAN merupakan kewenangan pengelolaan DJP?
A
Pajak Penghasilan (PPh)
B
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
C
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
D
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
E
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
NO. 65
Link Soal
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat perbedaan istilah status seseorang yang sedang menjalani proses hukum. Seseorang yang baru ditahan oleh penyidik dan belum mendapatkan vonis atau keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebut...
A
Narapidana
B
Terpidana
C
Tahanan
D
Saksi Kunci
E
Residivis
NO. 66
Link Soal
Masyarakat Indonesia dikenal memiliki karakter ramah, sopan santun, dan lemah lembut dalam berinteraksi. Karakteristik ini merupakan cerminan pengamalan Pancasila, khususnya sila...
A
Pertama (Ketuhanan)
B
Kedua (Kemanusiaan)
C
Ketiga (Persatuan)
D
Keempat (Kerakyatan)
E
Kelima (Keadilan Sosial)
NO. 67
Link Soal
Tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah kecuali...
NO. 68
Link Soal
Pembentukan Komisi Yudisial (KY) setelah amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 24B, didasari oleh kebutuhan untuk memiliki lembaga yang menjaga kehormatan dan martabat serta perilaku hakim. Dengan demikian, KY berfungsi sebagai ...
A
Penasehat bagi hakim.
B
Fasilitator bagi hakim.
C
Mitra kerja hakim.
D
Pengawas perilaku hakim.
E
Penilai kinerja hakim.
NO. 69
Link Soal
Pada amandemen keempat UUD 1945, selain pasal-pasal tertentu, terdapat penghapusan sebuah lembaga negara yang sebelumnya diatur dalam Bab IV. Pasal dan ketentuan manakah yang masuk amandemen keempat?
A
Pasal 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24
B
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21
C
Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 37, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan
D
Pasal 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 36
E
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
NO. 70
Link Soal
Meskipun Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri, pengangkatan dan pemberhentian anggotanya tetap melalui prosedur kenegaraan yang melibatkan dua lembaga, yaitu...
A
Ditetapkan Presiden dengan persetujuan DPR
B
Dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD
C
Ditetapkan oleh MA berdasarkan usulan MK
D
Dipilih oleh MPR dengan persetujuan Presiden
E
Ditetapkan oleh MK dengan persetujuan KY