PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 7. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

Pancasila Sila ke-5 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' sering disandingkan dengan Sila ke-2 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab'. Perbedaan mendasar fokus kedua sila tersebut adalah...
A
Sila ke-2 fokus pada hubungan individu ke Tuhan, Sila ke-5 hubungan ke negara
B
Sila ke-2 fokus pada etika/moral individu terhadap sesama, Sila ke-5 fokus pada kesejahteraan umum/struktur sosial
C
Sila ke-2 untuk pejabat negara, Sila ke-5 untuk rakyat biasa
D
Sila ke-2 tentang hukum pidana, Sila ke-5 tentang hukum perdata
E
Tidak ada perbedaan, keduanya sama persis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan terampil. Rumusan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada kualitas SDM secara utuh ini pernah tertuang dalam ketetapan MPR, yaitu...
A
TAP MPR No. II/MPR/1993
B
TAP MPR No. IV/MPR/1999
C
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
D
UU No. 20 Tahun 2003
E
Pembukaan UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Sistem pemerintahan di mana lembaga legislatif dan eksekutif memiliki posisi sejajar dan saling mengawasi melalui mekanisme 'checks and balances' dikenal dengan istilah...
A
Monarki
B
Aristokrasi
C
Presidensial
D
Parlementer
E
Komunis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR, namun terbatas pada materi yang berkaitan dengan...
A
Hubungan luar negeri
B
Pertahanan dan keamanan
C
Pengangkatan pejabat daerah
D
Otonomi daerah
E
Peraturan pemerintah pusat

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan dan merumuskan gambar lambang negara, yang dinamakan ...
A
Panitia Delapan
B
Panitia Sembilan
C
Panitia Lencana Negara
D
Panitia Pembangunan
E
Panitia Lambang Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam konteks Otonomi Daerah, Gubernur memiliki peran ganda sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Wewenang Gubernur untuk melantik pejabat Eselon II di tingkat provinsi didasarkan pada prinsip...
A
Desentralisasi dan Dekonsentrasi
B
Sentralisasi mutlak
C
Tugas Pembantuan (Medebewind)
D
Otonomi Khusus
E
Federalisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Berikut ini yang bukan termasuk Four Freedom of Roosevelt adalah …
A
Freedom of Speech
B
Freedom of Poverty
C
Freedom of Fear
D
Freedom of Want
E
Freedom of Worship

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Rumusan dasar negara yang tersusun secara hierarkis dan piramidal dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 memiliki fungsi utama sebagai...
A
Satu-satunya sumber hukum materiil
B
Identitas dan karakteristik khas bangsa Indonesia
C
Panduan teknis penyusunan peraturan daerah
D
Filter utama terhadap segala bentuk kebudayaan lokal
E
Landasan bagi sistem ekonomi liberal

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUD 1945 menempati posisi tertinggi. Namun, UUD 1945 bukanlah hukum yang tidak bisa diubah. Pasal 37 UUD 1945 mengatur mekanisme perubahan (amandemen). Salah satu syarat mutlak agar sidang MPR dapat mengubah pasal-pasal UUD adalah...
A
Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.
B
Disetujui oleh seluruh anggota DPD dan DPR yang hadir.
C
Diajukan oleh Presiden dan disetujui oleh Mahkamah Konstitusi.
D
Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
E
Dilakukan melalui referendum nasional terlebih dahulu.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

Perumusan Pancasila dilakukan dengan niat atau maksud tertentu untuk dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Dalam konsep asal mula Pancasila, hal ini disebut...
A
Causa Materialis
B
Causa Efisien
C
Causa Formalis
D
Causa Finalis
E
Causa Praktis

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.