Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 70. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 691
Link Soal
Sumber hukum dari perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat disebut ....
A
statue
B
custom
C
Jurisprudensi
D
treaty
E
doktrin
NO. 692
Link Soal
Pada awal kemunculannya di era kerajaan, frasa Bhinneka Tunggal Ika ditujukan untuk tujuan tertentu, yakni...
A
Membangun doktrin ekspansi wilayah ke seluruh pelosok Nusantara
B
Menyusun strategi pertahanan militer Kerajaan Majapahit dalam menghadapi ancaman luar
C
Menciptakan kerukunan dan kedamaian antara penganut agama Buddha dan Hindu
D
Merumuskan konstitusi formal untuk negara kesatuan yang modern
E
Mengganti ajaran agama yang sudah ada dengan kepercayaan baru dari penguasa
NO. 693
Link Soal
Dalam pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata, wewenang untuk menetapkan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata berada pada...
A
Pemerintah Pusat
B
Pemerintah Provinsi
C
Pemerintah Kabupaten/Kota
D
Dinas Pariwisata Daerah
E
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
NO. 694
Link Soal
UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal ...
A
17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
B
27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
C
18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
D
5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966
E
5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989
NO. 695
Link Soal
Prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" yang merupakan bagian dari Pancasila, bagaimana seharusnya tercermin dan diterapkan dalam kebijakan pemerintah mengenai perlindungan hak asasi manusia?
A
Memberlakukan peraturan atau hukum yang berbeda berdasarkan kelompok masyarakat tertentu.
B
Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin bahwa perlindungan hak asasi manusia diberikan secara adil dan merata kepada setiap individu tanpa diskriminasi.
C
Memperbolehkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dengan alasan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
D
Memberikan hak-hak istimewa atau perlakuan khusus hanya kepada kelompok masyarakat dengan status ekonomi atas.
E
Mengabaikan atau meniadakan hak-hak kelompok minoritas demi menjaga ketertiban umum.
NO. 696
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR
NO. 697
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 5 setelah mengalami Amandemen Pertama, Presiden memiliki wewenang konstitusional dalam bidang legislatif, yaitu...
A
Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
B
Menetapkan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR
C
Memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR
D
Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara
E
Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
NO. 698
Link Soal
Penegasan bahwa bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercantum secara jelas dalam UUD 1945 pasal...
A
Pasal 1 ayat (1)
B
Pasal 1 ayat (2)
C
Pasal 1 ayat (3)
D
Pasal 2 ayat (1)
E
Pasal 2 ayat (2)
NO. 699
Link Soal
Agar usul mengenai perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat secara resmi dimasukkan ke dalam agenda sidang MPR, maka usulan tersebut harus diajukan oleh setidaknya...
A
Setengah dari total anggota DPR
B
Satu per tiga dari total anggota MPR
C
Dua per tiga dari anggota DPR
D
Tiga per empat dari anggota MPR
E
Satu per empat dari anggota DPR
NO. 700
Link Soal
Bapak Rizal adalah Kepala Seksi Pelayanan Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Harmoni. Ia sedang memimpin timnya untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih efektif dan inklusif. Dalam proses diskusi, muncul perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota tim. Sebagian mengusulkan efisiensi layanan harus menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem online sepenuhnya, yang mungkin menyulitkan warga di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Sementara itu, anggota tim lain bersikeras bahwa aksesibilitas bagi seluruh warga, termasuk yang di daerah terpencil atau kurang melek teknologi, adalah kunci, meskipun berpotensi memperlambat proses secara keseluruhan karena harus mempertahankan layanan manual. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan di antara anggota tim dan dikhawatirkan mengganggu persatuan dalam tim. Bagaimana seharusnya Bapak Rizal menyikapi situasi ini sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pilar Negara dalam lingkungan kerja ASN?
A
Mengadakan musyawarah untuk mencari solusi kompromi yang mengintegrasikan efisiensi digital dengan tetap menyediakan opsi layanan luring/manual yang mudah diakses, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan persatuan.
B
Memutuskan untuk mengadopsi sistem online sepenuhnya demi efisiensi, dengan alasan bahwa adaptasi teknologi adalah keharusan dan mayoritas masyarakat sudah mampu menggunakan internet.
C
Mengikuti saran untuk mempertahankan layanan manual secara dominan agar semua warga terlayani, meskipun tahu akan ada keluhan dari masyarakat yang menginginkan kecepatan layanan digital.
D
Menyerahkan keputusan akhir kepada kepala dinas tanpa memberikan rekomendasi, karena perbedaan pendapat tim terlalu sulit untuk disatukan.
E
Membiarkan setiap anggota tim menyusun draf SOP sesuai pandangannya masing-masing, kemudian memilih salah satu yang paling efisien, tanpa musyawarah lebih lanjut.