PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 70. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 691
Di antara lembaga-lembaga berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam kategori Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND)?
A
Badan Kepegawaian Negara
B
Badan Pemeriksa Keuangan
C
Badan Urusan Logistik
D
Badan Pusat Statistik
E
Badan Intelijen Negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 692
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No. 12 Tahun 2011), urutan hukum yang tepat di bawah UUD 1945 adalah...
A
UU/Perppu, TAP MPR, Peraturan Pemerintah
B
TAP MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah
C
UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden
D
Peraturan Pemerintah, TAP MPR, Perda
E
TAP MPR, Peraturan Pemerintah, UU

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 693
Wawasan Nusantara memiliki arah pandang ke dalam dan ke luar. Yang dimaksud dengan tujuan 'wawasan ke dalam' adalah agar bangsa Indonesia...
A
Mampu bersaing dalam perekonomian global yang bebas.
B
Peka dan berusaha mencegah faktor-faktor penyebab disintegrasi demi memelihara persatuan dan kesatuan.
C
Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan.
D
Mengamankan kepentingan nasional dalam pergaulan internasional.
E
Dapat mengadopsi nilai-nilai universal yang positif dari luar.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 694
Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan memberikan kekuasaan...
A
Eksekutif penuh mendampingi Presiden
B
Yudikatif sebagai mahkamah tertinggi
C
Militer untuk membentuk tentara keamanan rakyat
D
Legislatif karena DPR dan MPR belum terbentuk
E
Konstituante untuk menyusun UUD baru

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 695
Menurut Pasal 10 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan tertinggi atas...
A
Seluruh lembaga eksekutif dan yudikatif
B
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
C
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
D
Hubungan diplomatik dengan negara lain
E
Pembentukan undang-undang bersama DPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 696
Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, pemerintah daerah, propinsi dan kabupaten dan kota mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui ....
A
Pemilihan umum
B
Turun temurun
C
Pemilihan Kepala Negara
D
Perwakilan anggota
E
Pelimpahan wewenang dari Presiden

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 697
Sistem ekonomi dan ideologi yang memberikan keleluasaan penuh kepada pemilik modal untuk mengelola usahanya demi meraih laba yang setinggi-tingginya disebut...
A
Fasisme
B
Liberalisme
C
Sosialisme
D
Anarkisme
E
Kapitalisme

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 698
Pada tanggal 10 November 2001 dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pasal-pasal yang diamandemen meliputi pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, 24. Amandemen tersebut dilakukan pada kali ke ....
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 699
Sebagai bentuk akuntabilitas, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Berapa kali frekuensi pelaporan ini dilakukan?
A
Setiap bulan
B
Satu kali dalam setahun
C
Satu kali di akhir masa jabatan (5 tahun)
D
Setiap triwulan
E
Dua kali dalam setahun

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 700
Apabila terjadi kondisi di mana posisi Wakil Presiden kosong, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat dalam jangka waktu...
A
30 hari sejak kekosongan terjadi
B
90 hari sejak kekosongan terjadi
C
60 hari sejak kekosongan terjadi
D
15 hari sejak kekosongan terjadi
E
120 hari sejak kekosongan terjadi

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.