Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 70. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 691
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, sebuah pemerintah provinsi ingin mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya secara lebih spesifik. Namun, beberapa pasal dalam Perda tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu dan mengabaikan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Jika Anda adalah seorang pejabat negara yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan daerah, tindakan mana yang paling tepat dan paling selaras dengan prinsip-prinsip Pilar Negara?
A
Segera membatalkan Perda tersebut tanpa diskusi, karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
B
Meminta pemerintah provinsi untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal yang diskriminatif agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.
C
Mengizinkan Perda tersebut berlaku dengan alasan otonomi daerah harus dihormati sepenuhnya, namun dengan catatan akan diawasi ketat.
D
Meneruskan Perda tersebut ke Mahkamah Agung untuk diuji materi tanpa ada upaya dialog atau revisi di tingkat daerah terlebih dahulu.
E
Membentuk tim kajian independen untuk mengevaluasi dampak Perda tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
NO. 692
Link Soal
Intisari atau nilai fundamental yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, pada dasarnya merefleksikan prinsip...
A
Chauvinisme
B
Nasionalisme
C
Liberalisme
D
Sekularisme
E
Etnosentrisme
NO. 693
Link Soal
Meskipun UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, terdapat beberapa pasal yang isinya tetap asli dan belum pernah mengalami perubahan. Pasal-pasal tersebut adalah...
A
Pasal 1, 2, 3, 4, 5
B
Pasal 4, 10, 12, 29, 35
C
Pasal 6, 11, 17, 22, 23
D
Pasal 18, 26, 27, 30, 36
E
Pasal 2, 4, 10, 12, 29
NO. 694
Link Soal
Pemerintah menerapkan kebijakan Otonomi Khusus bagi daerah-daerah tertentu seperti Papua dan Aceh. Fokus utama atau titik berat dari kebijakan pembangunan di daerah otonomi khusus ini adalah...
A
Sentralisasi kebijakan keamanan oleh militer
B
Memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
C
Pemecahan wilayah menjadi provinsi-provinsi kecil
D
Penyeragaman budaya lokal dengan budaya nasional
E
Penguasaan sumber daya alam sepenuhnya oleh pusat
NO. 695
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi diintegrasikan ke dalam Lambang Negara Garuda Pancasila pada saat...
A
Berlangsungnya masa persidangan BPUPKI
B
Momen satu bulan menjelang pembacaan Proklamasi Kemerdekaan
C
Kurun waktu dua setengah bulan sebelum Proklamasi
D
Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
E
Tahap perancangan dan finalisasi Lambang Negara NKRI
NO. 696
Link Soal
Dalam menjalankan tugas diplomatik kenegaraan, Presiden memiliki wewenang untuk menerima penempatan duta dari negara lain. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 3 UUD 1945, tindakan tersebut harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
NO. 697
Link Soal
Pada masa kolonial Belanda, gedung yang menjadi lokasi sidang BPUPKI disebut sebagai Gedung Volksraad. Istilah 'Volksraad' memiliki pengertian sebagai...
A
Dewan Pertimbangan Agung
B
Gedung Rapat Kabinet
C
Lembaga Peradilan Tinggi
D
Kantor Pusat Pemerintahan
E
Gedung Perwakilan Rakyat
NO. 698
Link Soal
Sejak pelaksanaan Pemilu 2004, rakyat Indonesia memberikan suaranya secara langsung dalam pemilihan legislatif untuk memilih anggota...
A
DPR, DPD, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan Presiden
C
DPD, DPRD, dan Presiden
D
DPR, MPR, dan DPRD
E
MPR, DPR, dan Presiden
NO. 699
Link Soal
Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan antara Dasar Negara (Pancasila) dengan Konstitusi (UUD 1945)?
A
Konstitusi merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar negara
B
Dasar negara dan konstitusi adalah dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan
C
Konstitusi berkedudukan lebih tinggi daripada dasar negara
D
Dasar negara hanyalah pelengkap dari pasal-pasal konstitusi
E
Konstitusi dapat mengubah kedudukan dasar negara
NO. 700
Link Soal
Asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana jika belum ada undang-undang yang mengaturnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan disebut...
A
Asas Legalitas
B
Asas Non-Retroaktif
C
Lex Specialis Derogat Legi Generali
D
Lex Posterior Derogat Legi Priori
E
Lex Superior Derogat Legi Inferiori