Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 70. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 691
Link Soal
Menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berarti...
A
Pembangunan hanya difokuskan pada infrastruktur fisik
B
Pancasila menjadi kerangka pikir, tolak ukur, arah, dan tujuan dari setiap aspek pembangunan
C
Pembangunan dilakukan dengan meniru negara maju sepenuhnya
D
Segala pembangunan harus disetujui oleh pihak asing
E
Pembangunan diprioritaskan untuk kepentingan pejabat negara
NO. 692
Link Soal
Pancasila berfungsi sebagai norma dasar (fundamental norm) yang bersifat imperatif. Makna dari sifat imperatif tersebut adalah...
A
Dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman
B
Mengikat dan memaksa seluruh warga negara untuk mematuhinya
C
Berisi aturan-aturan teknis pemerintahan
D
Hanya berlaku bagi aparatur sipil negara
E
Bersifat kaku dan tidak bisa ditafsirkan
NO. 693
Link Soal
Implementasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa mengandung esensi bahwa...
A
Setiap individu harus mampu beradaptasi dalam pergaulan
B
Pelestarian budaya daerah adalah kewajiban mutlak
C
Tidak diperbolehkan adanya diskriminasi suku dalam pergaulan sosial
D
Budaya asli masyarakat tidak dapat tergantikan oleh budaya asing
E
Mustahil menyatukan keberagaman yang ada
NO. 694
Link Soal
Identitas nasional berupa Bendera Negara Sang Merah Putih diatur secara tegas dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 31
B
Pasal 32
C
Pasal 33
D
Pasal 34
E
Pasal 35
NO. 695
Link Soal
Menjunjung tinggi persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, atau golongan merupakan wujud nyata dari sila...
A
Ke-1
B
Ke-2
C
Ke-3
D
Ke-4
E
Ke-5
NO. 696
Link Soal
Sila keempat Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan kedaulatan rakyat dilambangkan dengan gambar...
A
Padi dan kapas
B
Bintang
C
Pohon beringin
D
Rantai
E
Kepala banteng
NO. 697
Link Soal
Rancangan Undang-Undang APBN diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR. Lembaga negara manakah yang berhak memberikan pertimbangan dalam proses pembahasan tersebut?
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
B
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Mahkamah Konstitusi (MK)
NO. 698
Link Soal
Pemerintah merencanakan pembangunan kawasan industri baru di sebuah wilayah terpencil yang kaya sumber daya alam. Proyek ini menjanjikan peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun berpotensi besar merusak ekosistem hutan lindung yang merupakan sumber mata pencarian dan situs budaya bagi masyarakat adat setempat. Dilema ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Bagaimana keempat Pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) secara holistik memberikan kerangka berpikir dan bertindak dalam mengatasi konflik kepentingan yang kompleks ini?
A
Pembangunan harus tetap berjalan karena merupakan amanat UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat, dan kerusakan lingkungan serta dampak sosial adalah konsekuensi yang harus diterima demi kepentingan nasional yang lebih besar.
B
Membatalkan seluruh rencana pembangunan dan mempertahankan kondisi alam seperti sedia kala, karena pelestarian lingkungan dan hak adat adalah prioritas mutlak yang tidak dapat dikompromikan oleh pembangunan ekonomi.
C
Mengembangkan model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial; menjamin partisipasi masyarakat adat, menghormati hak-hak mereka, dan memastikan keadilan sosial serta keutuhan NKRI melalui kebijakan yang inklusif dan bertanggung jawab.
D
Mengutamakan aspek Bhinneka Tunggal Ika dengan mengakomodasi semua kepentingan kelompok masyarakat melalui kompromi politik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan secara berlebihan.
E
Memberikan kompensasi finansial semaksimal mungkin kepada masyarakat adat, agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan menerima pembangunan sebagai bagian dari kemajuan.
NO. 699
Link Soal
Hukum dapat dibedakan berdasarkan waktu berlakunya. Hukum yang telah disahkan dan berlaku saat ini bagi masyarakat tertentu di suatu wilayah negara (Hukum Positif) disebut sebagai...
A
Ius Constituendum
B
Ius Constitutum
C
Hukum Alam
D
Hukum Adat
E
Yurisprudensi
NO. 700
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk mematangkan rumusan dasar negara yang menghasilkan Piagam Jakarta. Di antara nama-nama berikut, siapakah yang tercatat sebagai anggota Panitia Sembilan?
A
Ki Hajar Dewantara
B
Mr. Kasman Singodimejo
C
Dr. Radjiman Widiodiningrat
D
Mr. Ahmad Soebarjo
E
Moh. Natsir