Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 70. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 691
Link Soal
Konsep yang menyatakan bahwa keberadaan suatu negara merupakan manifestasi dari keinginan Tuhan dan segala sesuatu terjadi atas izin-Nya merujuk pada...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Kenyataan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Kekuasaan
E
Teori Modern
NO. 692
Link Soal
Franklin D. Roosevelt mengemukakan 'The Four Freedoms' (Empat Kebebasan) sebagai pilar hak asasi manusia sedunia. Berikut ini yang BUKAN termasuk dalam empat kebebasan tersebut adalah...
A
Freedom of speech (Kebebasan berbicara)
B
Freedom of worship (Kebebasan beribadah)
C
Freedom from want (Kebebasan dari kemelaratan)
D
Freedom from fear (Kebebasan dari ketakutan)
E
Freedom to help (Kebebasan untuk menolong)
NO. 693
Link Soal
Demokrasi Pancasila memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan demokrasi liberal. Pernyataan di bawah ini yang TIDAK tepat mengenai ciri demokrasi Pancasila adalah...
A
Keputusan didasarkan pada ide terbaik, bukan sekadar suara terbanyak
B
Merupakan ajang kompetisi ide untuk penyelesaian masalah
C
Jalannya pemerintahan tunduk sepenuhnya pada kehendak parlemen
D
Menunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan hak minoritas
E
Pelaksanaan Pemilihan Umum yang berkesinambungan
NO. 694
Link Soal
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden memiliki hak konstitusional untuk...
A
Mengangkat menteri-menteri negara
B
Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
C
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
D
Memberi grasi dan rehabilitasi
E
Menyatakan perang
NO. 695
Link Soal
Pancasila memiliki fungsi pokok sebagai ideologi negara. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi pokok Pancasila dalam konteks ideologi adalah...
A
Sebagai sumber hukum materiil tertinggi dan mutlak
B
Sarana pemersatu bangsa dan pengukuh kesatuan
C
Membimbing bangsa menuju tujuan negara
D
Memberikan tekad untuk memelihara identitas bangsa
E
Standar kritik terhadap kondisi bangsa dan negara
NO. 696
Link Soal
Di tengah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terdapat kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan dengan cara addendum, yaitu perubahan dilakukan dengan ...
A
boleh mengubah naskah asli diganti dengan yang baru
B
boleh mengubah naskah asli ditambah dengan naskah baru
C
tetap mempertahankan naskah aslinya dan naskah perubahannya diletakkan melekat pada naskah asli
D
tetap mempertahankan naskah asli dan naskah perubahannya
E
boleh mengubah naskah asli untuk penyempurnaannya
NO. 697
Link Soal
Aturan yang dapat menjamin ketertiban negara dan rakyat, batas kekuasaan dan keadilan, hak dan kewajiban penduduk dalam negara, disebut norma....
A
Hukum
B
Agama
C
Filsafat
D
Kesusilaan
E
Adat
NO. 698
Link Soal
Istilah bahasa Jepang 'Dokuritsu Junbi Inkai' merupakan sebutan untuk lembaga...
A
BPUPKI
B
Panitia Sembilan
C
PPKI
D
KNIP
E
PETA
NO. 699
Link Soal
Lembaga yudikatif di Indonesia bertugas mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan. Kekuasaan kehakiman ini dijalankan oleh...
A
Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPR
B
Presiden dibantu oleh jajaran Menteri
C
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
D
Lembaga Legislatif Pusat dan Daerah
E
Kepala Daerah setingkat Gubernur
NO. 700
Link Soal
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru ditempatkan di sebuah daerah dengan tradisi musyawarah yang sangat kuat mendapati bahwa ada keputusan musyawarah adat yang, meskipun bertujuan menjaga keharmonisan lokal, secara tidak langsung berpotensi membatasi hak-hak dasar kelompok minoritas tertentu yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi Pilar Negara, tindakan paling strategis dan berlandaskan prinsip yang harus diambil adalah...
A
Mendukung keputusan musyawarah adat tersebut demi menjaga stabilitas dan menghindari konflik dengan masyarakat lokal, dengan asumsi persatuan adalah yang terpenting.
B
Langsung melaporkan keputusan tersebut ke instansi yang lebih tinggi di tingkat provinsi atau pusat untuk pembatalan, karena melanggar konstitusi.
C
Mengadakan dialog terbuka dan persuasif dengan tokoh adat dan masyarakat, menjelaskan relevansi UUD NRI 1945 dan hak asasi manusia, serta mencari titik temu untuk harmonisasi tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional.
D
Mengabaikan keputusan tersebut karena dianggap sebagai ranah adat yang berada di luar kewenangan langsung ASN dalam konteks struktural.
E
Menginisiasi pembentukan peraturan daerah baru yang secara eksplisit melarang segala bentuk pembatasan hak minoritas oleh adat, dengan harapan dapat memaksa perubahan.