Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 70. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 691
Link Soal
Terkait penanganan pandemi yang berdampak nasional, bagaimanakah implementasi prinsip 'Persatuan Indonesia' dalam kebijakan pemerintah?
A
Fokus penanganan hanya pada kota-kota besar penggerak ekonomi.
B
Memberikan otonomi mutlak pada daerah tanpa arahan pusat.
C
Menerapkan kebijakan terintegrasi antara pusat dan daerah demi penanganan yang merata.
D
Hanya membantu wilayah dengan tingkat infeksi tertinggi.
E
Menyerahkan tanggung jawab penanganan sepenuhnya kepada individu.
NO. 692
Link Soal
Dalam sistem pembagian kekuasaan (Trias Politika), Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan roda administrasi negara. Jabatan ini dikategorikan ke dalam kekuasaan...
A
Legislatif
B
Yudikatif
C
Eksaminatif
D
Eksekutif
E
Federatif
NO. 693
Link Soal
Dalam ilmu hukum, terdapat istilah untuk hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang. Istilah tersebut adalah...
A
Ius Constituendum
B
Hukum Alam
C
Ius Soli
D
Ius Constitutum
E
Ius Sanguinis
NO. 694
Link Soal
Penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian di era digital seringkali dieksploitasi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jika fenomena ini terus berlanjut tanpa penanganan yang efektif, pilar negara manakah yang paling fundamental terancam esensinya karena kemampuannya untuk mengikat keberagaman dalam satu kesatuan?
A
Pancasila
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia
D
Bhinneka Tunggal Ika
E
Ketetapan MPR
NO. 695
Link Soal
Untuk menjaga kualitas peradilan, pengusulan calon Hakim Agung dilakukan oleh sebuah lembaga mandiri kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Lembaga yang berwenang mengusulkan tersebut adalah...
A
Mahkamah Konstitusi (MK)
B
Komisi Yudisial (KY)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
E
Kementerian Hukum dan HAM
NO. 696
Link Soal
Amandemen kedua UUD 1945 banyak menyempurnakan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintahan Daerah, dan Wilayah Negara. Amandemen kedua ini disahkan pada tanggal...
A
19 Oktober 1999
B
18 Agustus 2000
C
10 November 2001
D
10 Agustus 2002
E
17 Agustus 2000
NO. 697
Link Soal
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk mewujudkan 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. Implementasi nyata dari tujuan ini adalah...
A
Pemerintah menjamin kebebasan berpendapat seluas-luasnya
B
Negara berkewajiban menciptakan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan
C
Setiap warga negara wajib mengikuti wajib militer
D
Pemerintah fokus pada pembangunan di pulau Jawa saja
E
Negara memberikan hak istimewa kepada golongan mayoritas
NO. 698
Link Soal
Semua peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada norma-norma yang termuat dalam UUD NRI 1945. Apabila suatu undang-undang dianggap bertentangan, maka dapat diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini menegaskan bahwa kedudukan UUD NRI 1945 dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai ....
A
Konstitusi tertulis yang paling tinggi
B
Sumber hukum utama dan tertinggi
C
Landasan dasar untuk penyusunan UUD itu sendiri
D
Norma fundamental yang paling tinggi
E
Pokok dari segala sumber hukum yang ada
NO. 699
Link Soal
Proses terbentuknya suatu negara yang terjadi karena adanya beberapa negara kecil yang saling melebur diri menjadi satu unit negara baru disebut dengan istilah...
A
Occupatie
B
Separatie
C
Fusi
D
Inovatie
E
Cessie
NO. 700
Link Soal
Pemerintah meluncurkan program pembangunan infrastruktur berskala besar di berbagai daerah, bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan konektivitas. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala sosial, di mana sejumlah besar masyarakat harus direlokasi dari tanah tempat tinggal dan mata pencarian mereka. Meskipun ada kompensasi, prosesnya seringkali tidak transparan dan dianggap tidak adil, memicu protes warga. Bagaimana prinsip Keadilan Sosial yang terkandung dalam Pancasila seharusnya memandu implementasi kebijakan pembangunan yang dilematis ini?
A
Pembangunan harus terus berjalan sesuai target, karena manfaat jangka panjangnya akan dirasakan seluruh masyarakat, dan kompensasi sudah diberikan sesuai standar yang ada.
B
Mewajibkan partisipasi aktif dan musyawarah yang setara dengan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan, memastikan kompensasi yang adil dan transparan, serta menyediakan solusi relokasi yang layak dan berkelanjutan.
C
Membentuk tim penilai independen untuk menentukan besaran kompensasi, namun keputusan akhirnya tetap pada pemerintah demi efisiensi dan percepatan proyek.
D
Menunda proyek pembangunan hingga semua pihak menyepakati solusi yang ideal, meskipun ini berarti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.
E
Mengutamakan kepentingan kolektif negara di atas kepentingan individual atau kelompok kecil, karena pembangunan infrastruktur adalah amanat konstitusi untuk kesejahteraan umum.