Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 70. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 691
Link Soal
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk melakukan investigasi atau penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting dan berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 692
Link Soal
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Presiden memiliki hak konstitusional untuk...
A
Mengangkat menteri-menteri negara
B
Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
C
Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
D
Memberi grasi dan rehabilitasi
E
Menyatakan perang
NO. 693
Link Soal
Dokuritsu Junbi Cosakai merupakan institusi yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Di Indonesia, lembaga ini dikenal dengan nama...
A
Panitia Sembilan
B
PPKI
C
KNIP
D
BPUPKI
E
Panitia Kecil
NO. 694
Link Soal
Setelah melalui proses persidangan yang panjang, rumusan Pancasila hasil penggalian Ir. Soekarno akhirnya disepakati untuk dicantumkan secara resmi dalam...
A
Naskah Pidato Kebangsaan
B
Pembukaan (Mukadimah) UUD 1945
C
Naskah Teks Proklamasi
D
Dokumen Sidang BPUPKI
E
Batang Tubuh UUD 1945
NO. 695
Link Soal
Sikap yang mencerminkan keindahan, etika, kebaikan, dan religiusitas seperti menghormati pemeluk agama lain dan menjaga lingkungan, termasuk dalam kategori nilai...
A
Nilai Kerohanian
B
Nilai Vital
C
Nilai Material
D
Nilai Praksis
E
Nilai Instrumental
NO. 696
Link Soal
Desa Harmoni Jaya, sebuah desa yang selama puluhan tahun dikenal sebagai model kerukunan antarumat beragama dan suku, mulai mengalami perubahan signifikan. Sejak proyek pembangunan infrastruktur besar yang dikelola oleh pihak luar, muncul kecurigaan dan ketidakpercayaan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Sebagian warga merasa kelompok mereka kurang diperhatikan dalam distribusi manfaat proyek, sementara kelompok lain merasa hak-hak adat mereka terancam. Para pemuka masyarakat, yang dulunya menjadi perekat, kini kesulitan menyatukan pandangan, bahkan ada beberapa yang justru menyebarkan informasi yang memperuncing perbedaan. Akibatnya, musyawarah desa menjadi sarat konflik, interaksi sosial menurun drastis, dan muncul pembatasan tidak tertulis dalam pergaulan sehari-hari antarwarga dari kelompok yang berbeda. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa penanganan serius yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, dampak negatif paling parah yang mengancam Desa Harmoni Jaya adalah...
A
Terjadinya stagnasi ekonomi dan penurunan pendapatan mayoritas penduduk desa akibat iklim investasi yang buruk.
B
Melemahnya partisipasi politik warga dalam pemilihan pemimpin lokal karena apatisme terhadap proses demokrasi.
C
Munculnya konflik horizontal yang mengancam keutuhan sosial dan berpotensi memecah belah masyarakat desa.
D
Peningkatan angka putus sekolah di kalangan anak-anak muda karena kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai.
E
Pergeseran budaya lokal akibat penetrasi budaya asing yang tidak terbendung oleh nilai-nilai tradisional.
NO. 697
Link Soal
Sistem Ekonomi Pancasila sering disebut sebagai Demokrasi Ekonomi. Sesuai Pasal 33 UUD 1945, perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas...
A
Persaingan bebas (Free fight liberalism)
B
Kekeluargaan
C
Etatisme (Negara sentris)
D
Monopoli pasar
E
Profit maksimal
NO. 698
Link Soal
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia saat ini berlandaskan pada regulasi terbaru dalam hierarki Undang-Undang, yaitu...
A
UU Nomor 22 Tahun 1999
B
UU Nomor 32 Tahun 2004
C
UU Nomor 23 Tahun 2014
D
UU Nomor 12 Tahun 2008
E
UU Nomor 25 Tahun 1999
NO. 699
Link Soal
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara kepada lembaga-lembaga berikut, sesuai kewenangannya, yaitu...
A
Presiden, DPR, dan DPRD
B
DPR, DPD, dan DPRD
C
DPR, MPR, dan DPRD
D
Presiden, DPR, dan DPD
E
Presiden, DPD, dan DPRD
NO. 700
Link Soal
Hukum yang mengatur relasi antara negara dengan alat kelengkapannya, atau antara negara dengan warga negaranya dalam ranah kepentingan umum, dikategorikan sebagai...
A
Hukum privat
B
Hukum pidana
C
Hukum perdata
D
Hukum administrasi negara
E
Hukum publik