Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 71. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 701
Link Soal
Informasi tentang disparitas pembangunan, ketidakadilan distribusi sumber daya, dan ketimpangan sosial di daerah-daerah terpencil, terutama di wilayah perbatasan, kini dengan mudah menyebar melalui media sosial dan jaringan komunikasi global. Kelompok-kelompok transnasional atau pihak-pihak dengan agenda tertentu dapat dengan mudah memanfaatkan sentimen lokal tersebut untuk menyebarkan narasi yang meragukan integritas nasional atau bahkan memprovokasi gerakan separatisme digital, meskipun tanpa melibatkan kontak fisik atau konflik bersenjata langsung di lapangan.
A
Dimensi geostrategis, karena ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan negara tidak lagi hanya bersifat fisik, melainkan juga informasi dan narasi di ranah digital yang melampaui batas geografis.
B
Dimensi sosial-ekonomi, karena akar masalahnya adalah ketidakadilan pembangunan yang memicu sentimen anti-nasional di daerah-daerah yang merasa terpinggirkan.
C
Dimensi keamanan siber, yang menuntut negara untuk memperkuat pertahanan digital dari serangan propaganda asing dan upaya destabilisasi dari luar.
D
Dimensi persatuan dan kesatuan, di mana kohesi sosial terancam oleh polarisasi informasi dan fragmentasi identitas di dunia maya yang sulit dikendalikan.
E
Dimensi politik identitas, yang dieksploitasi oleh aktor-aktor eksternal untuk memperlemah integrasi nasional dengan memanfaatkan perbedaan primordial.
NO. 702
Link Soal
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sila kedua Pancasila dan sejumlah pasal dalam UUD 1945 menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam kebijakan pemerintah terkait hak asasi?
A
Membatasi hak asasi manusia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
B
Menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.
C
Menetapkan perlindungan hak asasi manusia hanya untuk warga negara tertentu.
D
Mengizinkan pemerintah untuk mengabaikan hak-hak kelompok minoritas demi kepentingan stabilitas nasional.
E
Membatasi hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapat atau ekspresi mereka.
NO. 703
Link Soal
Dalam hierarki paradigma sosial bangsa Indonesia, Pancasila menduduki posisi sebagai...
A
Landasan Konstitusional
B
Landasan Visional
C
Landasan Operasional
D
Landasan Konsepsional
E
Landasan Idiil
NO. 704
Link Soal
Apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya secara bersamaan, maka tugas kepresidenan dilaksanakan oleh sebuah 'triumvirat' yang terdiri dari...
A
Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung
B
Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung
C
Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan
D
Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN
E
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri
NO. 705
Link Soal
Amandemen Keempat UUD 1945 mencakup materi perubahan yang cukup luas. Manakah di bawah ini yang merupakan fokus utama dari perubahan pada tahap keempat tersebut?
A
Pembatasan kekuasaan Presiden
B
Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia
C
Bentuk dan Kedaulatan Negara
D
Penggantian Presiden, pendidikan, kebudayaan, dan perekonomian nasional
E
Pembentukan lembaga baru seperti KPK
NO. 706
Link Soal
Ketika sebuah negara baru lahir, ia memerlukan pengakuan dari negara lain. Pengakuan yang bersifat resmi menurut hukum internasional dan menimbulkan konsekuensi hubungan diplomatik penuh disebut pengakuan...
A
De Facto
B
De Jure
C
De Kontrol
D
Sepihak
E
Sementara
NO. 707
Link Soal
Penafsiran otentik dari UUD 1945 adalah dalam penjelasan UUD 1945 sebab dalam penjelasan tersebut ....
A
Tidak dapat dirubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya
B
Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya
C
Sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung di dalamnya
D
Merupakan penafsiran resmi lembaga yang merumuskan
E
Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar
NO. 708
Link Soal
Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga negara baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu tugas pokok lembaga ini adalah...
A
Membantu Mahkamah Agung menyelesaikan kasasi
B
Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
C
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
D
Memberikan pertimbangan amnesti kepada Presiden
E
Mengadili kasus pelanggaran HAM berat
NO. 709
Link Soal
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki sejumlah hak. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan hak anggota MPR?
A
Hak memilih dan dipilih
B
Hak imunitas
C
Hak angket dan interpelasi
D
Hak membela diri
E
Hak keuangan dan administratif
NO. 710
Link Soal
Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Namun, jika dalam masa persidangan berikutnya Perpu tersebut tidak mendapat persetujuan DPR, maka tindakan yang harus diambil adalah...
A
Perpu tersebut harus dicabut
B
Perpu tetap berlaku sampai presiden mengeluarkan perpu baru
C
Perpu otomatis menjadi Undang-Undang
D
Perpu direvisi kembali oleh DPR
E
Perpu ditangguhkan pelaksanaannya sementara