PRIVAT ASN FAJAR

Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara

Halaman 71. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.

NO. 701
Pemerintah Daerah memiliki hak-hak otonomi untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Namun, ada batasan wewenang tertentu. Manakah dari opsi berikut yang BUKAN merupakan hak otonomi pemerintah daerah?
A
Mengelola kekayaan daerah
B
Memungut retribusi dan pajak daerah
C
Mengatur urusan pemerintahannya sendiri
D
Menentukan kebijakan mencetak uang (moneter)
E
Mengelola aparatur sipil negara di daerah

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 702
Hak Asasi Manusia (HAM) dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28A hingga 28J. Namun, pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah mutlak tanpa batas. Pembatasan HAM ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk...
A
Menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil (moral, keamanan, ketertiban).
B
Memudahkan pemerintah mengontrol rakyat.
C
Menjaga kekuasaan presiden agar tetap langgeng.
D
Mengikuti standar negara-negara liberal barat.
E
Mencegah rakyat menjadi terlalu kritis.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 703
Tokoh yang berperan penting dalam merancang, merencanakan, dan merumuskan gambar visual Burung Garuda hingga disetujui sebagai lambang negara adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Sultan Hamid II
C
Mohammad Hatta
D
Mohammad Natsir
E
Mr. Priyono

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 704
Pendidikan nasional bertujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan terampil. Rumusan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pada kualitas SDM secara utuh ini pernah tertuang dalam ketetapan MPR, yaitu...
A
TAP MPR No. II/MPR/1993
B
TAP MPR No. IV/MPR/1999
C
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
D
UU No. 20 Tahun 2003
E
Pembukaan UUD 1945

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 705
Beberapa daerah otonom di Indonesia menghadapi masalah serius, seperti praktik korupsi di tingkat lokal, ketidakmampuan mengelola sumber daya, atau bahkan munculnya kebijakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Di sisi lain, desakan untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat seringkali muncul, dengan argumen bahwa hal itu dapat memastikan pembangunan yang lebih merata dan terkoordinasi. Bagaimana NKRI mempertahankan keseimbangan antara pemberian otonomi daerah yang luas dan kebutuhan akan persatuan serta efektivitas pemerintahan secara nasional?
A
Pemerintah pusat harus mencabut otonomi daerah yang gagal dan mengembalikan kewenangan penuh kepada pusat untuk mencegah disintegrasi dan inefisiensi.
B
Otonomi daerah harus diberikan sepenuhnya tanpa intervensi pusat, karena setiap daerah memiliki karakteristik unik dan harus mampu mengelola dirinya sendiri.
C
Memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat, sambil mendorong kapasitas tata kelola daerah yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta menjamin kebijakan daerah tidak bertentangan dengan konstitusi dan semangat NKRI.
D
Meningkatkan alokasi dana transfer dari pusat ke daerah tanpa syarat, agar daerah memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan prioritas pembangunannya.
E
Membagi NKRI menjadi negara bagian federal, agar setiap daerah memiliki kedaulatan penuh dalam mengatur urusannya tanpa campur tangan pusat yang berlebihan.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 706
Ciri utama yang membedakan sistem pemerintahan dengan kabinet presidensial adalah...
A
Menteri-menteri bertanggung jawab penuh kepada lembaga legislatif
B
Presiden menjalankan peran ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
C
Kabinet memiliki kedudukan yang setara dengan parlemen
D
Adanya pemisahan kekuasaan yang mutlak antara wakil presiden dan presiden
E
Parlemen memiliki kekuasaan tunggal dalam mengesahkan anggaran negara

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 707
Regulasi yang menjadi landasan hukum terkait perubahan atas Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah...
A
Perpu No. 1 Tahun 2008
B
TAP MPR No. X/MPR/2005
C
UU No. 32 Tahun 2004
D
UU No. 11 Tahun 2006
E
Perpu No. 3 Tahun 2005

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 708
Di sebuah desa terpencil di Republik Andalas, sekelompok pemuda sedang berdiskusi mengenai krisis identitas yang melanda negara mereka setelah serangkaian konflik internal. Pak Cokro, seorang sesepuh yang bijaksana, dengan sabar menjelaskan, 'Para Pejuang Kemerdekaan kita dulu telah melihat betapa rapuhnya persatuan jika tidak ditopang oleh fondasi yang kokoh. Mereka belajar dari pahitnya penjajahan dan ancaman disintegrasi yang selalu mengintai. Oleh karena itu, melalui musyawarah yang panjang dan penuh perjuangan, mereka merumuskan prinsip-prinsip yang kini kita kenal sebagai 'Tiang Penyangga Bangsa', agar Republik Andalas dapat berdiri tegak di tengah keragaman dan tantangan zaman.' Pernyataan Pak Cokro tersebut menekankan bahwa pembentukan 'Tiang Penyangga Bangsa' Republik Andalas sangat dipengaruhi oleh:
A
Keinginan kuat untuk mencegah perpecahan dan menjaga keutuhan negara di tengah heterogenitas masyarakat.
B
Adanya desakan dari kekuatan asing untuk membentuk sistem pemerintahan yang demokratis.
C
Kebutuhan untuk meniru sistem hukum dan politik negara-negara maju di Eropa.
D
Pengaruh ajaran agama tertentu yang dominan dalam masyarakat.
E
Upaya untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi dari sumber daya alam yang melimpah.

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 709
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.

NO. 710
Sebelum mengalami amandemen, sistematika naskah asli Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas...
A
16 bab dan 37 pasal
B
15 bab dan 36 pasal
C
14 bab dan 35 pasal
D
13 bab dan 34 pasal
E
16 bab dan 36 pasal

Jawaban yang benar adalah A karena sesuai dengan undang-undang 2026.

Analisis poin B salah karena tidak relevan dengan konteks soal TWK materi ini.

Pembahasan Terkunci

Login untuk melihat jawaban.