Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 71. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 701
Link Soal
Dalam ilmu hukum, hukum yang berfungsi mengatur prosedur atau tata cara untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel disebut...
A
Hukum Materiel
B
Hukum Formal
C
Hukum Privat
D
Hukum Publik
E
Hukum Positif
NO. 702
Link Soal
Identitas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan batas-batas dan hak-hak yang ditetapkan undang-undang, ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal...
A
24
B
25
C
25A
D
25B
E
25C
NO. 703
Link Soal
Menurut pasal 118 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Presiden tidak dapat diganggu gugat. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa Presiden ...
A
Memiliki kekuasaan yang cukup luas
B
Berkedudukan sebagai kepala Negara
C
Berkedudukan sebagai kepala pemerintahan
D
Merupakan lembaga tertinggi Negara
E
Berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
NO. 704
Link Soal
Ideologi yang memandang bahwa keberadaan negara dan pemerintahan merupakan sumber penindasan sehingga lembaga-lembaga tersebut harus ditiadakan disebut dengan...
A
Sosialisme
B
Liberalisme
C
Fasisme
D
Anarkisme
E
Komunisme
NO. 705
Link Soal
Di tengah gelombang informasi hoax dan polarisasi yang semakin tajam di masyarakat, seringkali nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa terancam. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda diminta untuk merumuskan strategi paling efektif untuk memperkuat kembali pemahaman dan pengamalan salah satu Pilar Negara yang paling relevan dalam konteks tersebut. Pilar Negara manakah yang paling mendesak untuk diperkuat dan mengapa?
A
Pancasila, karena nilai-nilai gotong royong dan musyawarah mufakat di dalamnya adalah fondasi utama untuk mengatasi perpecahan dan membangun konsensus.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena konstitusi ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menindak penyebar hoax dan memelihara ketertiban sosial.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena penekanan pada keutuhan wilayah dan kedaulatan negara akan secara otomatis menekan potensi disintegrasi akibat polarisasi.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena prinsip keberagaman dalam persatuan adalah kunci untuk meredam konflik identitas dan mempromosikan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk.
E
TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966, karena ketetapan tersebut menegaskan larangan ideologi yang memecah belah bangsa.
NO. 706
Link Soal
Berikut adalah nama-nama wilayah administratif. Manakah di antara pilihan berikut yang BUKAN merupakan bagian dari negara bagian Amerika Serikat?
A
Wyoming
B
Colorado
C
Idaho
D
Roskilde
E
Delaware
NO. 707
Link Soal
Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 708
Link Soal
Fokus utama dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV yang diluncurkan oleh pemerintahan Jokowi-JK adalah mengenai...
A
Peningkatan iklim investasi asing secara langsung.
B
Deregulasi aturan ekspor impor komoditas pangan.
C
Sistem pengupahan buruh, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan ekspor.
D
Penurunan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak.
E
Perbaikan birokrasi dan perizinan satu pintu.
NO. 709
Link Soal
Dua tokoh pemikir kenamaan, John Locke dan J.J. Rousseau, merupakan penganut utama yang mengemukakan bahwa negara berasal dari...
A
Teori Hukum Alam
B
Teori Kekuasaan
C
Teori Ketuhanan
D
Teori Perjanjian Masyarakat
E
Teori Modern
NO. 710
Link Soal
Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sila kedua Pancasila dan sejumlah pasal dalam UUD 1945 menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana penerapan prinsip ini dalam kebijakan pemerintah terkait hak asasi?
A
Membatasi hak asasi manusia untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum.
B
Menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi.
C
Menetapkan perlindungan hak asasi manusia hanya untuk warga negara tertentu.
D
Mengizinkan pemerintah untuk mengabaikan hak-hak kelompok minoritas demi kepentingan stabilitas nasional.
E
Membatasi hak-hak rakyat untuk menyatakan pendapat atau ekspresi mereka.