Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 71. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 701
Link Soal
Pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Tujuan utama dari program pembangunan ini adalah...
A
Meningkatkan devisa negara melalui ekspor
B
Menanggulangi kemiskinan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat
C
Membangun infrastruktur jalan tol di seluruh pulau besar
D
Memberikan bantuan tunai langsung tanpa syarat
E
Meningkatkan investasi asing di sektor pertambangan
NO. 702
Link Soal
Sebelum adanya UU khusus, tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur sementara dalam UUD 1945 pada bagian...
A
Aturan Peralihan Pasal I
B
Aturan Peralihan Pasal II
C
Aturan Peralihan Pasal III
D
Aturan Peralihan Pasal IV
E
Aturan Peralihan Pasal V
NO. 703
Link Soal
Hak seseorang untuk menolak suatu kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara lain (dalam stelsel pasif) disebut dengan hak...
A
Ius soli
B
Ius sanguinis
C
Opsi
D
Repudiasi
E
Naturalisasi
NO. 704
Link Soal
Stabilitas ekonomi suatu negara sangat bergantung pada nilai mata uangnya. Lembaga negara yang memiliki otoritas independen dan tugas khusus untuk mengatur serta mengukur jumlah uang yang beredar di masyarakat adalah...
A
Kementerian Keuangan
B
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
C
Bank Sentral (Bank Indonesia)
D
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
E
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
NO. 705
Link Soal
Berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pelantikan serta pemberhentian Presiden adalah...
A
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
B
KY (Komisi Yudisial)
C
MK (Mahkamah Konstitusi)
D
MA (Mahkamah Agung)
E
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
NO. 706
Link Soal
Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Contoh perbedaan sosial yang bersifat vertikal (pelapisan sosial) adalah...
A
Suku
B
Ras
C
Jabatan/Pangkat
D
Bahasa
E
Adat-istiadat
NO. 707
Link Soal
Menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat 3, apa konsekuensi hukum apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) gagal mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR?
A
RUU tersebut dapat direvisi dan diajukan kembali dalam masa sidang yang sama
B
Presiden dapat mengeluarkan Perpu sebagai pengganti RUU tersebut
C
RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa sidang itu
D
DPR wajib melakukan voting ulang untuk mengesahkan RUU tersebut
E
RUU tersebut ditunda pengesahannya hingga periode pemerintahan berikutnya
NO. 708
Link Soal
Pedoman mengenai tata cara pengucapan Pancasila dalam upacara-upacara resmi diatur melalui...
A
TAP MPR RI No. II/MPR/1978
B
Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968
C
UU No. 5 Tahun 1985
D
TAP MPR No. I/MPR/1983
E
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1983
NO. 709
Link Soal
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia saat ini berlandaskan pada regulasi terbaru dalam hierarki Undang-Undang, yaitu...
A
UU Nomor 22 Tahun 1999
B
UU Nomor 32 Tahun 2004
C
UU Nomor 23 Tahun 2014
D
UU Nomor 12 Tahun 2008
E
UU Nomor 25 Tahun 1999
NO. 710
Link Soal
Bagian dari Pembukaan UUD 1945 yang memuat 'Pernyataan Kemerdekaan' (Declaration of Independence) serta motivasi luhur bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, terdapat pada alinea...
A
Alinea 1
B
Alinea 2
C
Alinea 3
D
Alinea 4
E
Seluruh Alinea