Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 71. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 701
Link Soal
Landasan yuridis yang memberikan dasar hukum kuat bagi warga negara Indonesia untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing diatur dalam...
A
Sila ke-2 Pancasila dan Pasal 27 UUD 1945
B
Sila ke-5 Pancasila dan Pasal 30 UUD 1945
C
Sila ke-1 Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945
D
Sila ke-3 Pancasila dan Pasal 31 UUD 1945
E
Sila ke-4 Pancasila dan Pasal 28 UUD 1945
NO. 702
Link Soal
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti 'berbeda-beda tetapi tetap satu', sejalan dengan ajaran toleransi dan persatuan dalam Pancasila. Bagaimana prinsip ini seharusnya diterapkan dalam kebijakan sektor pendidikan?
A
Menyeragamkan seluruh kurikulum nasional tanpa menyertakan muatan lokal sedikit pun.
B
Meningkatkan kesadaran akan keberagaman melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nasional.
C
Menghapus mata pelajaran sejarah daerah agar fokus pembelajaran hanya pada sejarah nasional.
D
Membatasi pendidikan seni budaya hanya pada budaya yang dianut oleh kelompok mayoritas.
E
Menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar utama di semua jenjang sekolah.
NO. 703
Link Soal
Pernyataan bahwa 'Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara' tertuang dalam dokumen...
A
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
B
Supersemar 1966
C
Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966
D
Pembukaan UUD 1945
E
Tap MPRS No. XXV/1966
NO. 704
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia, yang sangat kaya akan sumber daya mineral dan energi, merasa bahwa kebijakan bagi hasil dari pemerintah pusat tidak adil dan tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan serta dampak sosial-budaya yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya di wilayah mereka. Masyarakat lokal dan elit daerah mulai menyuarakan tuntutan yang lebih besar terhadap otonomi dalam pengelolaan sumber daya dan bahkan ancaman untuk meninjau ulang komitmen terhadap kebijakan nasional jika aspirasi mereka tidak diakomodasi secara memadai dan proporsional.
A
Dimensi kedaulatan negara, yang menguji kemampuan pemerintah pusat untuk mengelola potensi konflik kepentingan antara daerah dan nasional tanpa mengorbankan integritas wilayah dan stabilitas politik.
B
Dimensi kesatuan wilayah, yang menyoroti perlunya pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk mengurangi disparitas antar daerah guna mencegah sentimen separatisme.
C
Dimensi bentuk negara kesatuan, yang menantang keseimbangan antara desentralisasi kekuasaan dan otoritas pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah yang otonom dan mandiri.
D
Dimensi persatuan dan kesatuan bangsa, yang mengindikasikan kegagalan dalam membangun identitas nasional yang kuat dan rasa memiliki di daerah-daerah kaya sumber daya.
E
Dimensi geopolitik, yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas regional dari intervensi asing yang mungkin memanfaatkan isu kedaerahan untuk kepentingan strategis mereka.
NO. 705
Link Soal
Pengakuan terhadap hak asasi manusia serta persamaan harkat dan martabat manusia secara umum tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 pada...
A
Alinea I
B
Alinea II
C
Alinea III
D
Alinea IV
E
Pasal Peralihan
NO. 706
Link Soal
Dalam sistem pertahanan dan keamanan negara, presiden memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga matra TNI. Ketentuan ini diatur dalam...
A
UUD 1945 Pasal 11
B
UUD 1945 Pasal 12
C
UUD 1945 Pasal 10
D
UUD 1945 Pasal 15
E
UUD 1945 Pasal 17
NO. 707
Link Soal
Dewan Pertimbangan Rakyat memiliki fungsi Legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan diatur dalam bunyi pasal ....
A
20 A ayat (1)
B
20 A ayar (2)
C
20 A ayat (3)
D
20 A ayat (4)
E
21
NO. 708
Link Soal
Paham politik yang menonjolkan nasionalisme fanatik, otoriter, dan menjunjung tinggi kekuasaan absolut tanpa adanya sistem demokrasi merupakan ciri dari...
A
Fasisme
B
Anarkisme
C
Kapitalisme
D
Sosialisme
E
Liberalisme
NO. 709
Link Soal
UUD Sementara 1950 pernah berlaku di Indonesia pada tanggal ...
A
17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959
B
27 Desember 1949 s.d. 17 Agustus 1950
C
18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949
D
5 Juli 1959 s.d. 11 Maret 1966
E
5 Juli 1959 s.d. 21 Mei 1989
NO. 710
Link Soal
Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima dasar negara dengan urutan susunan sebagai berikut...
A
Nasionalisme, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan
B
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan
C
Kebangsaan, Ketuhanan, Kemanusiaan, Demokrasi, Kesejahteraan
D
Internasionalisme, Nasionalisme, Mufakat, Ketuhanan, Kesejahteraan
E
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir Batin, Musyawarah, Keadilan Rakyat