Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 72. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 711
Link Soal
Dalam upaya meredam konflik antar kelompok etnis dan agama, bagaimana implementasi prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang tepat oleh pemerintah?
A
Menyeragamkan seluruh budaya agar tidak terjadi konflik.
B
Menyelesaikan konflik dengan cara memperkuat kehadiran aparat keamanan.
C
Mempromosikan dialog antar kelompok dan meningkatkan pendidikan toleransi.
D
Mengabaikan konflik selama tidak melibatkan kekerasan fisik.
E
Membatasi hak-hak kelompok minoritas untuk menjaga ketertiban.
NO. 712
Link Soal
Bapak Rizal adalah Kepala Seksi Pelayanan Terpadu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Harmoni. Ia sedang memimpin timnya untuk merumuskan standar operasional prosedur (SOP) baru yang lebih efektif dan inklusif. Dalam proses diskusi, muncul perbedaan pendapat yang signifikan di antara anggota tim. Sebagian mengusulkan efisiensi layanan harus menjadi prioritas utama dengan menerapkan sistem online sepenuhnya, yang mungkin menyulitkan warga di daerah terpencil dengan akses internet terbatas. Sementara itu, anggota tim lain bersikeras bahwa aksesibilitas bagi seluruh warga, termasuk yang di daerah terpencil atau kurang melek teknologi, adalah kunci, meskipun berpotensi memperlambat proses secara keseluruhan karena harus mempertahankan layanan manual. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan di antara anggota tim dan dikhawatirkan mengganggu persatuan dalam tim. Bagaimana seharusnya Bapak Rizal menyikapi situasi ini sesuai dengan implementasi nilai-nilai Pilar Negara dalam lingkungan kerja ASN?
A
Mengadakan musyawarah untuk mencari solusi kompromi yang mengintegrasikan efisiensi digital dengan tetap menyediakan opsi layanan luring/manual yang mudah diakses, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial dan persatuan.
B
Memutuskan untuk mengadopsi sistem online sepenuhnya demi efisiensi, dengan alasan bahwa adaptasi teknologi adalah keharusan dan mayoritas masyarakat sudah mampu menggunakan internet.
C
Mengikuti saran untuk mempertahankan layanan manual secara dominan agar semua warga terlayani, meskipun tahu akan ada keluhan dari masyarakat yang menginginkan kecepatan layanan digital.
D
Menyerahkan keputusan akhir kepada kepala dinas tanpa memberikan rekomendasi, karena perbedaan pendapat tim terlalu sulit untuk disatukan.
E
Membiarkan setiap anggota tim menyusun draf SOP sesuai pandangannya masing-masing, kemudian memilih salah satu yang paling efisien, tanpa musyawarah lebih lanjut.
NO. 713
Link Soal
Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik Nasional, regional, maupun global merupakan pengertian dari
A
Wawasan Nusantara
B
Wawasan Nasional
C
Ketahanan Nasional
D
Pembangunan Nasional
E
Wawasan Kenegaraan
NO. 714
Link Soal
Dalam upaya menegakkan supremasi hukum, negara terus memberdayakan lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Tujuan utama dari penguatan institusi hukum ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk...
A
Meningkatkan pendapatan negara dari sektor hukum
B
Mewujudkan ketertiban, kepastian, dan rasa aman dalam masyarakat
C
Menunjukkan kekuatan negara di mata internasional
D
Mengontrol kebebasan berpendapat warga negara
E
Melindungi kepentingan pejabat pemerintahan
NO. 715
Link Soal
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan agama tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Alasan mendasar dari kebijakan ini adalah...
A
Untuk mencegah timbulnya keberagaman hukum daerah yang dapat mengganggu kerangka NKRI
B
Karena agama adalah hak asasi manusia yang universal
C
Agar pemerintah daerah tidak terbebani anggaran keagamaan
D
Untuk menghindari dominasi satu agama di daerah tertentu
E
Karena kementerian agama belum memiliki kantor wilayah yang memadai
NO. 716
Link Soal
Pada masa Orde Baru, stabilitas politik sangat dijaga ketat, namun hal ini berdampak pada pembatasan hak-hak demokrasi. Salah satu kebijakan politik yang dianggap mencederai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aspek partisipasi politik rakyat saat itu adalah...
A
Sentralisasi pembuatan undang-undang daerah oleh pusat
B
Penyusunan APBN yang didominasi oleh lembaga eksekutif
C
Pembatasan jumlah partai politik peserta pemilu menjadi hanya tiga kontestan
D
Pengangkatan anggota legislatif dari unsur militer/Polri
E
Pelaksanaan pemilihan umum yang tidak langsung
NO. 717
Link Soal
Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk membangun keluarga serta melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Hak ini tercantum pada...
A
Pasal 28B Ayat 1
B
Pasal 27 Ayat 2
C
Pasal 26 Ayat 2
D
Pasal 29 Ayat 1
E
Pasal 28A
NO. 718
Link Soal
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat hal-hal pokok yang bertalian dengan Negara RI, kecuali ...
A
Dasar Negara
B
Asas politik Negara
C
Ketentuan UUD
D
Bentuk Negara
E
Tujuan Negara
NO. 719
Link Soal
Istilah untuk konsep pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman adalah...
A
Sasaran pembangunan nasional
B
Tujuan pembangunan nasional
C
Paradigma pembangunan nasional
D
Asas pembangunan nasional
E
Pengertian pembangunan nasional
NO. 720
Link Soal
Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin kompleks dan munculnya berbagai ideologi transnasional, pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Kebangsaan menjadi krusial. Namun, seringkali terjadi perdebatan mengenai hirarki atau hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan fundamental antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks pilar negara?
A
UUD NRI Tahun 1945 adalah manifestasi ideologis dari Pancasila, sehingga perubahan UUD harus selalu merujuk pada nilai-nilai dasar Pancasila.
B
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan yang setara sebagai fondasi hukum negara, memastikan stabilitas hukum tanpa hirarki.
C
Pancasila merupakan Staatsfundamentalnorm yang menjadi sumber nilai dan norma fundamental bagi pembentukan dan keberlakuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis.
D
Perubahan amandemen UUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan secara independen tanpa terikat pada Pancasila, selama sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku.
E
UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi yang lebih tinggi karena mengatur tata negara secara rinci, sedangkan Pancasila lebih bersifat filosofis dan abstrak.