Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 72. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 711
Link Soal
Menurut Pasal 3 UUD Negara RI Tahun 1945 setelah amandemen, salah satu kewenangan utama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tinggi negara adalah ...
A
Mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
B
Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
C
Memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden.
D
Membubarkan partai politik.
E
Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
NO. 712
Link Soal
Makna dari bunyi Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah bahwa ...
A
Indonesia menerapkan kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.
B
Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi.
C
Kekuasaan legislatif dijalankan secara murni dan konsisten.
D
DPR merepresentasikan masyarakat di parlemen.
E
Pembentukan Undang-Undang harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat melalui DPR.
NO. 713
Link Soal
Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia?
A
Menerapkan standar hukum yang berbeda untuk kelompok masyarakat dengan status sosial yang tidak sama.
B
Memastikan bahwa setiap individu warga negara memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam proses hukum.
C
Memprioritaskan penegakan hukum hanya di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
D
Memberikan keringanan atau perlakuan khusus kepada pejabat publik saat menghadapi proses hukum.
E
Menyederhanakan prosedur hukum demi efisiensi tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan.
NO. 714
Link Soal
Penghapusan lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dilakukan melalui rangkaian perubahan konstitusi. Pada amandemen tahun berapakah keputusan ini ditetapkan?
A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003
NO. 715
Link Soal
Rumusan teks Pancasila yang digunakan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949 ternyata memiliki kesamaan redaksi yang identik dengan naskah yang terdapat pada...
A
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950
B
Pembukaan UUD 1945
C
Naskah Proklamasi Kemerdekaan
D
Piagam Jakarta
E
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
NO. 716
Link Soal
Penerapan Otonomi Daerah memberikan wewenang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, terdapat beberapa urusan absolut yang tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Manakah di bawah ini yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat?
A
Pengelolaan pasar tradisional
B
Pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas)
C
Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan
D
Pengaturan tata ruang kota
E
Pemungutan retribusi parkir
NO. 717
Link Soal
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki status khusus dalam NKRI sejak awal kemerdekaan. Landasan historis utama yang menjadikan Yogyakarta sebagai bagian integral dari Republik Indonesia adalah...
A
Fakta bahwa Yogyakarta merupakan bekas ibukota kerajaan Mataram Islam
B
Kemenangan militer rakyat Yogyakarta mengusir penjajah
C
Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 5 September 1945
D
Kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar
E
Letak geografis Yogyakarta yang strategis di tengah pulau Jawa
NO. 718
Link Soal
Salah satu perbedaan fundamental antara naskah Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dengan Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 terletak pada...
A
Urutan sila-sila dalam Pancasila
B
Penyebutan nama Tuhan Yang Maha Esa
C
Klausa mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
D
Rumusan sistem kedaulatan rakyat
E
Jumlah pasal dalam batang tubuh
NO. 719
Link Soal
Salah satu arah kebijakan pembangunan hukum di Indonesia adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Langkah konkret yang paling relevan untuk mendukung kebijakan ini adalah...
A
Memperbanyak jumlah penjara di setiap kabupaten
B
Menyempurnakan sarana dan prasarana peradilan yang memadai
C
Meningkatkan gaji aparat penegak hukum secara drastis
D
Membuat hukum yang sangat keras dan menakutkan
E
Membatasi hak masyarakat untuk mengajukan banding
NO. 720
Link Soal
Bentuk negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) adalah...