Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 72. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 711
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sering dihadapkan pada dinamika antara kearifan lokal dan norma hukum positif. Di suatu wilayah, terdapat praktik adat yang mewajibkan seluruh transaksi kepemilikan tanah melalui persetujuan dewan adat, bahkan untuk warga yang secara hukum telah memiliki sertifikat hak milik. Praktik ini dinilai menghambat investasi dan mobilitas ekonomi, serta berpotensi diskriminatif terhadap pendatang. Dalam konteks pemahaman Pilar Negara, pendekatan manakah yang paling tepat untuk mengatasi dilema ini agar keadilan sosial terwujud sekaligus menghormati keberadaan hukum adat?
A
Mempertahankan sepenuhnya hukum adat demi menjaga identitas dan kearifan lokal, sekalipun menimbulkan friksi dengan hukum nasional.
B
Menegakkan secara mutlak hukum nasional tentang kepemilikan tanah tanpa mempertimbangkan sedikitpun aspek hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.
C
Melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, dengan menempatkan Pancasila sebagai filter dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, guna mencapai keadilan sosial yang berkeadilan.
D
Menginisiasi forum dialog antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi tanpa intervensi hukum dari pemerintah pusat.
E
Meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan semua peraturan adat yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung.
NO. 712
Link Soal
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, aturan mengenai penggunaan nama serta lambang partai politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum termuat dalam pasal...
A
Pasal 4
B
Pasal 6
C
Pasal 8
D
Pasal 9
E
Pasal 10
NO. 713
Link Soal
Sistem pemilihan umum untuk menentukan anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) diatur menggunakan sistem...
A
Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka
B
Sistem proporsional tertutup
C
Sistem campuran (mixed system)
D
Sistem distrik mayoritas
E
Sistem distrik tunggal
NO. 714
Link Soal
Dalam sistem kewarganegaraan dikenal istilah 'Stelsel Aktif'. Syarat utama bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan melalui stelsel ini adalah...
A
Menunggu pemberian negara secara otomatis
B
Memiliki garis keturunan langsung dari penduduk asli
C
Melakukan tindakan hukum aktif (berinisiatif mengajukan permohonan)
D
Menolak kewarganegaraan yang diberikan negara lain
E
Telah menetap minimal 20 tahun berturut-turut
NO. 715
Link Soal
Dalam UUD 1945, kewajiban Presiden dan Wakil Presiden untuk mengucapkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR atau DPR sebelum memangku jabatannya diatur dalam pasal...
A
Pasal 8
B
Pasal 9 ayat 1
C
Pasal 9 ayat 2
D
Pasal 10
E
Pasal 11 ayat 1
NO. 716
Link Soal
Sebelum mengalami amandemen, sistematika naskah asli Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas...
A
16 bab dan 37 pasal
B
15 bab dan 36 pasal
C
14 bab dan 35 pasal
D
13 bab dan 34 pasal
E
16 bab dan 36 pasal
NO. 717
Link Soal
Peristiwa hukum yang menandai kembalinya Indonesia ke UUD 1945 setelah kegagalan Konstituante adalah pembacaan Dekrit Presiden pada...
A
30 Mei 1949
B
1 Juni 1949
C
5 Juli 1949
D
5 Juni 1959
E
5 Juli 1959
NO. 718
Link Soal
Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan dan merumuskan gambar lambang negara, yang dinamakan ...
A
Panitia Delapan
B
Panitia Sembilan
C
Panitia Lencana Negara
D
Panitia Pembangunan
E
Panitia Lambang Negara
NO. 719
Link Soal
Sumber hukum dari perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat disebut ....
A
statue
B
custom
C
Jurisprudensi
D
treaty
E
doktrin
NO. 720
Link Soal
Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima dasar negara dengan urutan susunan sebagai berikut...
A
Nasionalisme, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan
B
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan
C
Kebangsaan, Ketuhanan, Kemanusiaan, Demokrasi, Kesejahteraan
D
Internasionalisme, Nasionalisme, Mufakat, Ketuhanan, Kesejahteraan
E
Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan Lahir Batin, Musyawarah, Keadilan Rakyat