Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 72. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 711
Link Soal
Intisari atau nilai fundamental yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, pada dasarnya merefleksikan prinsip...
A
Chauvinisme
B
Nasionalisme
C
Liberalisme
D
Sekularisme
E
Etnosentrisme
NO. 712
Link Soal
Pemerintah merencanakan pembangunan kawasan industri baru di sebuah wilayah terpencil yang kaya sumber daya alam. Proyek ini menjanjikan peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun berpotensi besar merusak ekosistem hutan lindung yang merupakan sumber mata pencarian dan situs budaya bagi masyarakat adat setempat. Dilema ini menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat. Bagaimana keempat Pilar Negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) secara holistik memberikan kerangka berpikir dan bertindak dalam mengatasi konflik kepentingan yang kompleks ini?
A
Pembangunan harus tetap berjalan karena merupakan amanat UUD 1945 untuk kemakmuran rakyat, dan kerusakan lingkungan serta dampak sosial adalah konsekuensi yang harus diterima demi kepentingan nasional yang lebih besar.
B
Membatalkan seluruh rencana pembangunan dan mempertahankan kondisi alam seperti sedia kala, karena pelestarian lingkungan dan hak adat adalah prioritas mutlak yang tidak dapat dikompromikan oleh pembangunan ekonomi.
C
Mengembangkan model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial; menjamin partisipasi masyarakat adat, menghormati hak-hak mereka, dan memastikan keadilan sosial serta keutuhan NKRI melalui kebijakan yang inklusif dan bertanggung jawab.
D
Mengutamakan aspek Bhinneka Tunggal Ika dengan mengakomodasi semua kepentingan kelompok masyarakat melalui kompromi politik, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan secara berlebihan.
E
Memberikan kompensasi finansial semaksimal mungkin kepada masyarakat adat, agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dan menerima pembangunan sebagai bagian dari kemajuan.
NO. 713
Link Soal
Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan bhinneka tunggal ika adalah, kecuali ...
A
Pasal 6A ayat (3)
B
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B
C
Pasal 25A
D
Pasal 26 ayat (1)
E
Pasal 29 ayat (1)
NO. 714
Link Soal
Ketentuan mengenai mata uang negara Republik Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal...
A
23A
B
23B
C
23C
D
23D
E
23E
NO. 715
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal serta identitas budayanya. Namun, di tengah semangat otonomi daerah, muncul narasi dari kelompok tertentu yang cenderung mengedepankan identitas lokal secara eksklusif, bahkan mengindikasikan adanya potensi pergeseran loyalitas dari identitas nasional ke identitas kedaerahan yang berlebihan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keutuhan bangsa.
Dalam konteks tersebut, bagaimana sinergi antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfungsi sebagai Pilar Negara untuk menjaga keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan persatuan nasional?
A
Pancasila melalui sila ketiga ("Persatuan Indonesia") menekankan pentingnya identitas nasional, UUD NRI 1945 memberikan landasan hukum bagi otonomi daerah, dan NKRI sebagai wadah memungkinkan keduanya berkembang tanpa konflik yang signifikan.
B
UUD NRI 1945 menjamin hak-hak budaya daerah dan otonomi serta membatasi potensi disintegrasi, Pancasila sebagai ideologi mempersatukan berbagai identitas, dan NKRI sebagai bentuk negara menegaskan bahwa keragaman harus tetap dalam bingkai kesatuan tanpa penyimpangan.
C
Pancasila sebagai dasar filosofis mendorong keselarasan antara keberagaman lokal dan persatuan nasional, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi mengatur mekanisme otonomi daerah yang mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengancam kedaulatan negara, dan NKRI menegaskan bahwa meskipun ada otonomi, kedaulatan tetap berada di tangan negara kesatuan.
D
NKRI mewajibkan sentralisasi kekuasaan untuk mencegah disintegrasi dan mendorong keseragaman, UUD NRI 1945 membatasi ruang gerak otonomi daerah secara ketat, dan Pancasila mengedepankan budaya nasional tunggal untuk memperkuat persatuan.
E
Pancasila dengan nilai-nilai inklusifnya menjadi perekat moral bangsa di tengah keberagaman, UUD NRI 1945 dengan Pasal 18 ayat (2) serta pasal-pasal lain tentang hak asasi menjamin ruang bagi ekspresi budaya lokal dalam koridor negara hukum, dan NKRI sebagai format final negara memastikan bahwa keberagaman tersebut tidak mengarah pada federalisme atau separatisme, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan.
NO. 716
Link Soal
Perbedaan fundamental antara bentuk negara Kesatuan (Unitaris) dan negara Serikat (Federal) terutama terletak pada aspek...
A
Sistem pemerintahan yang dijalankan
B
Mekanisme pemilihan kepala negara
C
Jumlah partai politik yang berpartisipasi
D
Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi
E
Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif
NO. 717
Link Soal
Untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimanakah pola koordinasi yang ideal antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan dapat berjalan efektif?
A
Pemerintah daerah dibiarkan mengatur kebijakan nasional secara mandiri.
B
Pemerintah pusat menetapkan kebijakan secara sepihak tanpa melibatkan daerah.
C
Membangun komunikasi yang intensif dan koordinasi yang berkelanjutan antara pusat dan daerah.
D
Seluruh tanggung jawab pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
E
Wewenang daerah dibatasi secara penuh agar tunduk pada pusat.
NO. 718
Link Soal
Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada 13 Desember 1957 memiliki arti penting bagi kedaulatan NKRI. Alasan utama dikeluarkannya deklarasi ini adalah untuk...
A
Mengusir penjajah Belanda dari Irian Barat
B
Membentuk kerjasama ekonomi ASEAN
C
Melindungi kekayaan negara dan menyatukan wilayah laut antarpulau
D
Menetapkan batas zona ekonomi eksklusif 200 mil
E
Membuka jalur perdagangan bebas internasional
NO. 719
Link Soal
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, namun terbatas pada bidang tertentu. Bidang manakah yang menjadi kewenangan DPD?
A
Pertahanan dan Keamanan
B
Hubungan Luar Negeri
C
Otonomi Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah
D
Peradilan dan Hukum Pidana
E
Moneter dan Fiskal Nasional
NO. 720
Link Soal
Berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, berapakah total jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditetapkan?
A
250 orang
B
350 orang
C
450 orang
D
550 orang
E
650 orang