Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 72. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 711
Link Soal
Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat utopis. Maksud dari pernyataan bahwa Pancasila tidak bersifat utopis adalah...
A
Pancasila hanya merupakan teori filosofis yang sulit dicapai
B
Pancasila merupakan rangkaian ide yang sangat jauh dari kenyataan hidup
C
Pancasila dapat diimplementasikan secara riil dalam kehidupan sehari-hari dan bukan sekadar angan-angan
D
Pancasila mengandung nilai-nilai yang mustahil untuk diterapkan dalam politik praktis
E
Pancasila merupakan ideologi yang statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman
NO. 712
Link Soal
Di bawah ini yang bukan merupakan unsur-unsur dari hukum adalah...
A
tidak mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
B
peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
C
peraturan itu bersifat memaksa
D
sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas
E
mengandung perlindungan yang efektif bagi mereka yang terkena hukum
NO. 713
Link Soal
Dalam konteks "Causa Efikien" Pancasila, badan atau lembaga negara mana yang memiliki peran krusial dalam mengesahkan Pancasila sehingga resmi menjadi dasar negara Indonesia?
A
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
B
Panitia Sembilan
C
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
D
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
NO. 714
Link Soal
Salah satu penyebab krisis politik yang memicu Reformasi di Indonesia adalah kondisi lembaga perwakilan rakyat (MPR/DPR) saat itu yang dinilai...
A
Terlalu kuat mengawasi pemerintah
B
Sering menjatuhkan mosi tidak percaya
C
Didominasi oleh kalangan dan golongan tertentu saja
D
Memiliki terlalu banyak partai politik
E
Gagal menyusun APBN tepat waktu
NO. 715
Link Soal
Pancasila memiliki sifat hierarkis piramidal dalam susunannya. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan karakteristik tersebut?
A
Setiap sila berdiri sendiri secara mandiri tanpa pengaruh sila lain
B
Sila pertama melandasi dan menjiwai keempat sila yang ada di bawahnya
C
Sila kelima merupakan sila yang paling luas ruang lingkupnya namun dijiwai sila pertama
D
Seluruh sila memiliki tingkatan yang sama tanpa urutan prioritas
E
Sila-sila Pancasila dapat dipertukarkan posisinya sesuai situasi
NO. 716
Link Soal
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, namun terbatas pada bidang tertentu. Bidang manakah yang menjadi kewenangan DPD?
A
Pertahanan dan Keamanan
B
Hubungan Luar Negeri
C
Otonomi Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah
D
Peradilan dan Hukum Pidana
E
Moneter dan Fiskal Nasional
NO. 717
Link Soal
Seorang Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila telah memenuhi kriteria berikut, yaitu...
A
Melakukan tindakan asusila atau perbuatan tercela
B
Terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap sumpah jabatan
C
Dinyatakan bersalah dalam kasus pidana berdasarkan putusan inkrah
D
Sudah memasuki batasan usia 67 (enam puluh tujuh) tahun
E
Tercatat tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai hakim
NO. 718
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tercantum pada lambang negara kita, pada mulanya merupakan petikan dari kitab zaman Majapahit yang berfokus pada...
A
Kerja sama militer untuk memperluas wilayah kekuasaan nusantara.
B
Sistem pembagian kasta yang ketat dalam struktur masyarakat Majapahit.
C
Pentingnya toleransi kehidupan beragama antara penganut Buddha dan Hindu Siwa.
D
Peraturan perdagangan antar pulau di wilayah kerajaan.
E
Tata cara pemilihan raja dalam lingkungan keluarga kerajaan.
NO. 719
Link Soal
Merujuk pada UU Pemilu No. 10 Tahun 2008, berapakah jumlah total kursi atau anggota DPR yang ditetapkan?
A
550 orang
B
560 orang
C
570 orang
D
580 orang
E
590 orang
NO. 720
Link Soal
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 merupakan landasan hukum yang mengatur tentang...
A
Penyelenggaraan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat-daerah dalam kerangka NKRI
B
Rekomendasi kebijakan teknis otonomi daerah
C
Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah saja
D
Pengakuan keistimewaan daerah Aceh
E
Status kekhususan DKI Jakarta sebagai ibu kota