Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 73. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 721
Link Soal
Amandemen UUD 1945 mempertegas identitas nasional. Pasal manakah yang secara spesifik mengatur bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
A
Pasal 35
B
Pasal 36
C
Pasal 36A
D
Pasal 36B
E
Pasal 36C
NO. 722
Link Soal
Menurut UUD 1945 Pasal 20 ayat 3, apa konsekuensi hukum apabila sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) gagal mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR?
A
RUU tersebut dapat direvisi dan diajukan kembali dalam masa sidang yang sama
B
Presiden dapat mengeluarkan Perpu sebagai pengganti RUU tersebut
C
RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa sidang itu
D
DPR wajib melakukan voting ulang untuk mengesahkan RUU tersebut
E
RUU tersebut ditunda pengesahannya hingga periode pemerintahan berikutnya
NO. 723
Link Soal
Hukum dasar tertulis (UUD) dan tidak tertulis di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan cita-cita hukum dasar negara (Staatsfundamentalnorm). Di manakah letak rangkuman cita-cita hukum dasar tersebut?
A
Dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945
B
Dalam Empat Pokok Pikiran pada Pembukaan UUD 1945
C
Dalam pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus
D
Dalam Ketetapan MPR yang mengatur hierarki perundang-undangan
E
Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959
NO. 724
Link Soal
Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia menganut asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil). Asas ini ditegaskan dalam landasan hukum...
A
Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2002
B
Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2003
C
Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2002
D
Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003
E
Pasal 3 UU No. 10 Tahun 2003
NO. 725
Link Soal
Tujuan negara untuk 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia' menyiratkan adanya persatuan yang kokoh. Hal ini merupakan penjabaran dari nilai sila...
A
Ketuhanan Yang Maha Esa
B
Kemanusiaan yang adil dan beradab
C
Persatuan Indonesia
D
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
E
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
NO. 726
Link Soal
Sebagai norma dasar negara, Pancasila memiliki sifat mengikat dan memaksa bagi seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Sifat hukum ini dikenal dengan istilah...
A
Fleksibel
B
Normatif
C
Rigid
D
Imperatif
E
Semantik
NO. 727
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul berbagai ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dan persatuan bangsa. Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anda menemukan adanya kelompok masyarakat di lingkungan kerja Anda yang secara terbuka menyebarkan narasi-narasi yang meragukan relevansi Pancasila sebagai dasar negara dan mencoba mempromosikan ideologi lain yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Tindakan paling strategis dan berlandaskan pada pemahaman Pilar Negara yang seharusnya Anda ambil adalah:
A
Melaporkan kelompok tersebut kepada pihak berwajib dan menjaga jarak dari mereka agar tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.
B
Mengadakan dialog terbuka dengan perwakilan kelompok tersebut untuk memahami sudut pandang mereka, sambil secara persuasif menjelaskan kembali nilai-nilai Pancasila dan urgensi NKRI.
C
Menggalang dukungan dari rekan-rekan kerja dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama melakukan kontra-narasi melalui media sosial dan forum diskusi publik secara massif.
D
Berinisiatif mengorganisir program edukasi dan sosialisasi kebangsaan secara masif di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang keempat Pilar Negara.
E
Mengabaikan narasi tersebut, karena kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara, dan fokus pada tugas pokok dan fungsi sebagai ASN.
NO. 728
Link Soal
Struktur batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukannya amandemen terdiri atas...
A
20 Bab
B
22 Bab
C
21 Bab
D
23 Bab
E
24 Bab
NO. 729
Link Soal
Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sering dihadapkan pada dinamika antara kearifan lokal dan norma hukum positif. Di suatu wilayah, terdapat praktik adat yang mewajibkan seluruh transaksi kepemilikan tanah melalui persetujuan dewan adat, bahkan untuk warga yang secara hukum telah memiliki sertifikat hak milik. Praktik ini dinilai menghambat investasi dan mobilitas ekonomi, serta berpotensi diskriminatif terhadap pendatang. Dalam konteks pemahaman Pilar Negara, pendekatan manakah yang paling tepat untuk mengatasi dilema ini agar keadilan sosial terwujud sekaligus menghormati keberadaan hukum adat?
A
Mempertahankan sepenuhnya hukum adat demi menjaga identitas dan kearifan lokal, sekalipun menimbulkan friksi dengan hukum nasional.
B
Menegakkan secara mutlak hukum nasional tentang kepemilikan tanah tanpa mempertimbangkan sedikitpun aspek hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.
C
Melakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, dengan menempatkan Pancasila sebagai filter dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai payung hukum tertinggi, guna mencapai keadilan sosial yang berkeadilan.
D
Menginisiasi forum dialog antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pihak terkait untuk mencari solusi tanpa intervensi hukum dari pemerintah pusat.
E
Meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan semua peraturan adat yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara langsung.
NO. 730
Link Soal
Dalam ketatanegaraan, istilah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dapat dipahami sebagai suatu tindakan untuk...
A
Mengganti konstitusi lama dengan yang baru
B
Menghapus seluruh pasal dalam konstitusi
C
Memperbaiki atau mengubah naskah undang-undang dasar
D
Menyusun kembali landasan dasar negara
E
Mengkaji ulang keabsahan konstitusi