Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 73. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 721
Link Soal
Dalam hierarki paradigma sosial bangsa Indonesia, Pancasila menduduki posisi sebagai...
A
Landasan Konstitusional
B
Landasan Visional
C
Landasan Operasional
D
Landasan Konsepsional
E
Landasan Idiil
NO. 722
Link Soal
Dalam struktur pemerintahan di Indonesia, manakah yang TIDAK dikategorikan sebagai unsur 'Pemerintah Daerah'?
A
Gubernur
B
Walikota
C
DPRD
D
Bupati
E
Dinas Daerah
NO. 723
Link Soal
Implikasi dari pencabutan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 adalah...
A
Masyarakat bebas menafsirkan Pancasila semau sendiri
B
Pancasila kehilangan maknanya sebagai ideologi
C
Nilai-nilai dasar Pancasila tetap wajib dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa
D
Pancasila hanya dianggap sebagai sejarah masa lalu
E
Sebagian sila Pancasila tidak lagi berlaku
NO. 724
Link Soal
Pada tanggal 18 Agustus 1945, melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terjadi perubahan signifikan pada naskah Piagam Jakarta yang kemudian disahkan sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini, yang muncul dari konsensus nasional, dianggap krusial dalam membentuk identitas bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Apabila seorang ahli konstitusi menganalisis perubahan tersebut dari perspektif jaminan hak-hak fundamental dan kohesi sosial dalam masyarakat majemuk, perbedaan mendasar yang paling merefleksikan prinsip inklusivitas dan semangat kebangsaan adalah pada poin yang mengatur tentang...
A
Struktur kekuasaan eksekutif dan legislatif negara.
B
Hak asasi manusia dan kewajiban warga negara secara umum.
C
Dasar negara terkait prinsip ketuhanan dan keagamaan.
D
Konsep kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan demokratis.
E
Visi mengenai keadilan sosial dan pemerataan ekonomi.
NO. 725
Link Soal
Dalam konsepsi Wawasan Nusantara, kepulauan Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan politik yang utuh. Di antara pilihan berikut, manakah yang TIDAK termasuk dalam pemaknaan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik?
A
Kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya adalah modal dan milik bersama bangsa.
B
Bangsa Indonesia yang majemuk harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat secara luas.
C
Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi yang mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
D
Seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional.
E
Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa.
NO. 726
Link Soal
Dalam rangkaian sidang BPUPKI, terdapat tiga tokoh utama yang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Tokoh yang mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan usulannya pada tanggal 29 Mei 1945 adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Mr. Soepomo
C
Drs. Moh. Hatta
D
H. Agus Salim
E
Mr. Muh. Yamin
NO. 727
Link Soal
Perubahan keempat UUD 1945, terjadi dalam sidang ....
A
Sidang tahunan MPR 2002
B
Sidang tahunan MPR 2001
C
Sidang tahunan MPR 2000
D
Sidang tahunan MPR 1999
E
Sidang tahunan MPR 1998
NO. 728
Link Soal
Langkah Presiden Soekarno untuk mengakhiri kemacetan politik di Sidang Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 dilakukan melalui Dekret Presiden pada...
A
1 Maret 1959
B
1 Juni 1959
C
1 Juli 1959
D
5 Juli 1959
E
18 Agustus 1959
NO. 729
Link Soal
Manakah di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari konsep 'Causa' dalam asal-usul Pancasila sebagai filsafat negara?
A
Causa Materialis
B
Causa Formalis
C
Causa Instrumental
D
Causa Efisien
E
Causa Finalis
NO. 730
Link Soal
Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, bagaimana prinsip ini seharusnya diimplementasikan dalam kebijakan penegakan hukum di Indonesia?
A
Menerapkan standar hukum yang berbeda untuk kelompok masyarakat dengan status sosial yang tidak sama.
B
Memastikan bahwa setiap individu warga negara memperoleh perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam proses hukum.
C
Memprioritaskan penegakan hukum hanya di wilayah perkotaan yang padat penduduk.
D
Memberikan keringanan atau perlakuan khusus kepada pejabat publik saat menghadapi proses hukum.
E
Menyederhanakan prosedur hukum demi efisiensi tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan.