Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 73. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 721
Link Soal
Perwujudan Wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, dengan peri kehidupan yang serasi, merata, dan seimbang kemajuannya, merupakan perwujudan Indonesia sebagai satu kesatuan...
A
Politik
B
Hukum
C
Sosial-budaya
D
Bangsa
E
Ekonomi
NO. 722
Link Soal
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006, seseorang dapat memperoleh status Warga Negara Indonesia (WNI) melalui cara-cara berikut, KECUALI...
A
Dilahirkan oleh ayah dan ibu Warga Negara Asing (WNA)
B
Melalui proses pengangkatan (adopsi)
C
Dikabulkannya permohonan pewarganegaraan
D
Melalui proses naturalisasi (pewarganegaraan)
E
Mengikuti status kewarganegaraan ayah dan/atau ibu
NO. 723
Link Soal
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan agama tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Alasan mendasar dari kebijakan ini adalah...
A
Untuk mencegah timbulnya keberagaman hukum daerah yang dapat mengganggu kerangka NKRI
B
Karena agama adalah hak asasi manusia yang universal
C
Agar pemerintah daerah tidak terbebani anggaran keagamaan
D
Untuk menghindari dominasi satu agama di daerah tertentu
E
Karena kementerian agama belum memiliki kantor wilayah yang memadai
NO. 724
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Namun, dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, Presiden menggunakan hak prerogatifnya. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal...
A
Pasal 15
B
Pasal 16
C
Pasal 17
D
Pasal 18
E
Pasal 19
NO. 725
Link Soal
Dalam menjalankan wewenangnya memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara tertentu. Lembaga yang dimaksud adalah...
A
Mahkamah Konstitusi
B
DPR
C
Mahkamah Agung
D
Komisi Yudisial
E
Menteri Hukum dan HAM
NO. 726
Link Soal
Dalam konteks otonomi daerah, sebuah pemerintah provinsi ingin mengeluarkan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya secara lebih spesifik. Namun, beberapa pasal dalam Perda tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu dan mengabaikan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Jika Anda adalah seorang pejabat negara yang bertugas mengawasi implementasi kebijakan daerah, tindakan mana yang paling tepat dan paling selaras dengan prinsip-prinsip Pilar Negara?
A
Segera membatalkan Perda tersebut tanpa diskusi, karena jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
B
Meminta pemerintah provinsi untuk meninjau ulang dan merevisi pasal-pasal yang diskriminatif agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.
C
Mengizinkan Perda tersebut berlaku dengan alasan otonomi daerah harus dihormati sepenuhnya, namun dengan catatan akan diawasi ketat.
D
Meneruskan Perda tersebut ke Mahkamah Agung untuk diuji materi tanpa ada upaya dialog atau revisi di tingkat daerah terlebih dahulu.
E
Membentuk tim kajian independen untuk mengevaluasi dampak Perda tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.
NO. 727
Link Soal
Asal mula bentuk atau Causa Formalis dalam sejarah Pancasila berkaitan erat dengan...
A
Tradisi lisan masyarakat di pedesaan Indonesia
B
Kegiatan PPKI dalam mengesahkan dasar negara
C
Bagaimana rumusan Pancasila disusun dan dibentuk dalam Pembukaan UUD 1945
D
Keinginan luhur bangsa untuk menghapus penjajahan
E
Norma-norma agama yang dianut mayoritas penduduk
NO. 728
Link Soal
Apabila suatu negara mengalami perpecahan hingga lenyap, dan kemudian di wilayah tersebut berdiri negara-negara yang baru, maka fenomena terbentuknya negara ini disebut dengan...
A
Occupatie
B
Inovatie
C
Separatie
D
Cessie
E
Accessie
NO. 729
Link Soal
Fenomena sosial seperti eksploitasi anak untuk bekerja, kekerasan terhadap asisten rumah tangga, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas masih sering terjadi. Kasus-kasus tersebut secara mendasar merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap...
A
Etika pergaulan masyarakat modern
B
Hak Asasi Manusia (HAM)
C
Hukum adat setempat
D
Prosedur operasional kerja
E
Administrasi kependudukan
NO. 730
Link Soal
Sistem prinsip yang menjadi landasan, pemberi arah, serta tujuan dalam keberlangsungan hidup nasional suatu negara dikenal dengan istilah...
A
Visi Misi
B
Konstitusi
C
Wawasan Nusantara
D
Ideologi
E
Ketahanan Nasional