Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 73. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 721
Link Soal
Ketika Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat/RIS) pada tahun 1949, status UUD 1945 dalam konteks nasional (federal) adalah...
A
Tidak berlaku sebagai konstitusi federal karena digantikan Konstitusi RIS
B
Hanya berlaku beberapa pasal saja
C
Masih berlaku penuh di seluruh wilayah Indonesia
D
Hanya berlaku di wilayah Jakarta
E
Berlaku berdampingan dengan Konstitusi RIS di seluruh negara bagian
NO. 722
Link Soal
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat masih memegang kewenangan absolut untuk beberapa bidang tertentu. Manakah urusan yang BUKAN merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat?
A
Kebijakan politik luar negeri dan hubungan internasional.
B
Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional.
C
Urusan yustisi atau sistem peradilan dan hukum.
D
Pengaturan moneter dan kebijakan fiskal nasional.
E
Pengelolaan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
NO. 723
Link Soal
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, maka pelaksana tugas kepresidenan dipegang oleh 'Triumvirat'. Siapa sajakah yang termasuk di dalamnya?
A
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan
B
Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD
C
Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum HAM
D
Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung
E
Ketua Mahkamah Agung, Ketua MK, dan Ketua KY
NO. 724
Link Soal
Keanggotaan MPR yang mencakup unsur daerah telah diakomodasi dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Namun, terdapat perbedaan krusial terkait representasi daerah tersebut, yaitu ....
A
Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah daerah
B
Sebelum amandemen, utusan daerah di MPR tidak memiliki tanggung jawab kepada daerah yang diwakilinya
C
Sebelum amandemen, anggota MPR dari utusan daerah tidak mempunyai hak untuk mengajukan Undang-Undang
D
Setelah amandemen, anggota MPR yang mewakili daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
E
Setelah amandemen, anggota MPR dari utusan daerah memiliki kesetaraan kedudukan dengan anggota lainnya
NO. 725
Link Soal
Tokoh yang berperan penting dalam merancang, merencanakan, dan merumuskan gambar visual Burung Garuda hingga disetujui sebagai lambang negara adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Sultan Hamid II
C
Mohammad Hatta
D
Mohammad Natsir
E
Mr. Priyono
NO. 726
Link Soal
Mekanisme perubahan Undang-Undang Dasar diatur dalam bab tersendiri dalam UUD 1945. Bab manakah yang dimaksud?
A
Bab XIV
B
Bab XV
C
Bab XVI
D
Bab XVII
E
Aturan Peralihan
NO. 727
Link Soal
Istilah 'Eka Prasetya Pancakarsa' merupakan nama lain yang digunakan secara resmi untuk menyebut...
A
Sistem Pendidikan Kewarganegaraan
B
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
C
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
D
Pokok-Pokok Pikiran UUD 1945
E
Prinsip Gotong Royong Nasional
NO. 728
Link Soal
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah diberikan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui konsep Otonomi Daerah. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mendefinisikan esensi dari Otonomi Daerah?
A
Kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan sepenuhnya kepada gubernur.
B
Hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
C
Pemusatan kekuasaan administrasi di ibu kota provinsi untuk efisiensi anggaran.
D
Penyerahan wewenang mutlak dari presiden kepada bupati/walikota tanpa pengawasan.
E
Kewajiban daerah untuk menyetorkan seluruh pendapatan asli daerah ke kas negara.
NO. 729
Link Soal
Warisan budaya berupa ungkapan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari sejarah masa lampau, tepatnya dari masa...
A
Kerajaan Majapahit
B
Kerajaan Sriwijaya
C
Kerajaan Mataram
D
Kerajaan Cirebon
E
Kerajaan Bali
NO. 730
Link Soal
Jaminan perlindungan terhadap fakir miskin serta anak-anak yang terlantar oleh negara ditegaskan secara konstitusional dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 32
B
Pasal 33
C
Pasal 34
D
Pasal 35
E
Pasal 36