Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 74. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 731
Link Soal
Bangsa Indonesia meyakini Pancasila sebagai sumber cita-cita luhur yang benar dan baik. Dalam konteks ini, kedudukan Pancasila didefinisikan sebagai...
A
Ideologi alternatif
B
Simbol seremonial negara
C
Pandangan hidup saja
D
Dasar negara
E
Hukum pelengkap
NO. 732
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan dan pemerintahan, Presiden seringkali membentuk badan-badan khusus untuk memberikan masukan strategis, seperti Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN). Kedudukan lembaga semacam ini pada hakikatnya adalah sebagai...
A
Lembaga eksekutif yang berhak membuat Undang-Undang
B
Lembaga pembantu Presiden dalam memberikan pertimbangan kebijakan khusus
C
Organisasi oposisi yang mengkritik pemerintah
D
Lembaga yudikatif yang mengadili sengketa pendidikan
E
Perwakilan partai politik di bidang pendidikan
NO. 733
Link Soal
Pada masa berlakunya UUDS 1950, dibentuk sebuah lembaga negara melalui Pemilu 1955 yang bertugas khusus untuk menyusun konstitusi tetap pengganti UUDS. Lembaga tersebut adalah...
A
Komite Nasional Indonesia Pusat
B
Dewan Perancang Nasional
C
Konstituante
D
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
E
Dewan Pertimbangan Agung
NO. 734
Link Soal
Sebuah organisasi masyarakat lokal di suatu daerah mengusulkan peraturan adat yang membatasi hak kepemilikan tanah bagi pendatang, meskipun mereka telah menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili sah di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Organisasi tersebut berargumen bahwa peraturan adat ini adalah bagian dari upaya melestarikan budaya dan menjaga kedaulatan komunitas asli. Jika dilihat dari perspektif Pilar Negara, bagaimana seharusnya pemerintah daerah menyikapi usulan peraturan tersebut?
A
Mengakomodasi usulan tersebut demi menghormati kearifan lokal dan otonomi daerah, selama tidak ada protes keras dari masyarakat.
B
Menolak usulan tersebut secara tegas karena secara fundamental bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga, serta prinsip kesamaan kedudukan warga negara di mata hukum sebagaimana dijamin UUD NRI 1945.
C
Memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat lokal dan para pendatang untuk mencari jalan tengah yang disepakati bersama, tanpa intervensi langsung pemerintah daerah dalam penentuan substansi.
D
Mengkaji ulang relevansi hak kepemilikan tanah untuk pendatang di daerah tersebut, mempertimbangkan potensi konflik sosial dan menjaga stabilitas wilayah semata.
E
Mengajukan usulan tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat terkait batas-batas kearifan lokal dan hukum nasional.
NO. 735
Link Soal
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Pada perubahan kedua yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000, fokus utama perubahannya menyangkut aspek...
A
Kekuasaan kehakiman dan wilayah negara
B
Pemerintahan Daerah dan Hak Asasi Manusia (HAM)
C
Pemilihan Presiden secara langsung
D
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
E
Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung
NO. 736
Link Soal
Salah satu lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR serta menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat dan perilaku hakim adalah...
A
Mahkamah Agung (MA)
B
Mahkamah Konstitusi (MK)
C
Komisi Yudisial (KY)
D
Kejaksaan Agung
E
Kementerian Hukum dan HAM
NO. 737
Link Soal
Kalimat kedua dalam naskah proklamasi berbunyi 'Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.' Makna mendalam dari kalimat ini adalah...
A
Pernyataan perang terbuka terhadap Jepang
B
Keinginan untuk membentuk angkatan perang sendiri
C
Langkah teknis administratif untuk mengambil alih kedaulatan pemerintahan
D
Penolakan terhadap bantuan sekutu
E
Pernyataan kemerdekaan secara de facto
NO. 738
Link Soal
Jika DPR mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, MPR wajib menggelar sidang paripurna untuk memutus usulan tersebut paling lambat dalam waktu...
A
14 hari
B
30 hari
C
60 hari
D
90 hari
E
100 hari
NO. 739
Link Soal
Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Namun, dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari lembaga lain, yaitu...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
C
Mahkamah Agung (MA)
D
Mahkamah Konstitusi (MK)
E
Kejaksaan Agung
NO. 740
Link Soal
Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, Indonesia menghadapi ancaman serius dari ideologi-ideologi transnasional yang berupaya merongrong dasar negara dan memecah belah persatuan bangsa. Beberapa kelompok masyarakat mulai terpengaruh dan menyuarakan gagasan yang bertentangan dengan konsensus kebangsaan. Dalam konteks tersebut, pilar negara manakah yang perannya paling fundamental dan mendesak untuk ditegakkan serta diamalkan guna membentengi bangsa dari penetrasi ideologi asing dan menjaga keutuhan identitas nasional?
A
Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa.
B
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara yang menjamin hak dan kewajiban warga negara.
C
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang tidak dapat diganggu gugat.
D
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menekankan persatuan dalam keberagaman.
E
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat cita-cita dan tujuan negara.