Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 74. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 731
Link Soal
Sistem referendum adalah mekanisme demokrasi di mana rakyat terlibat langsung dalam pembuat keputusan negara. Jika sebuah negara hukum menerapkan sistem referendum secara intensif, implikasi politik utamanya adalah...
A
Lembaga eksekutif dapat membubarkan parlemen sewaktu-waktu
B
Rakyat memiliki kontrol dan pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan pemerintah
C
Tugas yudikatif diawasi langsung oleh presiden
D
Parlemen tidak lagi memiliki fungsi legislasi
E
Pemerintah pusat kehilangan wewenang administratif
NO. 732
Link Soal
Berikut ini adalah jumlah bulu pada lambang Garuda Pancasila yang merepresentasikan tanggal kemerdekaan RI, KECUALI...
A
Bulu sayap berjumlah 17 helai
B
Bulu di bawah perisai berjumlah 17 helai
C
Bulu leher berjumlah 45 helai
D
Bulu ekor berjumlah 8 helai
E
Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai
NO. 733
Link Soal
Panitia Sembilan dibentuk untuk mematangkan rumusan dasar negara yang menghasilkan Piagam Jakarta. Di antara nama-nama berikut, siapakah yang tercatat sebagai anggota Panitia Sembilan?
A
Ki Hajar Dewantara
B
Mr. Kasman Singodimejo
C
Dr. Radjiman Widiodiningrat
D
Mr. Ahmad Soebarjo
E
Moh. Natsir
NO. 734
Link Soal
Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar diatur secara tegas dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 3 Ayat 1
B
Pasal 4 Ayat 2
C
Pasal 5 Ayat 1
D
Pasal 6 Ayat 2
E
Pasal 7 Ayat 1
NO. 735
Link Soal
Dalam menghadapi era globalisasi yang semakin kompleks dan munculnya berbagai ideologi transnasional, pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Kebangsaan menjadi krusial. Namun, seringkali terjadi perdebatan mengenai hirarki atau hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan hubungan fundamental antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks pilar negara?
A
UUD NRI Tahun 1945 adalah manifestasi ideologis dari Pancasila, sehingga perubahan UUD harus selalu merujuk pada nilai-nilai dasar Pancasila.
B
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan yang setara sebagai fondasi hukum negara, memastikan stabilitas hukum tanpa hirarki.
C
Pancasila merupakan Staatsfundamentalnorm yang menjadi sumber nilai dan norma fundamental bagi pembentukan dan keberlakuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis.
D
Perubahan amandemen UUD NRI Tahun 1945 dapat dilakukan secara independen tanpa terikat pada Pancasila, selama sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku.
E
UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi yang lebih tinggi karena mengatur tata negara secara rinci, sedangkan Pancasila lebih bersifat filosofis dan abstrak.
NO. 736
Link Soal
Lembaga tinggi negara yang menjadi puncak peradilan bagi lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara adalah...
A
Mahkamah Agung
B
Komisi Yudisial
C
Mahkamah Konstitusi
D
DPR
E
MPR
NO. 737
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat ketetapan yang mengharuskan adanya referendum (meminta pendapat rakyat) jika MPR berkehendak mengubah UUD 1945. Ketetapan tersebut adalah...
A
Tap MPR No. I/MPR/1983
B
Tap MPR No. II/MPR/1978
C
Tap MPR No. IV/MPR/1983
D
Tap MPR No. XX/MPRS/1966
E
Tap MPR No. III/MPR/2000
NO. 738
Link Soal
Pertimbangan mendasar yang melatarbelakangi kembalinya Indonesia ke UUD 1945 (melalui Dekrit Presiden 1959) adalah karena konstitusi tersebut dinilai sebagai...
A
Konstitusi pertama yang berlaku
B
Warisan nenek moyang
C
Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
D
Konstitusi yang paling baik saat ini
E
Konstitusi yang cocok untuk bangsa Indonesia
NO. 739
Link Soal
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, terkandung makna filosofis yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, yaitu...
A
Keinginan luhur bangsa untuk hidup bebas
B
Pernyataan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa
C
Ikut melaksanakan ketertiban dunia
D
Menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia
E
Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum
NO. 740
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan, konvensi dapat diakui sebagai konstitusi tidak tertulis apabila memenuhi beberapa syarat. Manakah di bawah ini yang BUKAN merupakan syarat sahnya sebuah konvensi?
A
Tidak bertentangan dengan UUD 1945
B
Diterima dan dijalankan berulang-ulang dalam penyelenggaraan negara
C
Memperhatikan aturan pelengkap UUD
D
Isinya tidak melanggar nilai-nilai Pancasila
E
Harus dibuat dan disahkan oleh Presiden bersama Lembaga Tinggi Negara