Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 74. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 731
Link Soal
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia saat ini berlandaskan pada regulasi terbaru dalam hierarki Undang-Undang, yaitu...
A
UU Nomor 22 Tahun 1999
B
UU Nomor 32 Tahun 2004
C
UU Nomor 23 Tahun 2014
D
UU Nomor 12 Tahun 2008
E
UU Nomor 25 Tahun 1999
NO. 732
Link Soal
Bagaimana seharusnya warga negara mengimplementasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari?
A
Dengan pola pikir dan perilaku yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
B
Melalui pola pikir, sikap, dan tindakan yang selalu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
C
Dengan pola pikir dan perilaku yang sangat menghindari perbedaan di dalam kelompok masyarakat tertentu.
D
Melalui pola pikir dan sikap yang dapat menghilangkan fanatisme sempit dalam kehidupan bermasyarakat.
E
Dengan pola pikir dan tindakan yang memungkinkan masyarakat hidup aman dan damai dalam bingkai NKRI.
NO. 733
Link Soal
Sikap bangsa Indonesia yang mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa membedakan SARA serta menjunjung tinggi harkat martabat manusia merupakan bentuk implementasi Pancasila, khususnya sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 734
Link Soal
Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota diisi melalui mekanisme demokratis. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemilihan kepala daerah tersebut dilakukan secara...
A
Penunjukan langsung oleh Presiden
B
Pemilihan oleh DPRD setempat
C
Pemilihan langsung oleh rakyat
D
Sistem formatur partai politik
E
Penunjukan oleh Menteri Dalam Negeri
NO. 735
Link Soal
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan tambahan. Aturan ini ditetapkan melalui amandemen UUD 1945 yang ke...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima
NO. 736
Link Soal
Pada masa Orde Baru, terdapat aturan ketat mengenai referendum, yakni kegiatan meminta pendapat rakyat secara langsung untuk mengubah UUD 1945. Aturan mengenai referendum ini tertuang dalam...
A
TAP MPR No. I/MPR/1983
B
TAP MPR No. II/MPR/1978
C
TAP MPR No. IV/MPR/1983
D
UU No. 5 Tahun 1985
E
TAP MPR No. XX/MPRS/1966
NO. 737
Link Soal
Kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang. Kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (kekuasaan eksaminatif/inspektif) dipegang oleh lembaga...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Kementerian Keuangan
C
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
D
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
E
Mahkamah Agung (MA)
NO. 738
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat adanya periode di mana Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Hal ini terjadi pada masa...
A
Pemberlakuan UUD 1945 (1945-1949)
B
Pemberlakuan UUDS 1950
C
Pemberlakuan Dekrit Presiden 1959
D
Pemberlakuan Konstitusi RIS 1949
E
Masa Transisi Kemerdekaan
NO. 739
Link Soal
Pada TAP MPR No. IV/MPR/1983 mengatur tentang ....
A
Mosi tidak percaya presiden
B
Referendum
C
Pemilihan umum dan pemilihan daerah
D
Hak menyatakan pendapat di muka umum
E
Interpelasi
NO. 740
Link Soal
Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara hukum pada tingkat kasasi dipegang oleh lembaga...
A
Komisi Yudisial
B
Mahkamah Konstitusi
C
Mahkamah Agung
D
Kejaksaan Agung
E
Pengadilan Tinggi