Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 74. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 731
Link Soal
Pancasila memiliki fungsi pokok sebagai ideologi negara. Berikut ini yang BUKAN merupakan fungsi pokok Pancasila dalam konteks ideologi adalah...
A
Sebagai sumber hukum materiil tertinggi dan mutlak
B
Sarana pemersatu bangsa dan pengukuh kesatuan
C
Membimbing bangsa menuju tujuan negara
D
Memberikan tekad untuk memelihara identitas bangsa
E
Standar kritik terhadap kondisi bangsa dan negara
NO. 732
Link Soal
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi yang mencerminkan cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi ini disebut...
A
Material
B
Formal
C
Idealisme
D
Realitas
E
Fleksibilitas
NO. 733
Link Soal
Sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan mulai tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 berfokus pada pembahasan agenda utama yaitu...
A
Merumuskan Dasar Negara
B
Menyusun Naskah Proklamasi
C
Membentuk Konstitusi Negara
D
Menentukan Wilayah Negara
E
Memilih Bendera Kebangsaan
NO. 734
Link Soal
Di dalam Pembukaan UUD 1945, terdapat pokok pikiran kedua yang secara esensial bermakna...
A
Komitmen negara untuk menjaga kerukunan antarumat beragama.
B
Penegasan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat.
C
Kesetaraan hak bagi setiap warga negara di hadapan hukum.
D
Upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
E
Prinsip negara dalam mengatasi paham perseorangan atau golongan tertentu.
NO. 735
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat berbagai perubahan sistem pemerintahan. Pada rentang waktu tahun 1949 hingga 1950, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dikategorikan sebagai...
A
Presidensial murni
B
Demokrasi Terpimpin
C
Parlementer Semu (Quasi)
D
Monarki Konstitusional
E
Demokrasi Liberal
NO. 736
Link Soal
Tokoh yang memegang peranan utama dalam mendesain Lambang Negara Republik Indonesia serta menentukan posisi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah...
A
Ir. Soekarno
B
Drs. Mohammad Hatta
C
Sultan Hamid I
D
Sultan Hamid II
E
Muhammad Yamin
NO. 737
Link Soal
Di sebuah daerah, praktik intoleransi meningkat tajam, dipicu oleh kelompok yang mengklaim kebebasan berekspresi untuk menyebarkan narasi eksklusif dan mendiskreditkan kelompok lain. Narasi ini, meskipun berbalut argumentasi agama, secara fundamental mengikis nilai-nilai inklusivitas dan persatuan. Fenomena ini menimbulkan keresahan dan berpotensi memecah belah masyarakat. Dalam konteks ini, bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka seharusnya diaktualisasikan oleh aparatur negara dan masyarakat untuk mengatasi ancaman terhadap harmoni sosial dan kebangsaan?
A
Mengizinkan setiap kelompok untuk mengekspresikan keyakinannya secara mutlak, selama tidak ada kekerasan fisik, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat.
B
Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap setiap ujaran kebencian, tanpa memberikan ruang dialog, untuk menegaskan superioritas hukum positif negara atas tafsir keagamaan sempit.
C
Mendorong dialog antarumat beragama yang difasilitasi oleh pemerintah, sekaligus memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofis batas toleransi dan inklusivitas.
D
Membatasi ekspresi keagamaan di ruang publik dan mengedepankan identitas nasional tunggal untuk mencegah polarisasi yang berlebihan, sehingga kerukunan dapat terjaga secara pragmatis.
E
Menyerahkan penyelesaian konflik kepada pemimpin agama setempat, dengan harapan kearifan lokal dapat mengembalikan harmoni, serta menghindari intervensi negara dalam urusan keyakinan.
NO. 738
Link Soal
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah pusat masih memegang kewenangan absolut untuk beberapa bidang tertentu. Manakah urusan yang BUKAN merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat?
A
Kebijakan politik luar negeri dan hubungan internasional.
B
Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional.
C
Urusan yustisi atau sistem peradilan dan hukum.
D
Pengaturan moneter dan kebijakan fiskal nasional.
E
Pengelolaan masalah sosial dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
NO. 739
Link Soal
Di era digital, penyebaran ideologi transnasional yang berpotensi mengikis nilai-nilai Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI menjadi tantangan serius. Di sisi lain, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Bagaimana negara seharusnya menyeimbangkan perlindungan Pilar Negara dengan jaminan hak asasi warga negara dalam menyikapi penyebaran konten yang kontradiktif namun tidak langsung menyerukan kekerasan?
A
Melarang secara mutlak semua bentuk penyebaran ideologi yang berpotensi mengancam Pancasila dan NKRI, serta menerapkan sanksi hukum yang berat tanpa kompromi, mengesampingkan aspek kebebasan berekspresi.
B
Memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk menyebarkan ideologi apa pun di media sosial, dengan keyakinan bahwa masyarakat akan mampu menyaring informasi secara mandiri dan Pancasila akan tetap lestari.
C
Melakukan edukasi masif dan sistematis mengenai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat literasi digital masyarakat, serta menerapkan regulasi yang proporsional dan akuntabel untuk membatasi penyebaran konten yang mengancam Pilar Negara tanpa mengekang kebebasan yang konstitusional.
D
Mengembangkan sistem sensor digital yang canggih untuk secara otomatis memblokir semua konten yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila, bahkan jika itu berarti mengorbankan privasi dan anonimitas pengguna.
E
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab penanggulangan penyebaran ideologi transnasional kepada institusi keagamaan dan komunitas adat, dengan alasan negara tidak boleh terlalu intervensi dalam urusan keyakinan dan ekspresi masyarakat.
NO. 740
Link Soal
Paham politik yang menonjolkan nasionalisme fanatik, otoriter, dan menjunjung tinggi kekuasaan absolut tanpa adanya sistem demokrasi merupakan ciri dari...
A
Fasisme
B
Anarkisme
C
Kapitalisme
D
Sosialisme
E
Liberalisme