Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 75. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 741
Link Soal
Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang diluncurkan pemerintah memiliki tujuan utama untuk...
A
Meningkatkan devisa negara melalui ekspor
B
Mengatasi dampak krisis ekonomi bagi masyarakat
C
Membangun infrastruktur jalan tol
D
Mengurangi jumlah pegawai negeri sipil
E
Menambah anggaran pertahanan negara
NO. 742
Link Soal
Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak ...
A
Langsung
B
Tidak langsung
C
Retribusi umum
D
Retribusi jasa usaha
E
Perseorangan
NO. 743
Link Soal
Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat No. X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat ini mengubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan memberikan kekuasaan...
A
Eksekutif penuh mendampingi Presiden
B
Yudikatif sebagai mahkamah tertinggi
C
Militer untuk membentuk tentara keamanan rakyat
D
Legislatif karena DPR dan MPR belum terbentuk
E
Konstituante untuk menyusun UUD baru
NO. 744
Link Soal
Untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bagaimanakah pola koordinasi yang ideal antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan dapat berjalan efektif?
A
Pemerintah daerah dibiarkan mengatur kebijakan nasional secara mandiri.
B
Pemerintah pusat menetapkan kebijakan secara sepihak tanpa melibatkan daerah.
C
Membangun komunikasi yang intensif dan koordinasi yang berkelanjutan antara pusat dan daerah.
D
Seluruh tanggung jawab pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
E
Wewenang daerah dibatasi secara penuh agar tunduk pada pusat.
NO. 745
Link Soal
Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing...'. Makna kata 'menjamin' dalam konteks ini adalah...
A
Negara menyediakan agama baru bagi yang belum beragama.
B
Negara hadir memberikan perlindungan hukum dan fasilitas agar warga nyaman beribadah tanpa gangguan.
C
Negara membiayai seluruh kegiatan keagamaan warganya.
D
Negara membebaskan warga untuk tidak memiliki agama (ateis).
E
Negara menentukan tata cara ibadah setiap agama.
NO. 746
Link Soal
Konflik sosial sering terjadi akibat ketimpangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Untuk menciptakan hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila khususnya...
A
Sila Pertama (Ketuhanan)
B
Sila Kedua (Kemanusiaan)
C
Sila Ketiga (Persatuan)
D
Sila Keempat (Kerakyatan)
E
Sila Kelima (Keadilan Sosial)
NO. 747
Link Soal
Berdasarkan ketentuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan gabungan dari anggota-anggota yang berasal dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
B
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C
Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
D
Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
E
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
NO. 748
Link Soal
Berbeda dengan grasi, pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden harus didasarkan pada pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat
B
Mahkamah Agung
C
Mahkamah Konstitusi
D
Kejaksaan Agung
E
Menteri Dalam Negeri
NO. 749
Link Soal
Sila kelima Pancasila memiliki simbol yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Deskripsi warna yang tepat pada lambang tersebut adalah...
A
Padi berwarna hijau dan kapas berwarna merah
B
Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau-putih
C
Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna merah-putih
D
Padi berwarna merah dan kapas berwarna hijau muda
E
Padi berwarna hitam dan kapas berwarna putih
NO. 750
Link Soal
Sila pertama Pancasila, 'Ketuhanan Yang Maha Esa,' merupakan cerminan nilai religius bangsa Indonesia. Dalam perumusan kebijakan terkait kebebasan beragama, bagaimana seharusnya pemerintah mengimplementasikan prinsip ini?
A
Menetapkan hanya satu agama resmi untuk seluruh rakyat Indonesia.
B
Menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan memeluk agama atau keyakinan sesuai pilihannya secara bebas.
C
Menghapuskan mata pelajaran agama dari kurikulum pendidikan untuk menjaga netralitas negara.
D
Membatasi pembangunan tempat ibadah berdasarkan jumlah penganut agama mayoritas.
E
Mendorong masyarakat agar memeluk agama yang telah diakui secara resmi oleh pemerintah pusat.