Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 75. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 741
Link Soal
Perubahan keempat UUD 1945, terjadi dalam sidang ....
A
Sidang tahunan MPR 2002
B
Sidang tahunan MPR 2001
C
Sidang tahunan MPR 2000
D
Sidang tahunan MPR 1999
E
Sidang tahunan MPR 1998
NO. 742
Link Soal
Secara teori asal mula negara, terdapat istilah 'Occupatie' yang merujuk pada pendudukan wilayah kosong. Contoh negara yang terbentuk melalui proses ini adalah...
A
Jerman
B
Liberia
C
India
D
Kongo
E
Yugoslavia
NO. 743
Link Soal
Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Budget
E
Hak Imunitas
NO. 744
Link Soal
Struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Contoh perbedaan sosial yang bersifat vertikal (pelapisan sosial) adalah...
A
Suku
B
Ras
C
Jabatan/Pangkat
D
Bahasa
E
Adat-istiadat
NO. 745
Link Soal
Manakah di antara pernyataan berikut yang merupakan karakteristik utama dari hukum pidana?
A
Posisi korban adalah sebagai penggugat
B
Posisi tersangka adalah sebagai tergugat
C
Fokus mengatur masalah kekeluargaan
D
Proses hukum baru berjalan setelah ada laporan dari korban
E
Mengatur perbuatan yang termasuk pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum
NO. 746
Link Soal
Ditinjau dari segi hukum, apa perbedaan mendasar antara Ideologi Pancasila dengan Ideologi Liberalisme?
A
Pancasila melindungi kepentingan negara saja, Liberalisme melindungi rakyat.
B
Pancasila mengutamakan kebebasan mutlak, Liberalisme membatasi individu.
C
Pancasila menjunjung keseimbangan hak individu dan masyarakat, Liberalisme mengagungkan hak individu.
D
Pancasila menolak adanya hukum positif, Liberalisme sangat patuh hukum.
E
Pancasila berbasis agama semata, Liberalisme berbasis logika murni.
NO. 747
Link Soal
Gedung yang digunakan untuk sidang BPUPKI di Jalan Pejambon No. 6, Jakarta, memiliki nilai sejarah tinggi bagi dasar negara kita. Saat ini, gedung tersebut lebih populer dengan nama...
A
Gedung Proklamasi
B
Istana Kepresidenan
C
Gedung Perintis Kemerdekaan
D
Gedung Pancasila
E
Istana Negara
NO. 748
Link Soal
Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa 'negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat)'. Oleh karena itu, negara harus ...
A
Berdasarkan pemerintah
B
Berdasarkan hukum
C
Mengacu pda kebutuhan
D
Merujuk pada kepentingan
E
Menuruti keinginan penguasa
NO. 749
Link Soal
Dalam sistem kewarganegaraan dikenal istilah 'Stelsel Aktif'. Syarat utama bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan melalui stelsel ini adalah...
A
Menunggu pemberian negara secara otomatis
B
Memiliki garis keturunan langsung dari penduduk asli
C
Melakukan tindakan hukum aktif (berinisiatif mengajukan permohonan)
D
Menolak kewarganegaraan yang diberikan negara lain
E
Telah menetap minimal 20 tahun berturut-turut
NO. 750
Link Soal
Dalam menghadapi era disrupsi digital yang seringkali memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan narasi yang mengancam persatuan bangsa, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjaga Pilar Negara. Jika seorang ASN mendapati sebuah grup daring atau platform media sosial secara sistematis menyebarkan konten yang mendistorsi nilai-nilai Pancasila, merendahkan konstitusi UUD 1945, melemahkan semangat NKRI, dan menggerus semboyan Bhinneka Tunggal Ika, tindakan paling strategis dan tepat yang harus diambil ASN tersebut adalah...
A
Melaporkan konten dan akun terkait kepada pihak berwenang sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta secara proaktif menyebarkan informasi positif dan edukasi tentang literasi digital serta esensi Pilar Negara kepada masyarakat.
B
Mengabaikan konten tersebut karena menganggap bahwa masyarakat memiliki kebebasan berekspresi dan kemampuan untuk menyaring informasi sendiri tanpa intervensi.
C
Membuat dan menyebarkan konten balasan yang menyerang balik penyebar hoaks dengan argumen yang kuat, bahkan jika harus menggunakan gaya bahasa yang provokatif.
D
Mengorganisir petisi daring besar-besaran dan menuntut pemerintah untuk segera memblokir total akses ke platform media sosial yang menjadi sarana penyebaran konten tersebut.
E
Menunggu instruksi resmi dari pimpinan tertinggi instansinya sebelum mengambil tindakan apapun, agar tidak melangkahi wewenang atau membuat kesalahan prosedur.