Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 75. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 741
Link Soal
Keberhasilan pembangunan nasional di segala bidang yang berlandaskan paradigma Pancasila sangat bergantung pada faktor...
A
Jumlah populasi yang sangat besar
B
Tingginya ketergantungan pada modal asing
C
Besarnya cadangan kekayaan alam mentah
D
Kepemimpinan otoriter yang kuat
E
Keterlibatan aktif seluruh rakyat dan kedisiplinan aparat negara
NO. 742
Link Soal
Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan globalisasi yang mengintensifkan polarisasi identitas, masyarakat Indonesia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan nilai-nilai lokal dan mengadopsi nilai-nilai universal. Munculnya berbagai kelompok yang menonjolkan identitas primordial sempit berpotensi mengikis kohesi sosial dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang Pilar Negara menjadi krusial. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Pilar Negara bekerja secara sinergis untuk menjaga persatuan dalam keberagaman?
A
UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang memungkinkan pemerintah membatasi kebebasan berekspresi demi menekan munculnya identitas primordial yang eksklusif, memastikan stabilitas terjaga.
B
Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa menuntun pada nilai-nilai inklusif dan gotong royong, sementara Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip praksis yang menjamin pengakuan serta penghargaan terhadap pluralitas identitas dalam bingkai NKRI.
C
NKRI adalah wadah final bagi persatuan yang mengedepankan kesamaan identitas nasional, sehingga perbedaan-perbedaan primordial harus diselaraskan sepenuhnya di bawah satu bendera kebudayaan.
D
Globalisasi menuntut fleksibilitas nilai, sehingga Pilar Negara lebih relevan sebagai fondasi historis daripada pedoman praktis dalam menghadapi tantangan kontemporer yang dinamis.
E
Penguatan Pilar Negara harus difokuskan pada peningkatan literasi digital dan keamanan siber untuk melindungi masyarakat dari pengaruh buruk informasi asing yang memecah belah.
NO. 743
Link Soal
Presiden memiliki hak prerogatif di bidang yudikatif, salah satunya adalah memberikan Grasi (pengampunan hukuman). Berdasarkan UUD 1945 pasca-amandemen, dalam memberikan Grasi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari...
A
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
B
Mahkamah Agung (MA)
C
Kejaksaan Agung
D
Menteri Hukum dan HAM
E
Komisi Yudisial
NO. 744
Link Soal
Sila kelima Pancasila, 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia', mengandung nilai bahwa pembangunan nasional harus...
A
Menguntungkan investor asing saja
B
Berpusat di pulau Jawa (Jawasentris)
C
Merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat
D
Fokus pada pembangunan gedung-gedung mewah
E
Mengabaikan daerah terpencil yang minim penduduk
NO. 745
Link Soal
Rumusan dasar negara yang mencakup prinsip Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan diajukan oleh...
A
Mr. Mohammad Yamin
B
Ki Hajar Dewantara
C
Mr. Soepomo
D
Ir. Soekarno
E
K.H. Agus Salim
NO. 746
Link Soal
Pemerintah Daerah 'X' mengeluarkan kebijakan yang membatasi pendirian tempat ibadah bagi kelompok minoritas, dengan alasan menjaga ketertiban umum dan kearifan lokal. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai elemen masyarakat sipil yang menganggapnya diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara. Jika Anda adalah seorang ASN yang bertugas di Kementerian Dalam Negeri dan diminta untuk meninjau kebijakan tersebut, pilar negara manakah yang menjadi landasan utama argumen Anda untuk merekomendasikan pencabutan atau revisi kebijakan tersebut, dan mengapa?
A
UUD NRI Tahun 1945, karena secara eksplisit menjamin hak kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
B
Pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang menuntut toleransi dan keadilan bagi semua umat beragama.
C
NKRI, karena kebijakan tersebut berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam stabilitas wilayah.
D
Bhinneka Tunggal Ika, karena kebijakan tersebut mengabaikan keberagaman dan semangat persatuan dalam perbedaan yang menjadi semboyan bangsa.
E
Semua pilar negara tersebut secara sinergis saling mendukung dalam menjamin hak-hak warga negara dan menjaga keutuhan bangsa, sehingga tidak ada satu pun yang lebih utama.
NO. 747
Link Soal
Proses pengisian jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan peran serta lembaga-lembaga berikut, yaitu...
A
Presiden, Wakil Presiden, dan DPR
B
MPR, DPD, dan Presiden
C
MA, MK, dan Presiden
D
DPR, DPD, dan MPR
E
DPR, DPD, dan Presiden
NO. 748
Link Soal
Dalam upaya meredam konflik antar kelompok etnis dan agama, bagaimana implementasi prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang tepat oleh pemerintah?
A
Menyeragamkan seluruh budaya agar tidak terjadi konflik.
B
Menyelesaikan konflik dengan cara memperkuat kehadiran aparat keamanan.
C
Mempromosikan dialog antar kelompok dan meningkatkan pendidikan toleransi.
D
Mengabaikan konflik selama tidak melibatkan kekerasan fisik.
E
Membatasi hak-hak kelompok minoritas untuk menjaga ketertiban.
NO. 749
Link Soal
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi diintegrasikan ke dalam Lambang Negara Garuda Pancasila pada saat...
A
Berlangsungnya masa persidangan BPUPKI
B
Momen satu bulan menjelang pembacaan Proklamasi Kemerdekaan
C
Kurun waktu dua setengah bulan sebelum Proklamasi
D
Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
E
Tahap perancangan dan finalisasi Lambang Negara NKRI
NO. 750
Link Soal
Dalam struktur ketatanegaraan, Wakil Presiden memiliki tugas membantu Presiden, salah satunya adalah melakukan pengawasan operasional pembangunan dengan bantuan Inspektur Jenderal departemen. Mengapa fungsi pengawasan ini secara spesifik diamanatkan kepada Wakil Presiden dalam konteks manajemen pemerintahan?
A
Agar Presiden dapat fokus sepenuhnya pada hubungan internasional dan politik luar negeri.
B
Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan lintas sektoral.
C
Karena Inspektur Jenderal tidak memiliki wewenang untuk melaporkan langsung kepada Presiden.
D
Sebagai bentuk pembagian kekuasaan legislatif yang melekat pada jabatan Wakil Presiden.
E
Untuk mengurangi beban administrasi kementerian yang terlalu besar.