Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 75. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 741
Link Soal
Seorang Kepala Dinas di sebuah kota besar tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap miliaran rupiah dari perusahaan swasta yang memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di dinas yang dipimpinnya. Penangkapan ini menimbulkan gelombang protes dari masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat merasa bahwa tindakan pejabat tersebut sangat mencoreng nama baik instansi pemerintah dan mengkhianati kepercayaan publik.
Pelanggaran berat yang dilakukan oleh Kepala Dinas tersebut, apabila terbukti, secara fundamental bertentangan dengan implementasi pilar negara yang mana dan nilai-nilai apa yang paling utama dilanggar?
A
Bhinneka Tunggal Ika, yang mengedepankan toleransi dan keragaman.
B
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjamin kedaulatan wilayah dan integritas teritorial.
C
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan warga negara di mata hukum dan pemerintahan.
D
Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), serta prinsip integritas dan akuntabilitas pejabat publik.
E
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagai lembaga perwakilan rakyat.
NO. 742
Link Soal
Arah pandangan kepala burung Garuda Pancasila yang menoleh ke arah kanan memiliki makna filosofis tertentu bagi bangsa Indonesia, yaitu melambangkan...
A
Sikap kesopanan dan tata krama
B
Nilai-nilai kebaikan dan kebenaran
C
Kekudusan dan nilai spiritual tinggi
D
Kemasyhuran bangsa di mata dunia
E
Keagungan sebagai bangsa yang merdeka
NO. 743
Link Soal
Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas. Hak ini disebut...
A
Hak Angket
B
Hak Interpelasi
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Budget
E
Hak Imunitas
NO. 744
Link Soal
TAP MPR No. IV/MPR/1983 pernah mengatur mekanisme hukum khusus terkait rencana perubahan isi UUD 1945 yang dikenal dengan istilah...
A
Interpelasi
B
Budget
C
Referendum
D
Mosi tidak percaya
E
Angket
NO. 745
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan secara bertahap. Perubahan yang menghasilkan penyempurnaan pada 'Aturan Peralihan' dan 'Aturan Tambahan' terjadi pada amandemen keempat. Kapan amandemen keempat tersebut dilaksanakan?
A
14-21 Oktober 1999
B
1-11 Agustus 2002
C
7-18 Agustus 2000
D
1-9 November 2001
E
5-15 Juli 2004
NO. 746
Link Soal
Berdasarkan prinsip otonomi daerah dan kedaulatan rakyat, mekanisme pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia dilaksanakan secara...
A
Terbuka oleh DPRD
B
Langsung oleh rakyat
C
Demokratis
D
Voting tertutup di pusat
E
Penunjukan berdasarkan kekeluargaan
NO. 747
Link Soal
Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, terdapat lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Lembaga manakah yang dimaksud?
A
Mahkamah Agung
B
Mahkamah Konstitusi
C
Komisi Yudisial
D
Kejaksaan Agung
E
Dewan Perwakilan Rakyat
NO. 748
Link Soal
Ketentuan mengenai pajak serta pungutan lain yang memiliki sifat memaksa guna memenuhi kebutuhan negara wajib berlandaskan undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pada pasal...
A
Pasal 23A
B
Pasal 23B
C
Pasal 23C
D
Pasal 23D
E
Pasal 23E
NO. 749
Link Soal
Pengiriman Kontingen Garuda (KONGA) sebagai pasukan perdamaian PBB merupakan wujud pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada...
A
Keinginan untuk menjadi pemimpin negara Asia-Afrika
B
Pakta pertahanan militer dengan negara-negara blok Barat
C
Komitmen mendukung keputusan Dewan Keamanan PBB demi ketertiban dunia
D
Solidaritas sesama negara berpenduduk mayoritas Muslim
E
Upaya menandingi kekuatan militer negara tetangga
NO. 750
Link Soal
Landasan filosofis dan hukum utama yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah...
A
Sistem politik pecah belah
B
Mosi Integral Natsir
C
Naskah Batang Tubuh UUD 1945
D
UUD Sementara 1950
E
Pembukaan UUD 1945