Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 76. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 751
Link Soal
Dalam sistem peradilan di Indonesia, jika masyarakat mencari keadilan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri, maka fungsi Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berturut-turut adalah sebagai...
A
Lembaga peradilan banding dan kasasi
B
Lembaga peradilan istimewa
C
Lembaga pengawas tindak pidana korupsi
D
Lembaga penangan perkara berat
E
Lembaga peradilan konstitusi
NO. 752
Link Soal
Kebebasan beragama yang dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memiliki makna substantif bahwa...
A
Setiap orang bebas membentuk aliran kepercayaan baru tanpa aturan
B
Kebebasan tersebut berakar pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
C
Masyarakat bebas untuk tidak mempercayai adanya Tuhan
D
Pemerintah boleh mengintervensi tata cara ibadah seseorang
E
Setiap warga boleh berganti-ganti agama setiap hari demi kenyamanan
NO. 753
Link Soal
Apabila terjadi kondisi di mana posisi Wakil Presiden kosong, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat dalam jangka waktu...
A
30 hari sejak kekosongan terjadi
B
90 hari sejak kekosongan terjadi
C
60 hari sejak kekosongan terjadi
D
15 hari sejak kekosongan terjadi
E
120 hari sejak kekosongan terjadi
NO. 754
Link Soal
Berikut ini adalah prinsip-prinsip demokrasi ekonomi untuk mencapai keadilan sosial sesuai UUD 1945, KECUALI...
A
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan
B
Negara dan aparaturnya bersifat dominan dan menerapkan etatisme
C
Cabang produksi penting bagi negara dikuasai oleh negara
D
Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat
E
Perekonomian dikembangkan dengan prinsip kebersamaan dan berkeadilan
NO. 755
Link Soal
Istilah untuk konsep pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman adalah...
A
Sasaran pembangunan nasional
B
Tujuan pembangunan nasional
C
Paradigma pembangunan nasional
D
Asas pembangunan nasional
E
Pengertian pembangunan nasional
NO. 756
Link Soal
Salah satu poin krusial yang termuat dalam isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah...
A
Memberlakukan kembali UUDS 1950 sebagai hukum dasar
B
Membubarkan lembaga Konstituante yang tidak berhasil menyusun UUD baru
C
Memerintahkan Konstituante untuk segera merampungkan tugasnya
D
Menghapus jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat
E
Menetapkan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR baru
NO. 757
Link Soal
Secara sosio-historis, kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa terutama dilatarbelakangi oleh faktor...
A
Isolasi geografis karena bentuk negara kepulauan
B
Keterbukaan terhadap budaya luar dan migrasi penduduk
C
Perbedaan struktur geologi dan iklim
D
Sejarah kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara
E
Perbedaan agama dan kepercayaan
NO. 758
Link Soal
Pemerintahan Jokowi-JK pernah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II. Berikut ini yang BUKAN merupakan poin dari kebijakan tersebut adalah...
A
Perampingan izin di sektor kehutanan.
B
Pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito.
C
Percepatan pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday.
D
Pungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk alat transportasi.
E
Pemberian insentif fasilitas di kawasan Pusat Logistik Berikat.
NO. 759
Link Soal
Dinas X sebagai instansi pemerintahan daerah baru saja meluncurkan platform layanan publik digital "E-Pelayanan" yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses perizinan. Platform ini sangat efisien, mengurangi birokrasi, dan telah berhasil menekan praktik pungutan liar. Namun, setelah beberapa bulan beroperasi, muncul keluhan signifikan dari kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah pelosok yang memiliki keterbatasan akses internet atau literasi digital. Mereka kesulitan mengakses dan memanfaatkan layanan ini, merasa haknya untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara terabaikan. Kepala Dinas X dihadapkan pada dilema antara mempertahankan efisiensi tinggi berbasis teknologi atau mengadaptasi sistem agar lebih inklusif, namun berpotensi memperlambat proses dan menambah biaya operasional.
Melihat situasi tersebut, tindakan Kepala Dinas X yang paling mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam konteks keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab di era digital, adalah...
A
Mempertahankan E-Pelayanan apa adanya dengan alasan efisiensi dan kemudian mengedukasi masyarakat secara masif agar melek digital di masa mendatang.
B
Menghentikan total E-Pelayanan dan kembali ke sistem manual untuk memastikan semua lapisan masyarakat terlayani secara adil.
C
Mengembangkan modul tambahan atau menyediakan loket bantuan khusus (offline) di kantor dinas dan balai desa untuk memfasilitasi kelompok rentan dalam mengakses E-Pelayanan, sambil terus berupaya meningkatkan literasi digital.
D
Melakukan survei ulang untuk mengidentifikasi persentase kelompok yang tidak terlayani dan menunda perbaikan sampai data lengkap terkumpul.
E
Mendesak pemerintah pusat untuk menyediakan infrastruktur internet yang merata di seluruh daerah agar semua warga dapat mengakses layanan digital.
NO. 760
Link Soal
Sebuah provinsi di Indonesia sedang mengalami perkembangan pesat dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal serta identitas budayanya. Namun, di tengah semangat otonomi daerah, muncul narasi dari kelompok tertentu yang cenderung mengedepankan identitas lokal secara eksklusif, bahkan mengindikasikan adanya potensi pergeseran loyalitas dari identitas nasional ke identitas kedaerahan yang berlebihan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keutuhan bangsa.
Dalam konteks tersebut, bagaimana sinergi antara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berfungsi sebagai Pilar Negara untuk menjaga keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan persatuan nasional?
A
Pancasila melalui sila ketiga ("Persatuan Indonesia") menekankan pentingnya identitas nasional, UUD NRI 1945 memberikan landasan hukum bagi otonomi daerah, dan NKRI sebagai wadah memungkinkan keduanya berkembang tanpa konflik yang signifikan.
B
UUD NRI 1945 menjamin hak-hak budaya daerah dan otonomi serta membatasi potensi disintegrasi, Pancasila sebagai ideologi mempersatukan berbagai identitas, dan NKRI sebagai bentuk negara menegaskan bahwa keragaman harus tetap dalam bingkai kesatuan tanpa penyimpangan.
C
Pancasila sebagai dasar filosofis mendorong keselarasan antara keberagaman lokal dan persatuan nasional, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi mengatur mekanisme otonomi daerah yang mengakomodasi kearifan lokal tanpa mengancam kedaulatan negara, dan NKRI menegaskan bahwa meskipun ada otonomi, kedaulatan tetap berada di tangan negara kesatuan.
D
NKRI mewajibkan sentralisasi kekuasaan untuk mencegah disintegrasi dan mendorong keseragaman, UUD NRI 1945 membatasi ruang gerak otonomi daerah secara ketat, dan Pancasila mengedepankan budaya nasional tunggal untuk memperkuat persatuan.
E
Pancasila dengan nilai-nilai inklusifnya menjadi perekat moral bangsa di tengah keberagaman, UUD NRI 1945 dengan Pasal 18 ayat (2) serta pasal-pasal lain tentang hak asasi menjamin ruang bagi ekspresi budaya lokal dalam koridor negara hukum, dan NKRI sebagai format final negara memastikan bahwa keberagaman tersebut tidak mengarah pada federalisme atau separatisme, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan.