Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 76. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 751
Link Soal
Ideologi yang memandang bahwa keberadaan negara dan pemerintahan merupakan sumber penindasan sehingga lembaga-lembaga tersebut harus ditiadakan disebut dengan...
A
Sosialisme
B
Liberalisme
C
Fasisme
D
Anarkisme
E
Komunisme
NO. 752
Link Soal
Sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat adanya periode di mana Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian. Hal ini terjadi pada masa...
A
Pemberlakuan UUD 1945 (1945-1949)
B
Pemberlakuan UUDS 1950
C
Pemberlakuan Dekrit Presiden 1959
D
Pemberlakuan Konstitusi RIS 1949
E
Masa Transisi Kemerdekaan
NO. 753
Link Soal
DPR memiliki beberapa fungsi utama dalam menjalankan mandat rakyat. Fungsi DPR yang berkaitan dengan kewenangan menyusun rancangan undang-undang disebut...
A
Fungsi Pengawasan
B
Fungsi Legislasi
C
Fungsi Anggaran
D
Hak Interpelasi
E
Hak Amandemen
NO. 754
Link Soal
Implementasi nilai Bhinneka Tunggal Ika sangat krusial dalam menjaga persatuan NKRI. Manakah di antara peristiwa berikut yang merupakan BENTUK PELANGGARAN atau bukan cerminan dari semboyan tersebut?
A
Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai media instruksi utama di lembaga pendidikan
B
Terjadinya perkawinan campuran antar suku yang berbeda di Indonesia
C
Saling menghargai antar pemeluk agama saat perayaan hari besar keagamaan
D
Konflik horizontal berupa tawuran antar warga desa akibat perbedaan pandangan
E
Pengambilan keputusan di parlemen dilakukan melalui jalur musyawarah mufakat
NO. 755
Link Soal
Pertimbangan mendasar yang melatarbelakangi kembalinya Indonesia ke UUD 1945 (melalui Dekrit Presiden 1959) adalah karena konstitusi tersebut dinilai sebagai...
A
Konstitusi pertama yang berlaku
B
Warisan nenek moyang
C
Konstitusi yang dianggap mampu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa
D
Konstitusi yang paling baik saat ini
E
Konstitusi yang cocok untuk bangsa Indonesia
NO. 756
Link Soal
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR, namun terbatas pada bidang tertentu. Bidang manakah yang menjadi kewenangan DPD?
A
Pertahanan dan Keamanan
B
Hubungan Luar Negeri
C
Otonomi Daerah dan Hubungan Pusat-Daerah
D
Peradilan dan Hukum Pidana
E
Moneter dan Fiskal Nasional
NO. 757
Link Soal
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), ditegaskan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Konsekuensi logis dari pernyataan tersebut adalah...
A
Hukum harus ditegakkan hanya untuk rakyat kecil
B
Segala tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku
C
Presiden memiliki kekuasaan mutlak di atas hukum
D
Hukum adat tidak lagi berlaku di Indonesia
E
Polisi dan tentara memegang kekuasaan tertinggi
NO. 758
Link Soal
Sebelum mengalami amandemen (perubahan) pada era reformasi, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang asli terdiri atas...
A
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
B
21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan
C
16 Bab, 37 Pasal, 65 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
D
20 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
E
16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan
NO. 759
Link Soal
Salah satu arah kebijakan pembangunan hukum di Indonesia adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum. Langkah konkret yang paling relevan untuk mendukung kebijakan ini adalah...
A
Memperbanyak jumlah penjara di setiap kabupaten
B
Menyempurnakan sarana dan prasarana peradilan yang memadai
C
Meningkatkan gaji aparat penegak hukum secara drastis
D
Membuat hukum yang sangat keras dan menakutkan
E
Membatasi hak masyarakat untuk mengajukan banding
NO. 760
Link Soal
Sikap menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak pribadi dalam forum musyawarah merupakan cerminan dari sila...
A
Pertama
B
Kedua
C
Ketiga
D
Keempat
E
Kelima