Bank Soal TWKK CPNS 2026: Pilar Negara
Halaman 76. Silakan pilih topik materi untuk berlatih.
Ganti Topik Materi
NO. 751
Link Soal
Dalam UUD 1945, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia tertuang dalam ....
A
Pembukaan UUD alenia 1
B
Pembukaan UUD alenia 2
C
Pembukaan UUD alenia 3
D
Pembukaan UUD alenia 4
E
Batang tubuh UUD 1945
NO. 752
Link Soal
Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 mencerminkan suasana kebatinan dari konstitusi negara. Berikut ini yang merupakan pokok pikiran tersebut adalah...
A
Negara memberikan perlindungan kepada seluruh bangsa berdasarkan asas persatuan
B
Negara berupaya mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat secara menyeluruh
C
Negara menganut paham kedaulatan rakyat melalui sistem permusyawaratan
D
Negara berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab
E
Semua jawaban di atas benar
NO. 753
Link Soal
"Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat", adalah bunyi pasal ....
A
7
B
7A
C
7B
D
7C
E
8
NO. 754
Link Soal
Franklin D. Roosevelt mengemukakan 'The Four Freedoms' (Empat Kebebasan) sebagai pilar hak asasi manusia sedunia. Berikut ini yang BUKAN termasuk dalam empat kebebasan tersebut adalah...
A
Freedom of speech (Kebebasan berbicara)
B
Freedom of worship (Kebebasan beribadah)
C
Freedom from want (Kebebasan dari kemelaratan)
D
Freedom from fear (Kebebasan dari ketakutan)
E
Freedom to help (Kebebasan untuk menolong)
NO. 755
Link Soal
Agenda Reformasi 1998 memuat berbagai tuntutan perbaikan tata negara. Manakah di antara berikut ini yang BUKAN termasuk tuntutan Reformasi?
A
Penghapusan dwifungsi ABRI
B
Amandemen UUD 1945
C
Penerapan desentralisasi yang terpusat
D
Penegakan supremasi hukum
E
Pemberantasan KKN
NO. 756
Link Soal
Kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan lima negara Asia Tenggara pada 8 Agustus 1967 untuk meresmikan berdirinya ASEAN dikenal dengan nama...
A
Deklarasi Jakarta
B
Deklarasi Kuala Lumpur
C
Deklarasi Singapura
D
Deklarasi Bangkok
E
Deklarasi Manila
NO. 757
Link Soal
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, terdapat pergeseran kekuasaan legislatif. Jika Presiden menolak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disetujui bersama DPR, bagaimanakah status RUU tersebut secara hukum?
A
Batal demi hukum karena tidak ada tanda tangan Presiden
B
Dikembalikan ke DPR untuk direvisi ulang
C
Dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi
D
Tetap sah menjadi Undang-Undang setelah 30 hari
E
Presiden memiliki hak veto mutlak untuk membatalkan RUU
NO. 758
Link Soal
DPR memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak ini disebut...
A
Hak Interpelasi
B
Hak Angket
C
Hak Menyatakan Pendapat
D
Hak Imunitas
E
Hak Budget
NO. 759
Link Soal
Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Pada amandemen pertama (tahun 1999), fokus perubahan utama ditujukan untuk membatasi kekuasaan...
A
Legislatif (DPR)
B
Yudikatif (MA)
C
Eksekutif (Presiden)
D
Inspektif (BPK)
E
Konstitutif (MPR)
NO. 760
Link Soal
Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini disebabkan posisi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia berkedudukan sebagai...
A
Pandangan hidup bangsa
B
Kepribadian bangsa
C
Perjanjian luhur bangsa
D
Sumber dari segala sumber hukum
E
Ideologi tertutup